Semnas Palasostik Unib, DLHK Provinsi Bengkulu Inginkan Desa Sungai Lisai Lebong Masuk PPS

Rilis : Panitia Pelaksana Semnas/Palasostik

Seminar Nasional yang digelar Mahasiswa Pecinta Alam Sosial dan Politik (Palasostik) FISIP Unib dengan tema ‘Hak Kelola Suku Madras di TNKS’. di Aula FKIP Unib, Kamis (27/4/2017). (Foto : ist)

RedAksiBengkulu.co.id, BENGKULU – Mahasiswa Pecinta Alam Sosial dan Politik (Palasostik) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Univeritas Bengkulu (Unib) menggelar Seminar Nasional (Semnas) dengan tema ‘Hak Kelola Suku Madras di Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS)’. Kegiatan yang dilangsungkan di  Aula Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unib, Kamis (27/4/2017) itu, mengupas tentang keberadaan masyarakat di kawasan TNKS tepatnya di Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.

Pada kesempatan itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu, Agus Priambudi menuturkan, dari keberadaan 70 Kepala Keluarga (KK) yang mendiami kawasan TNKS dan membentuk desa itu, akan dimasukan dalam Program Perhutanan Sosial (PPS).

“Pokja Program Perhutanan Sosial sudah dibentuk. Pokja itulah yang nantinya akan meningkatkan kemitraan antara masyarakat dengan Balai TNKS. Dan itu kelak akan masuk dalam Rencana Pembangunan Nasional (RPN). Baik terkait pembangunan dalam bentuk akses transportasi, atau apa saja tentang ramah lingkungan”, terang Agus.

Selain itu, sambung Agus, keberadaan masyarakat Desa Sungai Lisai yang berada kawasan TNKS itu nantinya menjadi salah satu program Gubernur Bengkulu H. Ridwan Mukti dalam menyukseskan grand design program Visit Bengkulu 2020. Itu artinya, pemberdayaan masyarakat di desa itu akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.

“Secara tidak langsung, pembangunan di daerah terpencil dan terisolir itu akan mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu”, papar Agus.

Sementara itu, Kepala TNKS Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah IV Solok Selatan, M Zainudin mengatakan, apa yang diwacanakan Tim Pokja PPS untuk memberikan ruang masyarakat Desa Sungai Lisai masuk dalam PPS sangat sulit terjadi lantaran lokasi tersebut merupakan zona tradisional dan khusus.

Yang mana diketahui, bahwa masyarakat telah menggarap lahan tersebut dengan aturan tersendiri. Bahkan untuk areal persawahan di desa itu kini tercatat sudah mencapai 60 hektar.

“Nah, persoalan ini saya kurang tahu bisa atau tidak ? Karena keberadaan mereka masuk kawasan TNKS. Tapi kelak jika ada keputusan dari KLHK, mungkin saja. Untuk sekarang, tidak bisa”, katanya.

Di sisi lain, Ketua Adat Desa Sungai Lisai Hassan menegaskan, keberadaan masyarakat di kawasan TNKS itu sudah sejak tahun 1963. Jauh sebelum kawasan hutan itu ditetapkan masuk dalam zona TNKS. Ketika itu, sambung Hassan, ia bersama 7 rekannya menjelajahi hutan di perbatasan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan Kabupaten Lebong tersebut dan hingga terbentuklah sebuah talang.

Hassan juga menceritakan, barulah pada tahun 1972 ditetapkan dusun. Seingat dia, kepala dusun waktu itu bernama Riuh Muamadras.

“Payahnya, kalau ada warga yang sakit, susah dan jauh untuk menuju rumah sakit. Bahkan tidak sedikit warga kami yang meninggal di jalan. Karena wajar saja, evakuasi warga yang sakit  jaraknya sangat jauh”, kata Hassan

Sementara itu, Ketua Pelaksana Yola Edivia menegaskan, kegiatan ini sudah direncanakan sejak 2014 lalu. Namun mulai dilaksanakan ekspedisinya di 2016.

“Sudah 3 tahun lalu kami merencanakannya. Kami sangat prihatin akan keberadaan mereka (masyarakat di kawasan TNKS)”, singkat Yola.

Untuk diketahui, penetapan kawasan TNKS terhitung sejak tahun 1921. Yang mana pada tahun tersebut masih masa penunjukan oleh Belanda bahwa kawasan tersebut akan dijadikan zona Taman Nasional (TN).

Pada tahun 1980 dikeluarkanlah pernyataan dari Menteri Pertahanan sebagai calon TN. Dan di tahun 1996 keluar lagi pernyataan penunjukan menjadi TN di provinsi. Barulah terakhir pada tahun 1999, dikeluarkan penetapan TNKS di 4 provinsi dengan SK Menhut 901/KPKS III/1999.

Pada kegiatan itu, hadir juga Direktur Penyelesaian Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Eka W. Soegiri.(Rilis)

 

 

Baca Juga :

Dicadangkan 107.254 Hektar, Berizin Baru 31.535 Hektar

Comments

comments

Facebooktwittermail

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *