DPRD : Bupati Diminta Lengkapi Dokumen, Bupati : DPRD Terlalu Lebay Sok Pro Lingkungan

0
145

RedAksiBengkulu.co.id, KEPAHIANG – Pansus I DPRD Kepahiang yang tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kepahiang tahun 2018  tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kepahiang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepahiang 2012-2032 yang akan segera berakhir masa kerja terancam akan batal disahkan.

Ketua Pansus I Zainal  mengatakan, ada beberapa dokumen pendukung atas Raperda  yang belum dilengkapi dan ini mesti dilengkapi sebagai faktor pendukung kekuatan Perda tersebut sehingga bisa disahkan.

“Selama pansus bekerja dan hasil pertimbangan ahli ada beberapa dokumen mesti dilengkapi dari pihak Eksekutif guna menunjang revisi perda tersebut. Kewenangan pengesahan Perda tersebut pada prinsipnya bersama. Namun kami menyarankan dokumen itu mesti dilengkapi terlebih dahulu baru bisa disahkan”, kata Zainal, Selasa (23/4/2018).

Sementari itu, berdasarkan pendapat hukum tenaga ahli yang mendampingi pansus yang tertuang dalam dokumen menjelaskan, jika Pansus I meminta kelengkapan dokumen-dokumen sebagaimana yang diamanatkan dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi dalam rangka penetapan Perda tentang RTR Provinsi dan RTR Kabupaten/Kota meliputi 14 item yakni :

  1. Surat Permohonan Substansi dari Bupati
  2. Berita Acara Kesepakatan Pengajuan Persetujuan Substansi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dengan DPRD Kepahiang
  3. Surat Keputusan Peninjauan Kembali dari Bupati
  4. Surat Keputusan Pembentukan Tim Peninjauan Kembali dari Bupati
  5. Surat Keputusan dari Bupati Tentang Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali RTR.
  6. Dokumen Hasil Peninjauan KembaIi (dalam format soft copy dan hard copy)
  7. Materi teknis yang terdiri dari atas Buku Rencana dan Fakta Analisis Perubahan Rencana Umum Tata Ruang (dalam format soft copy dan hard copy)
  8. Album Peta (dalam format soft copy dan hard copy)
    1. Peta Dasar
    2. Peta Tematik
    3. Peta Rencana
  9. Tabel Sandingan Rencana Umum Tata Ruang Eksisting dengan Rancangan Perubahan Rencana Umum Tata Ruang (dalam format soft copy dan hard copy)
  10. Surat Pernyataan dari Kepala Daerah Bertanggungjawab terhadap Kualitas Rancangan Perda tentang RTR
  11. Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 kali)
  12. Berita Acara dengan kabupaten yang berbatasan.
  13. Berita Acara yang dikeluarkan oleh BIG perihal pernyataan peta dasar yang telah siap dilanjutkan untuk proses persetujuan substansi, dan
  14. Dokumen Kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang sudah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari data tersebut, Zainal menjelaskan, hampir sebagaian yang telah diserahkan ke Pansus, sedangkan sisanya belum bisa diserahkan. Sedangkan waktu Pansus hampir berakhir dan masuk tahap penetapan. Karena, jika tidak disahkannya Perda tersebut maka akan berdampak dan menghambat Program Bupati Kepahiang yakni Pengembangan Destinasi Wisata dan Penyelesaian Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang belakangan menjadi polemik di Kepahiang.

“Dokumen itu hampir separuh baru diserahkan, sisanya belum. Soal disahkan atau tidak ini kan keputusan bersama bupati. Jika memang dokumen ini bisa dilengkapi dan pihak Eksekutif siap melengkapi, ya sah-sah saja. Hanya saja setidaknya kinerja Pansus sudah menyerahkan kewajibannya untuk melengkapi dokumen tersebut”, papar Zainal.

Terpisah, Bupati Kepahiang Hidayatullah Sjahid ketika dikonfirmasi soal adanya kemungkinan revisi Perda RTRW yang dimungkinkan ditolak DPRD Kepahiang mengungkapkan, justru bupati optimis revisi itu disetujui. Menurut bupati, kawasan yang digunakan tidak mencapai 10.000 hektar dari 66.500 hektar wilayah yang ada. Bahkan bupati menegaskan, kawasan tersebut di luar kawasan Hutan Lindung.

“Revisi pasti disetujui. Bahkan bukan untuk kepentingan pribadi melainkan kepentingan publik. Jjangan terlalu lebay dan sok pro lingkungan”, tulis bupati melalui pesan Whats App yang dikirimkan, Selasa (23/4/2018).

 

Laporan : Hendra Afriyanto

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.