Jika TNKS Terus Dirusak, Tingkat Stres Perempuan Desa Sekitar Kawasan Akan Bertambah ?

0
172
Hutan Madapi adalah salah satu kawasan hutan yang masuk pada Zona Pemanfatan TNKS. [Foto : Dok/RedAksiBengkulu]

Para perempuan dari 9 desa di Rejang Lebong berkumpul di Kantor BBTNKS Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Bengkulu – Sumatera Selatan. [Foto Muhamad Antoni/RedAksiBengkulu]
RedAksiBengkulu.co.id, REJANG LEBONG – Setidaknya ada 12 perempuan dari 9 desa di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, berkumpul di Kantor Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Bengkulu – Sumatra Selatan, belum lama ini atau tepatnya Jumat (2/3/2018) lalu. Para perempuan-perempuan itu sebelumnya tidak begitu saling kenal, namun mereka memiliki satu visi misi.

Yakni bicara tentang hak perempuan. Hak perempuan yang dimaksud bukan sekedar hak perempuan di lingkup rumah tangga namun lebih kepada hak perempuan terhadap menikmati lingkungan hidup yang bersih. Seperti air, tanah, udara, tumbuhan dan lainnya.

“Ada dampak negatif yang terjadi saat ini ketika kawasan hutan `TNKS tidak selebat dulu. Cuaca semakin panas”, kata Susila Elawati, perempuan asal Desa Karang Jaya Kecamatan Selupu Rejang, di hadapan rekan-rekannya di ruangan seluas 4 x 8 meter persegi (M2).

Dulu, lanjutnya, siang hari di rumahnya tidak pernah menggunakan kipas angin. Tapi kini sudah sering gunakan kipas. Selain itu, kebanyakan petani di daerahnya dulu menanam tanaman sayur-sayuran (hortikultura). Tapi sekarang banyak migrasi tanam ke tanaman buah. Diantaranya dan kebanyakan warga kini menanam Jeruk.

Karena diketahui, bahwa Jeruk bisa tumbuh dengan baik pada ketinggian 0-400 meter di atas permukaan laut (mdpl).  Selain itu, iklim di daerahnya cocok bagi tanaman Jeruk. Yakni kisaran suhunya adalah 25 °C – 30 °C atau rata-rata 20 °C. Curah hujan tidak lebih dari 100 mm/bulan atau 1200 mm/tahun. Dan kelembaban udara 50 % – 85% dengan minimal 3 bulan kering.

“Sekarang banyak yang nanam Jeruk. Nanam sayuran sering banyak kendala. Padahal dulu buah-buahan di daerah kami tidak berbuah ketika ditanam. Bisa jadi ini dampak dari perubahan cuaca terhadap ekosistem yang ada di TNKS saat ini”, tutur Susila Elawati di hadapan rekannya di salah satu ruang Kantor TNKS Curup.

Salah seorang anggota komunitas sedang menjelaskan dampak dari perubahan iklim akibat kerusakan Hutan TNKS. [Foto Muhamad Antoni/RedAksiBengkulu]
Sejak banyak petani yang beralih komoditi tanamannya, lanjut Susila, secara tidak langsung petani desanya mesti belajar lagi dari nol. Terlebih bagi petani yang statusnya sebagai penggarap. Jika tuan tanah menginginkan ganti tanaman yang tadinya tanaman sayuran berganti ke tanaman buah, maka petani penggarap pun harus belajar lagi cara bertani buah.

Perubahan cuaca itu, lanjutnya lagi, sedikit banyak ada pengaruh dari rusaknya hutan khususnya kawasan TNKS. Kualitas oksigen, mineral, suhu, cuaca, semua perlahan berubah. Terlebih jika masuk musim kemarau, banyak ancaman yang dihadapi kaum perempuan. Yang pastinya soal ketersediaan sumber air bersih.

Berita Terkait :
Perempuan Muda Cantik Ini Berkomitmen Jaga, Lestarikan Hutan. Siapa Saja Mereka?
Peringati IWD, Komunitas Perempuan Penyelamat Situs Warisan Dunia Gelar Aksi Di Bundaran Kota Curup
Percaya Perempuan Desa Bisa Kelola Hutan Warisan Dunia Secara Lestari

Bagi perempuan, sumber air bersih tidak bisa disepelekan. Karena sumber air bersih merupakan sumber kelancaran aktivitas dalam rumah tangga. Kenapa air bersih sangat berharga bagi kaum perempuan ? Karena air bersih untuk masak, minum, mandi, mencuci sayuran, cuci pakaian, menyiram tanaman dan lainnya. Keseluruhan itu untuk kenyamanan bagi keluarganya. Bisa dibayangkan jika tidak ada air bersih ? Bisa jadi tingkat kestresan perempuan bisa bertambah.

“2015 lalu, Desa Karang Jaya pernah kekeringan. Kami ibu-ibu mesti mengambil air di sumber mata air di kawasan TNKS yang jaraknya hingga belasan kilometer. Tentu ini memakan waktu dan menambah beban kerja. Itu artinya masalah air bisa memicu tingkat kestresan kaum perempuan”, demikian Susila.

Pernyataan Susila dibenarkan dan diperkuat oleh Rita Wati, Koordinator Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) Desa Pal VIII Kecamatan Bermani Ulu Raya. Kata Rita, tahun 1990-an Pohon Kelapa di daerahnya jarang ada buahnya karena suhunya dingin sekali..

“Dulu sewaktu masih kecil, Pohon Kelapa itu tidak ada yang berbuah. Tetapi kini, kelapa yang belum lama ditanam, berbuah”, terang Rita.

Rita menambahkan, perubahan cuaca kini juga terasa sekali. Sekarang, musim hujan dan kemarau di Indonesia tidak bisa jadi pedoman atau susah ditebak.

“Dulu, musim hujan itu biasanya mulai Oktober hingga April. Kebalikannya musim kemarau April – Oktober. Tapi sekarang, tidak ada pengaruhnya,” tambah Rita.

Disampaikan Prisnawati, yang juga selaku Kepala Desa Pal VIII, bahwa selama ini pembangunan yang ada di desanya tidak pernah kaum perempuan dilibatkan. Termasuk sosialisasi mengenai kawasan Hutan TNKS, kaum perempuan desa tidak pernah dilibatkan.

“Sering ada undangan sosialisasi dari TNKS ataupun dari pemerintah desa terkait rapat desa maupun rencana pembangunan sarana prasarana desa, perempuan tidak pernah dilibatkan. Padahal sudah jelas perempuan punya hak untuk memberikan pendapat saja”, kata Prisnawati.

 

Landasan Hukum Hak Perempuan Terhadap Hutan dan Lingkungan Hidup Diatur dalam Undang-undang

Penguatan kapasitas dan akses pemanfaatan bagi perempuan agar mereka bisa melaksanakan hak atas lingkungan hidup dan hutan sebagai bagian dari hak asasi manusia wajib dilakukan. Hak perempuan ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Tahun 1945 Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Hak perempuan yang tertuang dalam undang-undang itu disebutkan, bahwa setiap warga negara (perempuan) memiliki beragam hak atas ingkungan hidup (hutan). Meliputi hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, hak atas informasi dan hak untuk berkomunikasi. Kemudian perempuan juga berhak hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, mendapatkan keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Perempuan juga ada hak mengajukan usul dan/atau keberatan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Serta hak untuk menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan, hak untuk memanfaatkan hutan dan hak untuk memanfaatkan hasil hutan.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, bahwa pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus memperdayakan masyarakat di sekitar Taman Nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Melalui pengembangan kapasitas masyarakat dan pemberian akses pemanfaatan Taman Nasional.

Dari diskusi saresehan para perempuan desa dengan didampingi Komunitas Perempuan Penyelamat Situs Warisan Dunia (KPPSWD), pendamping desa, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Lembaga Kajian Advokasi dan Edukasi (LivE) Bengkulu dibuatlah rekomendasi yang kemudian untuk dijadikan sebagai bahan aspirasi untuk disampaikan kepada DPRD Rejang Lebong.

 

DPRD Rejang Lebong Siap Perjuangkan Aspirasi

Keesokan harinya, Sabtu (4/3/2018), para perempuan itu mengadakan audiensi dimana langkah awal sebelum audiensi dengan DPRD Rejang Lebong Perempuan desa ini bersepakat membangun Jaringan Perempuan Desa Sekitar TNKS, dan terpilihlah Ibu Rita Wati sebagai Koordinatornya guna menyampaikan, membahas tentang melaksanakan kewajiban memberdayakan perempuan desa sekitar TNKS. Kedatangan jaringan perempuan desa sekitar TNKS itu pun disambut langsung oleh Ketua DPRD Rejang Lebong M Ali dan Ketua Komisi I, Untung Basuki.

M Ali mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan oleh kaum perempuan peduli hutan dan lingkungan hidup tersebut.

“Kami akan koordinasikan dengan komisi dan instansi terkait. InsyaAllaah, kami akan memperjuangkan aspirasi ibu-ibu”, begitu kata Ali.

Lebih lanjut M Ali menambahkan, pihaknya akan menunggu tindaklanjut terkait anggaran pemberdayaan masyarakat desa di sekitar kawasan TNKS.

“Silakan disampaikan proposalnya. Buatkan kategori pelatihan yang diinginkan seperti apa ? Sehingga kami nanti bisa koordinasikan dengan instansi terkait tentang program yang disampaikan”, demikian Ali.

Sedangkan Ketua Komisi I DPRD Rejang Lebong Untung Basuki mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi dan akan memperjuangkan aspirasi ibu-ibu tersebut.

“Kami akan dukung apalagi yang dilakukan ibu-ibu ini memanfaatkan hutan tanpa merusaknya,” kata Untung.

Untung juga meminta Jaringan Perempuan Desa Sekitar TNKS menyampaikan bentuk ril kegiatan yang dibutuhkan, sehingga nantinya bisa dikoordinasikan dengan instansi terkait yang memiliki program/kegiatan yang sesuai.

“Kalau sudah masuk ke kami yang berkaitan langsung dengan masyarakat, rasanya tidak mungkin ditolak. Untuk itu tolong disampikan melalui proposal yang isinya di pilah-pilah. Sehingga pada rapat kerja nanti tinggal kami sampaikan ke komisi dan instansi terkait”, terang Untung.

Untuk diketahui, kawasan TNKS memiliki arti penting bagi kehidupan, penghidupan dan pengetahuan perempuan desa sekitar TNKS. Selain menjaga kestabilan iklim/cuaca dan menyediakan oksigen, TNKS juga merupakan sumber air bersih yang sangat penting bagi beragam aktifitas perempuan desa sekitar TNKS.

Luas kawasan TNKS di Kabupaten Rejang Lebong mencapai 26.000 hektar. Yang mana di kawasan TNKS itu meliputi Kecamatan Selupu Rejang, Bermani Ulu Raya, Padang Ulak Tanding, Sindang Kelingi dan Curup Timur. Data terakhir yang dikeluarkan TNKS kerusakannya mencapai 5.000 hektar lebih dan ini tercatat pada 2015 lalu.

 

Laporan : Muhamad Antoni

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.