Berikut Pernyataan Sikap Komunitas Perempuan Penyelamat Situs Warisan Dunia dalam IWD 2017

Laporan : Aji Asmuni

Komunitas Perempuan Penyelamat Situs Warisan Dunia di Bundaran Kota Curup, Rabu (8/3/2017) pagi. (Foto : Dokumentasi Komunitas)

RedAksiBengkulu.co.id, REJANG LEBONG – Dalam aksi damainya yang digelar di Bundaran Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Rabu (8/3/2017) pagi, Komunitas Perempuan Penyelamat Situs Warisan Dunia (KPPSWD) menyampaikan beberapa sikap. Yakni ;

  1. Pemerintah berkewajiban menjaga keutuhan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang merupakan bagian dari warisan Hutan Hujan Tropis Sumatera (Warisan Dunia) sebagai bentuk perlindungan, penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (perempuan).
  2. Pemerintah berkewajiban menjaga keutuhan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang merupakan bagian dari Hutan Hujan Tropis Sumatera (Warisan Dunia) untuk mewujudkan keadilan antar generasi dan gender.
  3. Pemerintah berkewajiban menjaga keutuhan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang merupakan bagian dari Hutan Hujan Tropis Sumatera (Warisan Dunia) untuk melindungi sumber kehidupan, penghidupan dan pengetahuan.
  4. Pemerintah berkewajiban memberdayakan masyarakat (perempuan di desa sekitar TNKS) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (perempuan) dan menghindari perempuan menjadi korban paling buruk akibat kerusakan TNKS (Warisan Dunia)

 

 

Berita Terkait : Peringati IWD, Komunitas Perempuan Penyelamat Situs Warisan Dunia Gelar Aksi Di Bundaran Kota Curup

 

Dari pernyataan sikap di atas, kegiatan yang mengusung tema ‘Menyelamatkan Taman Nasional Kerinci Seblat (Warisan Dunia) adalah Menyelamatkan Perempuan’, komunitas ini melihat banyak fakta-fakta atas kondisi lingkungan khususnya  di kawasan Hutan TNKS yang terancam akibat kerusakan dan perambahan hutan bahkan rencana pembangunan pemerintah. Adapun fakta-fakta yang dimaksud adalah ;

  1. Penelitian Purwanto (2015) menunjukkan, bahwa laju perambahan TNKS terus meningkat. Laju perambahan selama 1990 – 2000 sekitar 846,93 hektar/tahun, menjadi 1.414,20 hektar/tahun selama 2000 – 2010. Meningkat tajam menjadi 10.772,65 hektar/tahun selama 2010 – 2014. Sehingga total kawasan TNKS yang dirambah hingga 2014 adalah 130.322,20 hektar atau hampir dua kali lipat dibandingkan pada tahun 2000 (73.089,61 hektar).
  2. Ancaman serius lainnya terhadap TNKS adalah rencana pembangunan jalan. Setidaknya, ada 30 rencana pembangunan jaringan/ruas jalan yang membelah taman nasional terluas kedua di Indonesia ini. (mongabay.co.id).
  3. Di Provinsi Bengkulu, sesuai dengan SK Menhut Nomor 748/Menhut-II/2012, luas kawasan TNKS adalah 345.841,30 hektar atau 35,8 % dari luas total hutan Provinsi Bengkulu 924.631 hektar. TNKS di Provinsi Bengkulu yang membentang di Kabupaten Mukomuko 150.036 hektar, Lebong 98.287,2 hektar, Bengkulu Utara 71.702,70 hektar dan Rejang Lebong 25.815,60 hektar. Khusus di Rejang Lebong, luas kawasan TNKS setara dengan 51,19 persen dari luas kawasan hutan Rejang Lebong 50.428,3 hektar dan bersentuhan langsung dengan 26 desa.
  4. Hingga 2014, luas kawasan TNKS di Rejang Lebong (dan Lebong) yang dirambah adalah 26.528,65 hektar (Purwanto, 2015). Sedangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 36 Tahun 2013 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Bengkulu Tahun 2014 – 2033 menyebutkan, tutupan TNKS di Rejang Lebong berupa Hutan Primer 11.904,6 hektar, Hutan Sekunder 7.865,6 hektar, Hutan Tanaman 368,5 hektar, hutan semak belukar 620 hektar, hutan non vegetasi 238,8 hektar, savana 22,4 hektar dan pertanian campuran 4.794,9 hektar.
  5. PBB menyatakan perempuan adalah korban paling buruk akibat kerusakan lingkungan hidup, (Eaton and Lorentzen, 2003).
  6. Peterson (Aguilar, 2009) menyimpulkan, potensi perempuan mengalami kematian adalah 14 kali lebih besar dibandingkan laki-laki.
  7. Kerusakan lingkungan hidup juga memperberat beban perempuan yang sering bertanggungjawab untuk menyediakan kebutuhan dasar kehidupan rumah tangga dari memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam.

Sedang landasan yuridis dari perkumpulan perempuan ini dalam menjalankan aktivitasnya tertuang dalam beragam regulasi, yaitu ;

  1. UUD 1945, Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
  2. UUD 1945, Pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
  3. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 Ayat (3) menyatakan, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  4. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 14 Ayat (1) menyatakan, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya.
  5. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 14 Ayat (2) menyebutkan, setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.
  6. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65 Ayat (1) menyatakan, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
  7. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 Ayat (2) menyatakan, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  8. Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan. Kewenangan Pemerintah Pusat, huruf (b) menyebutkan, penyelenggaraan penyuluhan kehutanan nasional. Kewenangan Pemerintah Provinsi : poin (a), Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi, (b). Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
  9. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Pasal 49 ayat (1) menyebutkan, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus memberdayakan masyarakat di sekitar KSA dan KPA dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Comments

comments

Facebooktwittermail

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *