Center For Women’s Global Leadership
STOP ! Kekerasan Terhadap Perempuan Adalah Bentuk Pelanggaran HAM

0
641
Ilustrasi kekerasan seksual. (Foto : net)

Oleh: Anita Sahril, M Hum
(Volunteer Rifka Annisa Woman Crisis Centre, Yogyakarta Divisi Pengorganisasian Masyarakat dan Advokasi)

 

PADA 25 November 2017 merupakan hari dimana setiap tahun dimulainya Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan di seluruh dunia. Inisiator kegiatan ini pertama kali digagas oleh Women’s Global Leadership Institute pada 1991 yang di-support oleh Center For Women’s Global Leadership.

Kegiatan ini dilaksanakan hingga 10 Desember yang bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Tentu tidak sulit menyimpulkan rentang waktu tersebut dipilih, mengingat keterkaitan antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM, serta penekanan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Sebelumnya, menjelang Hari Peringatan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Bengkulu dikejutkan dengan pemberitaan tentang kasus kekerasan terhadap perempuan di beberapa daerah. Bahkan diantaranya, tindakan kekerasan tersebut dilakukan bahkan oleh orang-orang terdekat korban. Yaitu di dalam lingkup keluarga dan di lingkungan tempat tinggalnya. Misalnya suami atau tetangga korban.

Kebutuhan untuk membahas payung hukum yang lebih komphrehenship untuk pemberantasan kekerasan seksual terhadap perempuan tidak dapat ditunda lagi untuk memenuhi hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Saya percaya bahwa, apapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh individu tidak akan berhasil selama negara tidak bertindak. Media masih mencitrakan perempuan sebagai objek, selaras  dengan keluarga yang masih menerapkan relasi yang setara.

Ada banyak hal yang didapat berdasarkan pengalaman penulis selama bergabung dengan Woman Crisis Centre. Tentu saja, pandangan yang saya berikan sangat terbuka untuk dikritisi dan dikembangkan.

Pertama, pemerintah harus segera mengesahkan produk hukum yang lebih komperehensif seperti RUU PKS sehingga dapat memberikan kepastikan hukum bagi korban, contohnya dengan memastikan aparat penegak hukum bekerja secara professional.

Kita sudah tahu, berapa banyak korban yang memilih untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya karena berbelitnya sistem peradilan. Tak jarang mereka menjadi trauma dan meilih untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialami dikarenakan stigma terhadap korban yang buruk. Selain itu, Pemerintah juga bisa bergerak melalui dunia pendidikan. Hal paling mungkin adalah perlu dipertimbangkan oleh pemerintah untuk memasukkan materi pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif ke dalam kurikulum sekolah agar warga mendapatkan informasi yang tepat dan tidak dianggap tabu.

Kedua, adalah keluarga. Tidak bisa dipungkiri banyak kasus kekerasan terjadi di dalam rumah dan pelaku merupakan orang terdekat korban. Misal, the cycle of domestic abuse yang pada tingkat fatal bisa berujung maut, keluarga yang mengedepankan nilai-nilai dan prinsip kesetaraan sangat dibutuhkan untuk mencegah kekerasan.

Banyak penelitian yang menerangkan bahwa anak yang dibesarkan dengan pemahaman yang baik tentang relasi kuasa yang setara cenderung dapat memperlakukan bersikap lebih baik dan tidak melakukan kekerasan.

Ketiga, masyarakat dan media. Menghentikan stigma dan stereotype terhadap korban memang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang sulit bagi pejuang isu penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Tentu kita masih ingat, kasus tahun lalu dimana ada public figur yang menyalahkan korban Yuyun yang berjalan sendirian dan akhirnya diperkosa oleh segerombolan bocah yang sedang mabuk tuak.

Baru-baru ini, LPA BU pun mengeluarkan surat keterangan yang tidak berspektif korban. Yang mana korban perkosaan dianggap “sudah terkenal, “suka sama suka” dan lain-lain. Tentu tidak ada alasan apapun untuk membiarkan tindakan pemerkosaan yang terjadi apalagi mencari pembenaran dengan menyalahkan korban.

Belum lagi, media sebagai salah satu pembentuk opini publik juga cenderung mengekploitasi peristiwa kekerasan seksual dan korban. Bagaimana pun media juga ikut bertanggungjawab membentuk citra perempuan sebagai objek seksual dengan stereotype.

Belum lagi, pelanggaran kode etik dimana kronologi kasus-kasus pelecehan seksual lebih dikedepankan untuk diberitakan secara vulgar. Sebaliknya, laki-laki diperlakukan sebaliknya, dibela dengan alibi khilaf, mabuk, dan berbagai ulasan lain. Mari menghentikan stigma dan stereotip terhadap korban mulai dari sekarang.

Yang terakhir adalah individu. Penting bagi setiap individu mendapatkan pemahaman bahwa tidak seorang pun, bahkan negara dapat mengontrol dan menyerang tubuhnya. Selain pemahaman tentang agama dan budi pekerti untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan, yang tidak kalah penting adalah pemahaman tentang hak asasi manusia.

Tentu, dengan pemahaman HAM yang baik, seorang individu akan memahami bahwa batasan haknya sebagai individu adalah harus menghormati hak-hak yang dimiliki orang lain, tidak berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain, dalam hal ini perempuan.

Pada akhirnya, penulis ingin menyampaikan bahwa kampanye penghapusan kekerasan terhdap perempuan tidak serta merta dilaksanakan secara simbolik selama 16 hari ini saja setiap tahunnya, tentu kita semua mempunyai andil untuk bekerjasama dari berbagai pihak dengan komitmen untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan.

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.