Lama Tak Ada Tagihan Retribusi Kebersihan, Sekali Ditagih Warga Bingung Resmi Atau Pungli ?

0
29
Karcis Retribusi Kebersihan. [Foto ; FB. Ahmad Sarif]

Tulisan Ahmad Sarif melalui akun Facebook-nya memposting aktivitas petugas kebersihan yang diduga telah memungut iuran namun tidak memiliki dasar pungutan. [Foto : FB Ahmad Sarif)
RedAksiBengkulu.co.id, KEPAHIANG – Warga Kelurahan Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Priovinsi Bengkulu, Ahmad Sarif melalui akun Facebook-nya memposting aktivitas petugas kebersihan yang diduga telah memungut iuran namun tidak memiliki dasar pungutan. Sehingga warga tersebut mempertanyakan kejelasan pungutan itu.

Penasaran Ahmad Sarif itu pun dipostingnya ke Facebook pada 6 Februari 2018 sekitar pukul 11.39 WIB. Dalam postinganya dia menulis ;

La lamo egk d tagih,,hr ini kmbali lg, Retribusi kebersihan, warung,bengkel,rmh makan.dll d pinggir jln raya d kab kepahiang..Ini resmi y,?? Bukan pungli kn,????? Habis ny msh ragu

Maksud dari tulisan itu mungkin seperti ini ; Sudah lama tak ditagih (retribusi kebersihan), hari ini (mulai) kembali ditagih retribusi kebersihan itu. Pemungutan iuran dilakukan di warung-warung, bengkel, rumah makan, dan tempat usaha lainnya yang berada di pinggir Jalan Raya Kepahiang – Curup. Apakah (iuran) ini resmi ? Ini bukan pungli (pungutan liar), kan? Karena kami ragu (atas iuran tersebut).

Plt Kepala DLH Kepahiang Muktar Yatib. [Foto : Hendra Afriyanto/RedAksiBengkulu)
Menindaklanjuti perihal ini, RedAksiBengkulu.co.id mengkonfirmasi kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kepahiang. Plt Kepala DLH Kepahiang Muktar Yatib justru mengimbau kepada masyarakat Kepahiang khususnya bagi pemilik usaha, agar tidak memberikan uang jika ada orang atau petugas yang menagih namun tidak memiliki 3 hal.

Yakni, pertama petugas itu harus berseragam lengkap dengan dilengkapi ID Card, rompi dinas DLH berwarna kuning. Kedua, membawa Surat Perintah Tugas (SPT) dan SK Bupati Kepahiang karena hal itu sebagai bukti amanah dari bupati. Dan ketiga, orang atau petugas tersebut bersedia memperlihatkan karcis tanda bukti iuran.

“Memang ada pungutan retribusi tersebut. Tapi, jika yang datang memungut retribusi itu tidak dibekali ID card, karcis, Surat Perintah Tugas (SPT) dan seragam rompi kuning, maka bukan petugas kami. Warga yang didatangi berhak menolak atau jangan memberikan uang”, imbau Muktar.

Muktar menambahkan, pungutan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Kebersihan. Iurannya bervariasi, mulai dari Rp 3.000,  Rp 5.000 hingga Rp 15.000. Itu tergantung dari besar atau kecilnya jenis usaha. Sedangkan untuk setiap rumah dibebani iuran Rp 1.000.

“Biasanya pemungutan iuran itu dilakukan setiap bulan. Hanya saja waktu penagihan tidak menentu mengingat terbatasnya petugas penagih retribusi. Kadang awal bulan, kadang akhir bulan. Tapi tetap ditagih setiap bulan”, imbuh Muktar.

Muktar melanjutkan, retribusi kebersihan bagi setiap rumah tidak memungkinkan ditagih keseluruhannya karena keterbatasan petugas. Sehingga dari kendala itu berdampak pada menurunnya PAD Retribusi Kebersihan. Diketahui, pada 2017 PAD Kebersihan ditargetkan sebesar Rp 178.000.000, namun hanya terealisasi 53% dari nilai yang ditargetkan.

“Dulu retribusi kebersihan bagi rumah-rumah dibayarkan serentak dengan pembayaran rekening listrik. Sekarang tidak lagi karena pembayaran listrik sudah melalui online. Sehingga PAD Kebersihan ini tidak masuk lagi. Ditambah lagi retribusi kebersihan melalui TPR juga tidak bisa dipungut lagi, dan ini juga berimbas pada PAD”, demikian Muktar.

 

 

Laporan : Hendra Afriyanto

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here