Di Daerah Ini, Rekam e-KTP Sekarang, Jadinya Tahun Berapa ? Seperti Daftar Haji Saja !

Bukti pengambilan e-KTP yang baru bisa diambil satu tahun kemudian. (Foto : Facebook)

RedAksiBengkulu.co.id, REJANG LEBONG – Di Kelurahan Simpang Nangka Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, proses pembuatan e-KTP warga sama seperti mendaftar berangkat ke Tanah Suci Mekkah untuk ibadah haji. Maksudnya, daftar tunggunya (waiting list) lama. Bagi warga yang ingin membuat e-KTP, maka kartu identitas itu baru selesai tahun depan.

Seperti yang disampaikan warga setempat, Elpin. Dikatakannya, ia melakukan perekaman e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catata Sipil (Disdukcapil) Rejang Lebong (RL) pada 21 Juli 2017 lalu. Namun setelah dilihat bukti pengambilan e-KTP tersebut ternyata pada 4 Agustus 2018. Itu artinya, lebih dari setahun ke depan baru bisa diambil e-KTP itu.

“Setelah saya cek kertas (bukti pengambilan) nya, tertera tanggal pengambilannya pada Agustus 2018. Petugas itu tidak memberikan alasan kenapa harus sampai satu tahun,” akunya, Kamis (27/7/2017).

Ketika disinggung, kartu identitas apa yang dipegang sementara jika ada keperluan administrasi kependudukan, Elpin menjawab, saat ia hanya menggunakan KTP sementara yang dikeluarkan Disdukcapil RL. Namun Elpin tetap menyatakan, penggunaan KTP sementara selama satu tahun dinilai akan tidak efektif.

“Jadi, selama satu tahun ke depan, saya terpaksa kantongi print-an KTP sementara yang bentuknya kertas biasa berisi data identitas diri. Saya sendiri merasa ribet pake KTP sementara ini. Kalau cetakan asli kan enak. Bagi saya, e-KTP sangat penting”, sambungnya.

Terpisah, ketika dikonfirmasi mengenai hal ini, Kepala Dinas Disdukcapil Rejang Lebong Bakhrim mengatakan bahwa memang daftar tunggu e-KTP yang ada di dinasnya sudah mencapai 16.000.

“Itu memang data terakhir di kami (Disdukcapil).  Data 16.000 itu adalah data print ready record.. Permasalahannya juga, jatah blanko kami cuma 6.000 yang dibagi dari provinsi”, kata Bakhrim.

Disinggung daftar (tunggu) pengambilan e-KTP warga hingga satu tahun ke depan itu, Bakhrim membenarkannya. Karena pihaknya memang mendahulukan untuk penyelesaian data sebelumnya yang sudah masuk.

“Sekarang saja baru sekitar 500 blanko yang tercetak. Sisanya masih banyak target kami harus selesai pada tahun ini”, demikian Bakhrim.

 

Baca Juga :

6.395 Warga Rejang Lebong Sudah Rekam e-KTP Tapi Tak Terima Fisik Kartu
Imbas Kasus e-KTP Nasional, Orang Besar Dapat Banyak, Warga Rejang Lebong Dapat Apa ?

Sementara itu, dilansir Republika.co.id KPK telah menetapkan secara resmi Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP pada Senin (17/7/2017) lalu. KPK menetapkan Setya Novanto selaku anggota DPR RI pada 2009 sampai 2011 sebagai tersangka.

KPK menduga Setnov menguntungkan diri sendiri sehingga menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari paket pengadaan Rp 5,9 triliun.

Di sisi lain, jauh sebelumnya juga sempat dilansir Republika.co.id, berikut nama-nama yang disebut-sebut menikmati aliran dana e-KTP :

  1. Gamawan Fauzi (mantan mendagri) sejumlah 4,5 juta Dollar AS dan Rp 50 juta.
  2. Diah Anggraini (mantan sekjen Kemendagri) sejumlah 2,7 juta Dollar AS dan Rp 22,5 juta.
  3. Drajat Wisnu Setyawan (ketua panitia pengadaan) sebesar 615.000 Dollar AS dan Rp 25 juta.
  4. Enam anggota panitia lelang masing-masing sejumlah 50.000 Dollar AS.
  5. Husni Fahmi (Staf Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) sejumlah 150.000 Dollar AS dan Rp 30 juta.
  6. Anas Urbaningrum (mantan ketua Fraksi Demokrat di DPR) sejumlah 5,5 juta Dollar AS.
  7. Melcias Marchus Mekeng (Ketua Banggar DPR) sejumlah 1,4 juta Dollar AS.
  8. Olly Dondokambey (mantan wakil ketua Banggar DPR yang saat ini menjabat Gubernur Sulawesi Utara) sejumlah 1,2 juta Dollar AS.
  9. Tamsil Linrung (mantan wakil ketua Banggar DPR) sejumlah 700.000 Dollar AS.
  10. Mirwan Amir (mantan wakil ketua Banggar DPR) sejumlah 1,2 juta Dollar AS.
  11. Arief Wibowo (anggota Komisi II DPR dari fraksi PDI-Perjuangan) sejumlah 108.000 Dollar AS.
  12. Chaeruman Harahap (mantan Ketua Komisi II DPR dari fraksi Partai Golkar) sebesar 584.000 Dollar AS dan Rp 26 miliar.
  13. Ganjar Pranowo (Wakil Ketua Komisi II DPR dari fraksi PDI-Perjuangan saat itu yang sekarang Gubernur Jawa Tengah) sejumlah 520.000 Dollar AS.
  14. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Banggar DPR sejumlah 1,047 juta Dollar AS.
  15. Mustoko Weni (anggota Komisi II DPR) sejumlah 408.000 Dollar AS.
  16. Ignatius Mulyono (anggota Komisi II DPR dari Partai Demokrat) sejumlah 258.000 Dollar AS.
  17. Taufik Effendi (Wakil Ketua Komisi II DPR dari Partai Demokrat) sejumlah 103.000 Dollar AS.
  18. Teguh Djuwarno (Wakil Ketua Komisi II dari PAN) sejumlah 167.000 Dollar AS.
  19. Miryam S Haryani (anggota Komisi II dari Partai Hanura) sejumlah 23.000 Dollar AS.
  20. Rindoko, Nu’man Bdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz dan Jazuli Juwaini selaku ketua kelompok fraksi (kapolsi) di Komisi II masing-masing 37.000 Dollar AS.
  21. Markus Nari (anggota Komisi II dari Partai Golkar) sejumlah Rp 4 miliar dan 13.000 Dollar AS.
  22. Yasonna Laoly sejumlah 84.000 Dollar AS (saat itu sebagai Wakil Ketua Banggar dari PDI-P dan saat ini menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM).
  23. Khatibul Umam Wiranu (anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat) sejumlah 400.000 Dollar AS.
  24. M Jafar Hapsah (mantan ketua Fraksi Partai Demokrat) sejumlah 100.000 Dollar AS.
  25. Ade Komarudin (Sekretaris Fraksi Partai Golkar) sejumlah 100.000 Dollar AS.
  26. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri masing-masing mendapatkan sejumlah Rp 1 miliar.
  27. Wahyudin Bagenda selaku Direktur Utama PT LEN Industri Rp 2 miliar.
  28. Marzuki Ali sejumlah Rp 20 miliar.
  29. Johanes Marliem sejumlah 14,88 juta Dollar AS dan Rp 25,24 miliar
  30. 37 anggota Komisi II lain yang seluruhnya berjumlah 556.000 Dollar AS, masing-masing mendapatkan uang berkisar antara 13.000 Dollar AS sampai dengan 18.000 Dollar AS.
  31. Beberapa anggota tim Fatmawati, yaitu Jimmy Iskandar Tedjasusila, alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny AKhir, Dudi dan Kurniawan masing-masing sejumlah Rp 60 juta.
  32. Manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah Rp 137,989 miliar.
  33. Perum PNRI sejumlah Rp 107,710 miliar
  34. PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp 145,851 miliar
  35. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp 148,863 miliar
  36. PT LEN Industri sejumlah Rp 20,925 miliar
  37. PT Sucofindo sejumlah Rp 8,231 miliar.
  38. PT Quadra Solution sejumlah Rp 127,32 miliar.

 

 

 

Laporan : Kontributor RL
Editor : Aji Asmuni

 

Comments

comments

Facebooktwittermail

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *