Mobnas Dikembalikan Diganti Tunjangan, Anggota DPRD Kepahiang : Terus Mobil Itu Mau Diapakan?

Bupati Kepahiang, Hidayatullah Sjahid. (Foto : Hendra Afriyanto/RedAksiBengkulu)

RedAksiBengkulu.co.id, KEPAHIANG – Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang satu per satu mulai mengembalikan mobil dinas (mobnas) yang statusnya pinjam pakai dari Pemkab Kepahiang. Mengingat para legislator ini akan mendapatkan Tunjangan Transportasi sebagai pengganti tidak bisa mengendarai lagi mobil dinas mereka.

Pun demikian, perihal pengembalian mobil dinas ini masih mengundang pertanyaan bagi legislator. Seperti yang diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Kepahiang Supianto. Ia mempertanyakan, mobil dinas eks dikendarai para legislator itu nantinya akan dimanfaatkan kemana? Mengingat perihal ini belum ada kejelasan terkait regulasinya.

“Saya pertanyakan mobil yang kami pake ini nantinya mau dikemanakan? Lalu siapa yang akan mengendarainya kelak ? Dan ini jelas akan menjadi tugas kami nantinya sebagai fungsi kontrol. Soal tunjangan transportasi itu juga kan belum jelas statusnya”, kata Supianto.

Menyikapi hal ini, Kabag Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang Sopian Amsah dikonfirmasi via telepon mengatakan, dari  22 mobil dinas Anggota DPRD Kepahiang jenis Toyota Avanza itu baru yang dikembalikan sebanyak 14 unit.

“Masih ada 8 unit lagi yang belum dikembalikan”, kata Sopian.

Sementara itu, Bupati Kepahiang Hidayatullah Sjahid menjelaskan, mobil tadinya digunakan oleh Anggota DPRD Kepahiang, akan didistribusikan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membutuhkan. Selain itu mobil-mobil dinas tersebut akan diperuntukan bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kepahiang, Badan Amil Zakat (BAZ) Kepahiang dan para dokter spesialis di Kepahiang.

Disinggung soal perihal tunjangan transportasi Anggota DPRD Kepahiang yang sampai saat ini belum jelas statusnya, bupati menjawab, bahwa Peraturan Bupati (Perbup) nya memang belum ditandatangani karena masih ditelaah lebih jauh.

“Supaya jangan sampai menyalahi aturan, makanya Perbupnya belum diteken. Kami para bupati dari berbagai daerah di Bengkulu masih saling berkoordinasi untuk menetapkan besaran tunjangan transportasi bagi legislatif”, demikian bupati.

 

 

 

 

 

 

 

Laporan : Hendra Afriyanto
Editor : Aji Asmuni

Comments

comments

Facebooktwittermail

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *