Mantan PPTK DPPKA Kota Bengkulu Mulai Disidangkan. Terdakwa Jalani 2 Sidang Sekaligus Di PN Tipikor

Laporan : Julio Rinaldi

Sidang Pokok Perkara Terdakwa Mantan PPTK DPPKA Kota Bengkulu, Wilson terlihat banyak yang menyaksikan jalannya sidang (Foto : Julio Rinaldi/RedAksiBengkulu)

RedAksiBengkulu.co.id, BENGKULU – Sidang perkara pokok kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) kegiatan rutin tahun anggaran 2013 di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu dengan terdakwa Wilson, resmi digelar, Rabu (3/5/2017) di Pengadilan Tipikor Bengkulu. Sidang Praperadilan yang sebelumnya diajukan terdakwa, juga digelar dihari yang sama sekitar pukul 11.30 WIB dengan agenda Pembacaan Gugatan Pemohon dan Jawaban Termohon.

Menanggapi 2 sidang yang sekaligus digelar tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu, I Made Sudarmawan, melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Irvon Desvi Putra mengatakan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2016, Praperadilan bisa gugur ketika perkara pokok telah dilimpahkan dan dimulai sidang perdananya.

“Begitu bunyi putusan MK. Akan tetapi, yang berwenang menyatakan gugur atau tidaknya itu wewenang hakim tunggal Praperadilan. Pastinya kita tetap akan menghadiri sidang tersebut,” jelas Irvon, Rabu (3/5/2017) di Pengadilan Tipikor Bengkulu.  

Disinggung kerugian negara sebesar Rp 600 juta yang sudah dikembalikan Terdakwa Wilson? Irvon menjawab, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan, bahwa pengembalian kerugian negara itu tidak menghapuskan tindak pidana, namun hanya memperingan.

“Tapi dalam kasus ini akan dibuktikan sendiri nanti sumber pengembalian kerugian negaranya dari mana. Dalam sidang lanjutan perkara pokok nanti akan terlihat,” papar Irvon.

Humas PN Tipikor Bengkulu, Terdakwa – Jonner Manik. (Foto : Julio Rinaldi/RedAksiBengkulu/RedAksiBengkulu)

Senada juga disampaikan Humas PN Bengkulu, Jonner Manik. Dikatakannya, putusan MK terbaru tentang Praperadilan pada pokoknya menyatakan, apabila perkara pokok dalam perkara praperadilan sudah masuk dan disidangkan, maka mulai dari situlah berlakunya ketentuan KUHAP yang menyatakan praperadilan itu gugur.

Pada perkara Wilson ini, lanjutnya, sampai dengan disidangkan perkara praperadilanya namun perkara pokoknya belum disidangkan, karena itu berproses. Lalu, beberapa jam kemudian perkara pokoknya disidangkan sehingga perkara praperadilannya tetap berjalan sampai bisa dibuktikan perkara pokok itu sudah sidang.

Disinggung pembuktian di Sidang Praperadilan nanti bagaimana, Jonner menjelaskan, pertama-tama kelak akan dilihat dari pelimpahannya. Kedua, dilihat dari penetapan majelis hakim. Lalu dilihat dari jadwal sidang.

“Hari ini sudah disidangkan. Dan sesuai putusan hakim tunggal, Sidang Praperadilan akan dilanjutkan Jum’at lusa (5/5/2017)”, ungkap Jonner.

Dilanjutan Sidang Praperadilan kelak, jaksa selaku Termohon mengajukan pembuktian bahwa perkara pokoknya sudah sidang. Dengan demikian perkara praperadilan itu nanti dengan adanya pembuktian dari jaksa, hakim tunggalnya bersikap sesuai KUHAP. Apabila perkara pokok sudah disidang, maka berakibat hukum pada perkara praperadilannya.

Sementara itu, usai Sidang Praperadilan, pengacara Made Sukiade mengatakan bahwa kliennya sudah mengembalikan kerugian negara pada Desember 2016 sebesar Rp 600 juta.

“Seharusnya (pengembalian kerugian negera) itu dipertimbangkan jaksa, dan Wilson tidak ditahan”, kata Made.

Pada saat sidang perkara pokok yang majelis hakimnya diketuai Ketua PN Bengkulu, Kaswanto, dan hakim anggotanya Heny Anggraeni serta Suryana akan dimulai, pengacara Made Sukiade sempat mengajukan keberatan. Made menyampaikan jika kliennya itu sedang menjalani perkara praperadilan dan kliennya belum pernah sekalipun diperiksa dengan status sebagai tersangka.

“Apakah mungkin sidang digelar, sementara kami sudah menyatakan permohonan praperadilan dan itu belum diputuskan hakim praperadilan. Lalu, bagaimana dengan surat permohonan yang disampaikan kemarin?” begitu kata Made Sukiade.

Made pun meminta ketua majelis hakim agar pemeriksaan perkara kliennya itu ditunda. Sebagaimana di permohonan praperadilan dijelaskan, bahwa Terdakwa Wilson belum pernah diperiksa sebagai tersangka.

Pantauan RedAksiBengkulu.co.id, ketika sidang digelar, puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) berseragam putih hitam memenuhi ruang sidang. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang perkara pokok ini adalah, Alek Hutaurux, Daniel R.P Hutagalung dan Bertha. Sedangkan hakim tunggal dalam sidang praperadilan yakni Suryana.

Comments

comments

Facebooktwittermail

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *