Soal Indomaret, Begini Tanggapan Pemkab Kepahiang

Bupati Kepahiang, Hidayatullah Sjahid. (Foto : Hendra Afriyanto/RedAksiBengkulu)

RedAksiBengkulu.co.id, KEPAHIANG – Bupati Kepahiang, Hidayatullah Sjahid mengatakan, terkait hadirnya Indomaret di Kepahiang, sudah dibahas secara bersama dengan seluruh pihak terkait di jajaran Pemkab Kepahiang termasuk dengan legislatif. Terlebih persoalan izin, sambung bupati, bahwa Indomaret sudah melakukan tahapan perizinan dan stakeholder terkait pun sudah melakukan studi kelaikan sebelum dikeluarkannya izin.

Termasuk juga, lanjutnya, izin itu akan dikeluarkan jika perusahaan berkomitmen melaksanakan apa yang sudah menjadi ketentuan dari pemerintah daerah. Diantaranya, sepakat menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR), memperkerjakan warga lokal sebagai tenaga kerja dan memberi kesempatan produk lokal untuk dipasarkan di minimarket tersebut.

“Masalah Indomaret ini bukan cerita baru. Kalau mau tau secara komprehensip  background, pembahasan hasil rapat para pihak (stakeholder), silakan hubungi Dinas PM-PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu) Kepahiang. Karena semua dokumen (permohonan, notulen rapat, pertimbangan berbagai pihak) ada di sana”, tulis bupati dalam pesan Whats App-nya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kepahiang, Zamzami Zubir mengungkapkan, 4 gerai Indomaret yang sudah beroperasi di Kepahiang selama ini akan dievaluasi. Jika evaluasinya bermanfaat untuk masyarakat maka akan diberi izin penambahan gerai. Sebaliknya jika tidak, maka tentunya tidak akan ada penambahan.

“Indomaret itu sedang dievaluasi. Seandainya hasil evaluasi ini positif, mungkin akan diizinkan penambahan. Tapi jika tidak berpihak pada masyarakat, kami juga tidak bisa menambah (izin) nya”, kata Zamzami.

Disinggung soal dampak keberadaan Indomaret, Zamzami menjawab sejak adanya Indomaret sudah terlihat perputaran ekonomi masyarakat. Namun lagi-lagi persoalan ini tetap perlu dievaluasi untuk menghitung dampak konkritnya.

“Butuh analisa dan penelitian.Karena dampak hadirnya Indomaret ini tidak bisa berdasarkan hasil opini masyarakat melainkan adanya penelitian yang cukup komperehensif”, demikian Zamzami.

Terpisah, Kepala Dinas PM-PTSP Kepahiang M. Salihin ketika dikonfirmasi terkait hasil evaluasi terhadap keberadaan Indomaret, Salihin menjawab, masih menunggu hasil evaluasi dari dinas terkait hingga 31 November 2017. Diantaranya dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), untuk mengetahui jumlah tenaga kerja lokal yang terlibat di 4 gerai Indomaret. Kemudian dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop –UKM) untuk meninjau ada atau tidaknya jenis produk lokal yang dipasarkan di minimarket tersebut. Lalu dari Bagian Kesra Setdakab Kepahiang untuk mengetahui penyaluran CSR.

“Masih dievaluasi karena dari dinas terkait belum ada melaporkan. Tapi (evaluasi) ini sudah kami deadline-kan hingga akhir November ini”, singkat Salihin.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kepahiang Andrian Defandra mengatakan, Bupati Kepahiang untuk tidak ragu memberikan keputusan.

“Bupati jangan ragu ambil keputusan. Kami mendukung apapun bentuk keputusannya. Maksudnya, jika diizinkan kami dukung begitupun sebaliknya”, ujar Andrian.

Sedang Ketua Komisi III DPRD Kepahiang Agus Sandrila menuturkan, Bupati Kepahiang harus tegas terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Disperinaker dan Dinkop – UKM Kepahiang ini apa tidak bekerja? Seandainya evaluasi (Indomaret) itu sudah dilaksanakan dari kemaren-kemaren, tentu hasil evaluasi sudah ada”, demikian Agus.

 

 

 

 

 

Laporan : Hendra Afriyanto
Editor : Aji Asmuni

Comments

comments

Facebooktwittermail

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *