Buang Limbah ke Pantai Muara Ketahun, PT Injatama Dilaporkan ke Polda Bengkulu

PT Injatama Coal Mining dilaporkan ke Polda Bengkulu oleh 12 koalisi LSM Bengkulu. (Foto : ist)

RedAksiBengkulu.co.id, BENGKULU – Diduga melakukan kejahatan lingkungan berupa pembuangan 500 ton limbah batubara ke Pantai Muara Sungai Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu beberapa waktu lalu, Kamis (16/8/2017) sore, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kejahatan Lingkungan Hidup (KMSAKLH) resmi melaporkan PT Injatama Coal Mining ke Polda Bengkulu.

Koordinator Koalisi, Ali Akbar menyatakan, kejahatan lingkungan yang dilakukan PT Injatama dengan dalih apapun tidak dapat di tolerir. Karna perusahaan tambang batubara itu terbukti membuang batubara ke laut.

“Pembuangan batubara dengan disengaja ini merupakan tindakan luar biasa yang akan merusak ekosistem wilayah pesisir dan ekosistem Sungai Ketahun. Bahkan berdasarkan keterangan masyarakat, tindakan ilegal atau melawan hukum ini sudah di lakukan sebanyak 3 kali”, katanya dalam rilis media.

Menjadi miris, lanjut Ali, perbuatan melawan hukum atau perbuatan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Injatama Coal Mining ini dibiarkan saja oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Pemerintah Provinsi Bengkulu maupun aparat penegak hukum.

“Aktivitas PT Injatama Coal Mining melakukan pembuangan batubara ke muara Sungai Ketahun adalah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap lingkungan,” jelasnya.

 

Baca Juga :

Kanopi : Merdekakan Bengkulu dari Energi Kotor, Stop Polusi Batubara !!

 

Adapun beberapa peraturan yang diduga dilanggar pihak PT Injatama Coal Mining, sambung Ali, yakni Pasal 60 Junto Pasal 104, Pasal 69 ayat (1) huruf a Junto Pasal 98 ayat (1), dan Pasal 98 ayat (2), Undang–undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup.

Kemudian, Pasal 75 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selanjutnya, Pasal 38 ayat (1), Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Saat melaporkan ke Polda Bengkulu, pihak koalisi juga didampingi beberapa pengacara. Diantaranya, Usin Abdisyah Putra Sembiring, Fitriansyah dan Jecky Hariyanto.

Diketahui, ada sekitar 12 lembaga yang tergabung dalam koalisi. Diantaranya, Walhi Eksekutif Daerah Bengkulu, Yayasan Kanopi Bengkulu, Yayasan Kelopak Bengkulu, Lingkar Institute Bengkulu, Serikat Tani Bengkulu (STAB), Puskaki Bengkulu, Yayasan Genesis Bengkulu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Bengkulu, Akar Foundation, Komunitas Mangrove Bengkulu (KMB), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional dan Forum Masyarakat Peduli Lingkungan-Pino Raya.

 

 

 

 

 

 

Laporan : Julio Rinaldi
Editor : Aji Asmuni

Comments

comments

Facebooktwittermail

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *