Final, 2 Pansus Aset Resmi Terbentuk

Laporan : Hendra Afriyanto

Jubir F-Golkar Supianto menyerahkan kesepakatan Pansus Aset kepada Ketua DPRD Kepahiang, Badarudin. (Foto : Dokumen/RedAksiBengkulu)

RedAksiBengkulu.co.id, KEPAHIANG – Akhirnya Panitia Khusus (Pansus) Aset resmi terbentuk dalam paripurna DPRD Kepahiang, Selasa (10/1/2017) yang dipimpin Ketua DPRD Kepahiang, H. Badarudin dengan dihadiri 20 anggota. Adapun pansus yang terbentuk ada 2 pansus. Yakni Pansus I yang menangani aset yang berasal dari luar daerah (Kepahiang) dan Pansus II yang menangani tentang aset yang berasal dari daerah.

“Berdasarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi di DPRD Kepahiang mengenai pembentukan pansus aset, akhirnya disetujui 2 pansus,” ujar Badarudin.

Sementara itu, sebagai gambaran kegiatan dari Pansus Aset ini, Ketua Fraksi Kebangkitan Pembangunan Demokrasi (FKPD) DPRD Kabupaten Kepahiang Hariyanto membeberkan, proyeksinya pada Pansus Aset ini fokus terhadap penelusuran aset-aset daerah dari pengadaan APBD Kepahiang sejak 2005 sampai dengan 2016 yang sampai kini dinilai masih meninggalkan polemik yang belum terselesaikan.

Diantaranya persoalan Kantor Camat Muara Kemumu, lokasi/lahan di bukit yang ditanam tulisan Kepahiang Alami, Danau Suro di Kecamatan Ujan Mas. Kemudian di Kecamatan Merigi ada Pabrik Nilam, Rumah Dinas Sekda, Rumah Sakit Jalur Dua dan masih banyak lagi yang kemungkinan sudah tercatat menjadi aset resmi Pemkab Kepahiang.

“Pembentukan pansus tentang aset yang diadakan dari APBD Kepahiang tidak ada hubungannya dengan penghapusan aset Rp 39 miliar, akan tetapi akan menelusuri aset-aset yang dibeli dari APBD Kepahiang. Salah satunya mengenai aset yang belum dihibahkan, sehingga belum jelas aset tersebut milik Pemkab Kepahiang”, ujar Politisi PKB ini. 

 

Berita Terkait :

Seluruh Fraksi DPRD Kepahiang Setujui Pembentukan Pansus Aset

 

Selanjutnya, kata Hariyanto, ia berharap permasalahan aset tidak menjadi benang kusut yang terus akan kusut jika tidak diselesaikan sesegera mungkin. Sehingga siapapun yang menjadi kepala daerah ke depannya, tidak akan menimbulkan polemik lagi, bahkan akan mempermudah Badan Anggaran (Banggar) untuk mengganggarkan dana pembangunan lahan–lahan yang tidak ada polemik.

“Jangan sampai meninggalkan PR di kemudian hari. Misalnya miliaran rupiah dana APBD untuk membeli lahan itu perlu ditelusuri. Kemudian, jika memang sudah jelas kepemilikan aset Kepahiang, pihak banggar berani menganggarkan aset itu untuk digunakan. Misalnya saja lahan pada bukit Kepahiang Alami. Kenapa kami tidak berani menganggarkan itu, karena kejelasan asetnya belum jelas,” urai Hariyanto.

Comments

comments

Facebooktwittermail

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *