Apa Kabar Pemeriksaan Aset Puskesmas Cugung Lalang Yang Sebelumnya Sempat Didatangi Jaksa ?

0
90
Kasi Pidsus Kejari Kepahiang, Arif Wirawan, ketika di Puskesmas Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. (Foto : Hendra Afriyanto/RedAksiBengkulu)
Kepala Dinkes Kepahiang, Sudarno Kusuma. (Foto : Hendra Afriyanto/RedAksiBengkulu)

RedAksiBengkulu.co.id, KEPAHIANG – Pada Senin (13/3/2017) lalu, Puskesmas Cugung Lalang yang berada di Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu didatangi Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang Arif Wirawan. Kedatangan itu terkait indikasi penghapusan aset bangunan puskesmas yang dipugar tanpa mengikuti prosedur. (Baca : Baru Selesai Dipugar, Puskesmas Cugung Lalang Ujan Mas Kepahiang Didatangi Jaksa).

Padahal puskesmas yang dipugar menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan total anggaran sekitar Rp 1,2 miliar tersebut, habis masa kontraknya 26 Desember 2016 lalu dan pada waktu didatangi jaksa belum diresmikan. Pada waktu itu juga bangunan itu sedang dalam tahap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Terkait hal ini, diketahui bahwa sampai sekarang belum juga ada penjelasan mengenai jumlah kerugian daerah. Sementara pembangunan puskesmas itu disebut-sebut tanpa mengikuti prosedur pengalihan aset.

Diwawancarai RedAksiBengkulu.co.id, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kepahiang Sudarno Kusuma menjelaskan, bukan hanya Puskesmas Cugung Lalang yang mengalami kesalahan penghapusan aset, namun Puskesmas Tebat Karai mengalami hal serupa. Dan itu sudah diselesaikan dan dilaporkan melalui Inspektorat Kepahiang.

“Permasalahan itu sudah selesai pelaporannya. Berkasnya dijadikan satu paket”, ujar Sudarno.

Ditambahkannya, penyelesaian permasalahan terhadap puskesmas di atas sudah melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) dan saat ini pihaknya masih menunggu tindaklanjut dari Inspektorat Kepahiang untuk  menunggu hasil dari  BPKP Provinsi Bengkulu, BPK RI Perwakilan Bengkulu dan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kepahiang selaku leading sector  pengurusan aset daerah.

Terpisah, Kepala Inspektorat Kepahiang Harun menjelaskan, penyelesaian yang dimaksud Sudarno merupakan penyelesaian sebatas administrasi alias belum seutuhnya diselesaikan.

“Penyelesaian yang dimaksud secara hirarki masih dalam proses administrasi, belum kepada penyelesaian secara nominal pengembalian kerugian negara”, kata Harun.

Disinggung soal janji tim Inspektorat yang akan merilis jumlah aset yang dirugikan dan akan diumumkan pada 24 Juli 2017 lalu namun hingga sekarang belum diumumkan, Harun menjawab, hal itu lantaran terbentur dengan adanya aturan baru. Yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

“Inilah yang membuat kami bingung sejak terbitnya PP 38 Tahun 2016. Tapi kami sudah koordinasi ke Kemendagri. Karena belum adanya Permendagri, makanya kami berpedoman pada PP tersebut. Dan TGR tetap dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada pertengahan Agustus kelak”, sambung Harun.

Lebih lanjut dijelaskan Harun, dalam PP terbaru itu, jika ada kerugian negara maka wajib untuk dikembalikan. Sedangkan TGR, merupakan tanggungan yang tidak dapat dikembalikan namun masih bertanggungjawab untuk dikembalikan dengan cara mencicil.

“TGR itu merupakan tanggungan yang dirasa memberatkan namun wajib diselesaikan”, sambungnya.

Diketahui, PP Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Pasal 2 dijelaskan tentang mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan. Huruf a dijelaskan, Pegawai Negeri Bukan Bendahara. Huruf b, Pejabat Lain yang terbagi yakni, (angka) 1, pejabat negara dan (angka) 2 pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

 

 

 

 

 

 

Laporan : Hendra Afriyanto
Editor : Aji Asmuni

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.