Walhi Bengkulu : Pemkab Bengkulu Selatan Lamban Ambil Tindakan 

Rilis : Walhi Bengkulu

Pengambilan sampel air di Sungai Selali Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. (Foto : Dok. Walhi Bengkulu)

RedAksiBengkulu.co.id, BENGKULU – Pencemaran lingkungan yang diduga berasal dari pengolahan limbah PT. Sinar Bengkulu Selatan (SBS) menuai kritik dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bengkulu. Pasalnya, keberadaan PT. SBS di Kecamatan Pino Raya telah meresahkan masyarakat.

PT. SBS yang berdiri dengan Akta Pendirian melalui Notaris IRWAN SH, Nomor 29 tanggal 6 Desember 2010, dan pengesahaan oleh Menkumham No. AHU-12413.AH.01.01 tanggal 11 Maret 2011 ini, terindikasi mencemarkan muara Sungai Selali yang menimbulkan aroma yang tidak sedap, sehingga menurunkan kualitas dan warna air serta rusaknya ekosistem.

Berdasarkan laporan Forum Masyarakat Peduli Lingkungan – Pino Raya (FMPL-PR) terkait indikasi pelanggaran pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan tersebut. FMPL – PR juga menemukan adanya penyimpangan pengelolaan limbah yang dibuang ke Muara Sungai Selali tidak sesuai dengan undang-undang.

Hasil uji sampel yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu serta uji laboratorium di Laboratorium Pemda Sumatera Selatan menunjukkan, bahwa limbah PT. SBS melampaui ambang batas baku mutu air pada limbah kolam 11.  Berdasarkan rilis Maret 2017 oleh DLHK Provinsi Bengkulu, dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) yang dinilai langsung Kementerian LHK Republik Indonesia, PT SBS mendapatkan Rapor Merah.

Selain itu, pada 20 April 2017 lalu, terjadi pengerukan muara Sungai Selali di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pengerukan ini diduga dimaksudkan untuk menghilangkan barang bukti serta mengalirkan aliran sungai yang telah tercemar oleh limbah PT. SBS.

Alat berat milik PT. SBS yang digunakan untuk pengerukan telah mendapatkan izin operasi dari Kepolisian Sektor (Polsek) Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, namun tidak mendapatkan izin dalam mengeruk muara air Sungai Selali dan hanya meminta izin secara lisan kepada kepala desa setempat.

Walhi Bengkulu menyimpulkan, bahwa Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan seakan kecolongan. Aktivitas alat berat PT. SBS yang mengeruk adalah ilegal atau merupakan perbuatan melanggar hukum. Karena dinilai melanggar aturan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Aktivitas PT. SBS yang tanpa adanya izin dapat mengakibatkan berubahnya alur sungai atau kiri kanan garis sepadan aliran sungai yang dapat mengakibatkan terjadinya pemindahan/pengalihan alur Sungai Selali. Sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peralihan Sungai disebutkan, pengalihan alur sungai hanya ditujukan untuk kepentingan perlindungan fungsi sungai, pemanfaatan dan pengaliran sungai.

Sedangkan aktivitas yang dilakukan PT. SBS adalah bukan untuk kepentingan umum melainkan hanya untuk kepentingan perusahan sendiri dengan sengaja dan berniat untuk mengelabui pemerintah dan masyarakat sekitar atau untuk menghilangkan jejak pencemaran limbah ke Sungai Selali.

Walhi Bengkulu meminta pemerintah dapat bertindak tegas dan melakukan penindakan terhadap PT. SBS sesuai peraturan yang berlaku seperti melakukan penyegelan, penyitaan dan penghentian kegiatan yang dapat mengakibatkan berlanjutnya kejahatan atau peningkatan dampak dari pengerukan muara Sungai Selali tersebut.(Rilis)

Comments

comments

Facebooktwittermail

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *