Aliansi Pemuda Bengkulu Bersatu Ajukan 14 Tuntutan

Aliansi Pemuda Bengkulu Bersatu berunjuk rasa di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu menyampaikan 14 Tuntutan. (Foto : Tata Riri/RedAksiBengkulu)

RedAksiBengkulu.co.id, BENGKULU – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Bengkulu Bersatu mendatangi Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu, Rabu (13/09/2017). Para mahasiswa itu meminta DPRD Provinsi Bengkulu menuntaskan permasalahan yang terjadi di Bengkulu, seperti permasalahan kemanusiaan Ro Hing Ya, kasus Korupsi e-KTP hingga transparansi APBD Bengkulu. Massa juga mengajukan 14 tuntutan yang diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pihak legislatif.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi, M Yudha meminta DPRD Provinsi Bengkulu agar bergerak bersama membantu muslim Ro Hing Ya yang ditindas oleh Tentara Myanmar. Selain itu, mereka juga menyinggung tentang transparansi APBD Bengkulu tahun 2017 yang belum jelas capaiannya.

“Di Myanmar, Suriah, dan Palestina sudah banyak terjadi konflik, namun Indonesia belum bergerak dan hanya diam. Dimana hati pemimpin Indonesia melihat saudara kita ditindas? Kita harapkan ada gerakan untuk membantu saudara kita di Myanmar yang membutuhkan pertolongan kita”, ujar Yudha.

Pemuda Bengkulu Bersatu juga meneriakkan permasalahan yang terjadi di Bengkulu dan hingga saat ini belum ada kejelasan. Di antaranya kasus korupsi e- KTP dan transparansi APBD Bengkulu. Mahasiswa itu juga mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM yang melibatkan penggiat HAM, seperti Munir dan peristiwa G30S/PKI.

“Kami berdiri di sini hanya ingin menyampaikan aspirasi masyarakat perihal permasalahan e -KTP yang tidak kunjung selesai. Terlebih lagi ada korupsi e-KTP, kami harap untuk mengusut tuntas permasalahan e-KTP. Selain itu, kami juga ingin adanya transparansi penggunaan APBD Bengkulu agar rakyat mengetahui untuk apa anggaran tersebut dan perlua dibuatkan website untuk transparansi anggaran tersebut”, tambahnya.

Perwakilan massa ditemui oleh anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Edi Sunandar dan Slamet. (Foto : Tata Riri/RedAksiBengkulu)

Pantauan RedAksiBengkulu.co.id, perwakilan massa ditemui oleh anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Edi Sunandar dan Slamet. Edi Sunandar menegaskan, bahwa dari beberapa aspirasi yang disampaikan berhubungan dengan pemerintah pusat dan tidak bisa ditindaklanjuti di tingkat Provinsi.

“Terkait APBD tahun 2017 sudah disahkan pada akhir tahun 2016 dan sampai saat ini diupayakan dari pihak Eksekutif untuk menyerap anggaran yang telah dianggarkan. Penyerapan anggaran tahun 2017 ini tidak sampai di angka 50 persen”, papar Edi.

Edi menambahkan, serapan ini juga berhubungan dengan adanya peristiwa OTT KPK terhadap Gubenur Bengkulu dan masih kami upayakan dan evaluasi lagi.

Berikut tuntutan yang disuarakan oleh Pemuda Bengkulu Bersatu ;

  1. Mengecam tindakan genosida yang tejadi di Myanmar, Palestina dan Suriah.
  2. Mendesak Pemerintah Indonesia menyampaikan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengirimkan pasukan perdamaian PBB ke daerah konflik kemanusiaan.
  3. Meminta masyarakat Indonesia agar tidak terprovokasi dengan kekerasan kemanusiaan yang terjadi di Myanmar.
  4. Menagih janji kampanye Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia, Freeport Indonesia, Pembunuhan terhadap Aktivis Kemanusiaan Munir, G-30S/PKI, kasus Trisakti hingga korupsi e-KTP.
  5. Menuntut pemerintah agar lebih cepat menyelesaikan kasus Hambalang.
  6. Pemuda Bengkulu mendukung kinerja KPK dalam pengungkapan kasus korupsi di Bengkulu.
  7. Meminta pemerintah tetap konsisten mendukung KPK dalam menjalan tugasnya memberantas korupsi.
  8. Menuntut Pemerintah dan DPRD Provinsi Bengkulu untuk membuat website khusus bagi transparansi APBD serta pengalokasian anggaran dana APBD tepat sasaran.
  9. Mendukung pengesahan RUU tentang Tindak Kekerasan Seksual oleh DPR RI.
  10. Meminta pemerintah lebih proaktif mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual kepada masyarakat terkhusus dalam dunia pendidikan.
  11. Meminta Pemerintah untuk memblok situs-situs pornografi.
  12. Meminta Pemerintah Bengkulu untuk fokus memerangi peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.
  13. Meminta Pemerintah Bengkulu untuk melindungi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan menolak segala bentuk eksploitasi yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
  14. Menegakkan hukum yang berkeadilan dan menolak pelaksanaan hukum yang diskriminatif.

 

 

 

 

 

 

Laporan : Tata Riri
Editor : Aji Asmuni

Comments

comments

Facebooktwittermail

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *