Sidang Vonis Kasus OTT Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti
Divonis 8 Tahun, Ini Tanggapan Plt Gubernur Rohidin Mersyah Terhadap Ridwan Mukti

Sidang Vonis Terdakwa Mantan Gubernur Bengkulu, H Ridwan Mukti dan istinya Lily Martiani Maddari. (Foto : ist)

RedAksiBengkulu.co.id, BENGKULU – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu yang diketuai, Admiral, memvonis Gubernur Bengkulu Non Aktif, Ridwan Mukti dan isterinya, Lily Martiani Maddari hukuman penjara selama 8 tahun serta denda sebesar Rp 400 juta subsidair 2 bulan kurungan. Vonis yang dibacakan selama lebih dari 2 jam yakni, mulai pukul 14.00 hingga 16.30 WIB, Kamis (11/1/2018) itu lebih rendah dari tuntutan JPU KPK yakni selama 10 tahun penjara.

“Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I Ridwan Mukti dan Terdakwa 2 Lily Martiani Maddari selama 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp 400 juta subsidair 2 bulan kurungan,” kata Admiral membacakan putusan tersebut.

Kemudian, lanjut Admiral, menghukum Terdakwa Ridwan Mukti dengan pencabutan hak politik untuk dipilih selama 2 tahun setelah selesainya masa hukuman atau pidana pokok terdakwa.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsidair 4 bulan kurungan serta pencabutan hak politik untuk dipilih di jabatan politik selama 5 tahun.

“Adanya perbedaan berat ringannya hukuman tentu itu menjadi bahan pertimbangan kami untuk mempelajari kembali dan kami konsultasikan dengan pimpinan apakah menerima atau banding,” ujar JPU KPK, Haerudin usai sidang.

Lanjut Haerudin, bahwa Terdakwa Ridwan Mukti ditambahkan hukuman berupa pencabutan hak untuk dipilih dari sebelumnya di tuntutan 5 tahun menjadi 2 tahun, pihaknya akan pertimbangkan untuk mengmbil langkah-langkah selanjutnya apakah menerima atau tidak.

Disinggung vonis hakim di bawah tuntutan? Haerudin menjawab, tentang keadilan versi antara majelis hakim dengan JPU berbeda merupakan hal yang wajar. Kadang sama, kadang di atas tuntutan dan kadang di bawah tuntutan.

“Untuk itu kami akan fikir-fikir dulu. Baiknya ke depan untuk rasa keadilan di sini, apakah menggunakan upaya hukum atau menerima putusan. Kami diberi waktu 7 hari oleh undang-undang untuk menentukan sikap,” sambungnya.

Masih menurut Haerudin, dalam putusan itu, yang menjadi dasar pertimbangan hakim sama dengan dasar pertimbangan JPU di dalam tuntutan termasuk terbuktinya Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

“Hanya saja bedanya hanya berat ringannya hukuman dan lama tidaknya pencabutan hak politik”, demikian Haerudin.

Terdakwa Ridwan Mukti dan istrinya Lily Martiani Maddari. (Foto : ist)

Sementara itu, pengacara terdakwa, Abdusy Syakir, menyatakan, pihaknya menghormati putusan majelis hakim dan dalam waktu yang telah diatur UU akan menentukan sikap.

“Itu semua tergantung klien”, singkat Abdusy Syakir.

Selain itu, ketika awak pers meminta tanggapan kepada Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah terkait vonis yang ditetapkan majelis hakim terhadap Terdakwa Ridwan Mukti, Rohidin no comment. Terdakwa Ridwan Mukti dan istrinya dipenjara terpisah.

Pantauan RedAksiBengkulu.co.id, saat sidang berlangsung puluhan aparat kepolisian berseragam lengkap menjaga ketat jalannya persidangan baik di dalam maupun luar sidang. Ruang sidang tampak dipenuhi pengunjung dan kerabat terdakwa. Hadir juga Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah.

Selain itu, mantan Bupati Bengkulu Utara, Imron Rosyadi juga hadir di ruang sidang. Antara Imron Rosyadi dan Ridwan Mukti mereka berdua diketahui merupakan sama-sama kader Partai Golkar. Akan tetapi pejabat teras Pemprov Bengkulu hanya terlihat beberapa orang.

Pengunjung sidang hanya berkisar puluhan tidak termasuk aparat keamanan yang berjaga. Sidang berjalan lancar dan kondusif meski usai sidang ditutup sempat terjadi kericuhan kecil.

Di sisi lain, terdakwa dalam perkara yang sama yakni Rico Dian Sari (RDS) atau akrab disapa Rico Chan sebelumnya divonis jauh lebih tinggi dari tuntutan JPU KPK. Yakni dari tuntutan 5 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan menjadi 6 tahun penjara dan pidana denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan penjara.

 

Laporan : Julio Rinaldi

Comments

comments

Facebooktwittermail

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *