Dialog Publik Konflik Agraria
FPB Seluma : BPN Harus Turun. Jika Hanya Di Atas Kertas, Semua Bisa Direkayasa

0
90
Forum Petani Bersatu (FPB) Kabupaten Seluma menghadiri Dialog Publik Konflik Agraria yang diselenggarakan oleh Mahupala Universitas Bengkulu, Kamis (2/11/2017) di Auditorium Universitas Bengkulu. (Foto : Tata Riri/RedAksiBengkulu)
Forum Petani Bersatu (FPB) Kabupaten Seluma menghadiri Dialog Publik Konflik Agraria yang diselenggarakan oleh Mahupala Universitas Bengkulu, Kamis (2/11/2017) di Auditorium Universitas Bengkulu. (Foto : Tata Riri/RedAksiBengkulu)

RedAksiBengkulu.co.id, BENGKULU – Masyarakat yang tergabung dalam Forum Petani Bersatu (FPB) Kabupaten Seluma menghadiri Dialog Publik Konflik Agraria yang diselenggarakan oleh Mahupala Universitas Bengkulu, Kamis (2/11/2017) pagi di Auditorium Universitas Bengkulu.

Acara yang mengambil tema “Aspek Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Provinsi Bengkulu, Mempertegas Hak Konstitusi Rakyat Menuju Keadilan Agraria” tersebut, menghadirkan narasumber dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dan Akademisi Universitas Bengkulu (Unib).

Ketua FPB, Osian Pakpahan. (Foto : Tata Riri/RedAksiBengkulu)

Ketua FPB, Osian Pakpahan mengatakan, diskusi ini sebagai sarana pihaknya untuk menyampaikan aspirasi kami terkait permasalahan FPB Seluma dengan PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL), dimana sebagian lahan masyarakat diklaim atas HGU PT SIL

“Harapan saya, diskusi seperti ini dapat menyelesaikan konflik dan mendapatkan solusi. Tadi pihak BPN juga mengatakan apabila kita hanya bicara konflik agraria maka akan terjadi terus menerus. Tapi kenyataannya, seringkali tidak ada endingnya”, ujar Osian 

Osian juga berkata, masyarakat Seluma dan PT SIL telah berkonflik sejak lahan yang dikelola PT Way Sebayur berpindah tangan kepada PT SIL melalui lelang, dimana PT SIL memenangkan lelang tersebut. Namun, masyarakat Seluma melaporkan kepada BPN terkait lahan mereka yang diklaim PT SIL sedangkan masyarakat masih mengelola lahan tersebut.

“Kami meminta BPN meninjau ulang dan turun ke lapangan untuk melihat lahan masyarakat yang diklaim oleh PT SIL agar semuanya jelas. Kami tidak ingin hanya ditinjau diatas kertas saja tetapi tinjau langsung. Jika hanya di atas kertas, semua bisa direkayasa”, tegasnya.

Selain itu, masyarakat juga menyangsikan program Reforma Agraria yang dicanangkan oleh Joko Widodo ini.

“Kami berharap ada penyelesaian konflik agraria sehingga masyarakat dapat hidup tenang dan pemerintah daerah harus menyambut baik adanya reforma agraria agar menjadi salah satu solusi penyelesaian konflik agraria. Namun sayangnya dirasa sekarang sasaran reforma agraria di Bengkulu masih sebatas indikasi”, pungkasnya.

 

 

 

 

 

 

 

Laporan : Tata Riri
Editor : Aji Asmuni

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.