Kantor Staf Presiden Jadikan Rejang Lebong Percontohan Penyelesaian Konflik Agraria

RedAksiBengkulu.co.id, REJANG LEBONG – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Usep Setiawan menyebutkan, pihaknya akan menjadikan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, sebagai wilayah percontohan penyelesaian konflik agraria di Indonesia bersama beberapa kabupaten lain. Pernyataan ini disampaikan Usep Setiawan saat mengujungi Desa Talang Blitar Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa (12/9/2017).

Kunjugan Usep Setiawan, menurut tokoh masyarakat setempat Paidi, berjalan panjang. Ini bermula dari persoalan sengketa agraria yang dialami oleh 8 desa sekitar yang bertempat tinggal di dalam kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba, eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Kepahiang Indah sejak 30 tahun lebih.

“Dengan dikunjunginya desa kami oleh Kantor Staf Presiden, semoga dapat didengar presiden. Kami sudah 35 tahun tinggal di wilayah ini namun kami merasa tidak memilikinya karena masih bersengketa dengan TWA dan lahan eks HGU,” kata Paidi.

Menurut dia, puluhan ribu jiwa penduduk dari 8 desa bermukim di kawasan pelestarian alam TWA Bukit Kaba. Mereka dihantui oleh perasaan waswas ditangkap petugas karena dituduh merusak Hutan Lindung (HL). Bahkan untuk membangun jalan desa mereka mengalami kendala.

Padahal mereka mengklaim desa yang ditempatinya telah berdiri sejak tahun 1978 atas penunjukkan pasirah masa itu. Sementara penetapan kawasan tersebut menjadi TWA baru pada tahun 2011.

Dalam pantauan Kompas.com di wilayah tersebut selain terdapat ribuan penduduk dan rumah permanen juga berdiri pasar, sekolah, puskesmas, masjid, gereja, polsek, pemandian umum, serta sarana penunjang kehidupan layaknya pemukiman pada umumnya.

 

SK Tim Penanganan Konflik Agraria

Tingginya konflik agraria di Rejang Lebong akhirnya melatarbelakangi Bupati setempat, Ahmad Hijazi menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Rejang Lebong bernomor 180.417.VIII tertanggal 21 Agustus 2017. SK itu berisikan unsur OPD, organisasi non pemerintah dan akademisi.

Adapun tugasnya antara lain, mengindentifikasi tanah masyarakat yang berpotensi menjadi objek reforma agraria, menginventarisasi tanah objek reformasi agraria, pemetaan tanah kelola rakyat dan menyiapkan solusi konflik agraria. Serta memetakan potensi ekonomi rakyat. Selain itu, bupati juga menerbitkan SK Persiapan Pembuatan Raperda Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat.

“Di Indonesia hanya ada 3 kabupaten yang berani membentuk tim penanganan konflik agraria. Yakni Kabupaten Sigi, Musi Banyu Asin (Muba) dan Rejang Lebong. Kami akan menjadikan wilayah ini sebagai percontohan penyelesaian sengketa Agraria”, jelas Usep.

Usep juga menjelaskan, saat ini pemerintahan Jokowi-JK di tingkat nasional telah membentuk Tim Penanganan Konflik Agraria yang dikoordinir oleh Kemenko. Di bawahnya terdapat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), ATR/BPM, Kementerian Pedesaan Daerah Tertinggal (KPDT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan lainnya.

“Ada banyak solusi yang dapat dilakukan, baik itu dalam bentuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Perhutanan Sosial, Tanah Komunal/Adat, untuk menyelesaikan konflik yang saat ini banyak terjadi di masyarakat”, kata dia.

Ia menekankan agar seluruh pemerintahan provinsi hingga kabupaten dapat segera membentuk tim penanganan konflik agraria agar dapat terkoneksi dengan program prioritas Presiden Joko Widodo. Sejauh ini menurutnya, pemerintah nasional menargetkan akan mewujudkan Program Perhutanan Sosial sebanyak 12,7 juta hektare dan 4,1 juta hektare untuk Program Tora.

Sementara itu, Bupati Rejang Lebong, Ahmad Hijazi menyebutkan, penanganan konflik agraria di wilayahnya akan dilakukan secara adil dan transparans. Ia mengakui konflik agraria di wilayahnya cukup tinggi. Diantaranya antara masyarakat dengan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS), BKSDA, perusahaan, bahkan dengan pemerintah.

“Tim dibentuk untuk mencari solusi terbaik dan adil untuk masyarakat”, demikian Hijazi.

Persoalan konflik agraria di Bengkulu cukup tinggi sebelumnya. Wahana Lingkungan (Walhi) Bengkulu merilis, Bengkulu menduduki predikat tertinggi dengan jumlah 38 petani yang menjadi korban konflik agraria secara nasional.

“Korban tersebut meliputi dipenjara, ditembak aparat dan lainnya. Data dikumpulkan sejak tahun 2012, mereka berkonflik dengan perusahaan perkebunan dan pertambangan,” kata Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu, Benny Ardiansyah.

Jumlah korban di Bengkulu tersebut, lebih banyak dibandingkan Sulawesi Tengah dan Lampung. Potret konflik agraria ini menggambarkan betapa buruknya pembangunan agraria di Bengkulu. (Rilis)

 

Editor : Aji Asmuni

Comments

comments

Facebooktwittermail

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *