Sidang Kasus OTT Oknum Jaksa Kejati Bengkulu
Amin Anwari dan Murni Suhardi Dituntut 2,5 Tahun. Terdakwa Murni : Saya Didzalimi

0
170
Sidang Vonis Kasus OTT Oknum Jaksa dengan menghadirkan Terdakwa Amin Anwari dan Murni Suhardi, Selasa (19/9/2017). (Foto : ist/dok)
Pengacara Terdakwa Amin Anwari dan Murni Suhardi, Effendi Lod Simanjuntak. (Foto : ist)

RedAksiBengkulu.co.id, BENGKULU – Sidang lanjutan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, dugaan suap terhadap oknum Jaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu Parlin Purba kembali digelar, Selasa (19/9/2017). Sidang yang dilangsungkan di Pengadilan Tipikor/PN Bengkulu ini menghadirkan Terdakwa Amin Anwari dan Murni Suhardi.

Dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut kedua terdakwa selama 2 tahun 6 bulan atau 2,5 tahun penjara dan denda masing-masing Rp 50 juta. Saat tuntutan dibacakan, Tim JPU KPK, pertama menyatakan Terdakwa I Amin Anwari dan Terdakwa II Murni Suhardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana dalam dakwaan kesatu, melanggar Pasal 5 Ayat  (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Junto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

“Kedua, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Amin Anwari dan Terdakwa II Murni Suhardi, masing-masing 2 tahun dan 6 bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dan denda masing-masing sebesar”, kata salah seorang JPU KPK Trimulyono Hendradi.

Menanggapi tuntutan JPU KPK, Terdakwa Murni Suhardi menyatakan bahwa dirinya merasa dizolimi.

“Dengan tuntutan ini, saya berdo’a mudah-mudahan siapa yang mendzolimi saya dan Pak Amin dapat hukuman yang setimpal dari Allaah SWT”, singkatnya.

 

Berita Terkait :

Sidang Perdana Oknum Jaksa Parlin Purba, JPU KPK : Ada Fakta Mengarah Ke Tersangka Baru

 

Sementara itu, Pengacara Terdakwa Amin Anwari, Effendi Lod Simanjuntak, menyatakan, tuntutan 2,5 tahun terhadap kliennya tersebut terlalu tinggi dengan barang buktinya cuma Rp 10 juta.

“Kalau 10 juta itu kami terima sebagai kenyataan, iya. Tapi untuk yang Rp 50 juta itu jelas-jelas tidak terbukti. Dengan kata lain, tuntutan 2,5 tahun dengan barang bukti yang hanya Rp 10 juta itu berlebihan dan tidak proporsional,” ungkapnya.

Artinya, lanjut Effendi, pertama jelas-jelas kasus ini tidak termasuk katagori suap. Karena kasus ini kan awalnya bukan inisiatif dari kliennya. Akan tetapi memang uang itu diminta oleh Jaksa Parlin Purba kepada kliennya dengan alasan ada laporan masyarakat.

Namun kenyataannya, tambahnya, dalam fakta persidangan tidak pernah ada laporan masyarakat itu. Dan sudah diakui oleh Parlin Purba bahkan Edi Sumarno bahwa tidak pernah dilakukan telaah oleh kejaksaan terhadap proyek ini.

“Tetapi maksud pemberian uang itu untuk menghentikan proses penyelidikan proyek Mukomuko ini. Inikan tidak nyambung?”, bebernya.

Masih menurut Effendi, selanjutnya barang bukti (BB) kliennya hanya Rp 10 juta. Dan menurut Effendi, dari BB itu apa mungkin mempengaruhi aparat penegak hukum?

“Bukannya terlalu kecil?  Dalam keterangan Parlin Purba sendiri uang Rp 10 juta itu sebetulnya hanya untuk ongkos pulang kampung. Namun karena kasus ini sudah jadi OTT oleh KPK, maka kami terima ini sebagai suatu kenyataan. Dengan tuntutan 2,5 tahun itu tidak proporsional, berlebihan,” pungkasnya.

 

 

 

 

 

 

Laporan : Julio Rinaldi
Editor : Aji Asmuni

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.