Sidang Kasus OTT Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti
Penasehat Hukum RM : KPK Tidak Ada Bukti Permulaan Tetapkan Ridwan Mukti Tersangka

0
145
Tim Penasehat Hukum (PH) Terdakwa Ridwan Mukti. (Foto : ist)

RedAksiBengkulu.co.id, BENGKULU – Tim Penasehat Hukum (PH) Terdakwa Ridwan Mukti, Maqdir Ismail menyatakan, pihak KPK tidak mempunyai bukti permulaan menetapkan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek. Dan dari dakwaan yang dibacakan JPU KPK menurutnya, kacau.

Kata Maqdir, perkara ini kan awalnya timbul dari Operasi Tangkap Tangan (OTT). Sedangkan waktu itu, awalnya Ridwan Mukti berniat baik mencoba mencari tahu apa sesungguhnya yang terjadi dengan isterinya, Lily Martiani Maddari. Namun justru tiba-tiba tanpa surat perintah Ridwan Mukti dibawa ke Jakarta dan ditetapkan sebagai tersangka.

“Kalau bicara tentang bukti permulaan, bukti permulaan Pak Ridwan itu apa ? Tidak ada bukti permulaan di situ. Makanya saya katakan, yang ada itu hanya beberapa barang yang di sita berupa gantungan kunci. Gantungan kunci dan fotokopi KTP itu apa hubungannya dengan perkara ini ? Kan tidak ada”, kata Maqdir, Kamis (12/10/2017) di Pengadilan Tipikor Bengkulu.

Disinggung kenapa tidak mengajukan praperadilan ? Maqdir menjawab, ini soal strategi dan pilihan di persidangan saja. Bagaimanapun juga, Maqdir menilai, seorang kepala daerah tidak boleh serta-merta dijadikan tersangka tanpa ada bukti permulaan yang cukup.

“Ini yang menjadi problem kita sekarang, Tangkap Tangan (OTT) selalu dilakukan dimana-mana tanpa ada bukti. Bukti itu dicari ketika proses penyidikan dilakukan. Ini yang tidak benar”, tegasnya.

Seperti yang sudah disampaikan, lanjut Maqdir, mereka (KPK) itu sudah tahu soal adanya penyerahan uang tersebut paling tidak 4 hari (16 Juni 2017) sebelum Tangkap Tangan dilakukan (20 Juni 2017). Mereka kan bekerja bersama-sama dengan Pemda dan tempatkan di sini untuk melakukan supervisi.

“Jika mereka ingin melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang KPK, untuk melakukan pencegahan, mestinya mereka bicara kepada Pak Ridwan tentang adanya penyerahan uang tersebut. Tapi, yang terjadi sekarang ini dilakukan operasi dan orang itu diintai. Belum tentu orang melakukan kesalahan”, sambungnya.

Disinggung penilaian surat dakwaan yang kacau ? Maqdir menjelaskan, KPK jelaskan salah satu fakta tandatangan perjanjian surat perintah (kontrak). Di satu sisi adalah Jhoni Wijaya, namun disisi lain disebut Soehinto Sadikin. Inikan 2 fakta yang saling bertentangan mengenai penandatangan perjanjian itu. Lalu, sumbernya lebih banyak berita mengenai rencana pembatalan kontrak, dan itu dari keterangan saksi Kuntadi.

 

Berita Terkait :

“Kontraktor-Kontraktor Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginan Saya, Batalkan Saja”
Sidang Perdana RM, Lily dan RDS Ramai. Para Terdakwa Terancam Pidana 20 Tahun Penjara

 

Keterangan Kuntadi, tambahnya lagi, baru ada setelah 13 hari Ridwan Mukti ditahan lalu disusun. Inilah yang menurut Maqdir bahwa bukti itu dicari ketika seseorang sudah ditangkap. Orang itu akan dipidana karena perbuatannya dan bukan karena hubungan suami isteri.

“Itu yang jadi persoalan. Bahwa pernyataan Pak Ridwan ia bertanggungjawab secara moral terhadap isterinya. Tapi tanggungjawab moral Ridwan Mukti itu tidak bisa dipidanakan. Orang itu dipidana karena perbuatannya bukan karena asumsi,” paparnya.

Di lain pihak, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Haerudin mengatakan, bahwa pendapat yang disampaikan pengacara terdakwa adalah hak mereka.

“Itu pendapat mereka, tentu haknya. Kami yakin dengan dakwaan kami. Dari sisi formalitas maupun substansi tidak ada masalah. Untuk saksi yang dihadirkan ke depan setelah disortir ada sekitar 20 – 30 orang”, demikian Haerudin.

 

 

 

 

 

 

Laporan : Julio Rinaldi
Editor : Aji Asmuni

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.