Imbas Kasus e-KTP Nasional, Orang Besar Dapat Banyak, Warga Rejang Lebong Dapat Apa ?

0
95

Laporan : Rahmadi Fitrianto

RedAksiBengkulu.co.id, REJANG LEBONG – Di Jakarta, kasus dugaan korupsi e-KTP menyita perhatian publik luas lantaran ada dugaan keterlibatan nama-nama besar dalam perkara ini. Oknum-oknum yang terlibat menikmati aliran dana Pengadan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 dengan total anggaran sebesar Rp 5,95 triliun ini pun jumlahnya tak sedikit.

Namun yang perlu diketahui bersama, bahwa dari kasus orang-orang besar Indonesia itu tentu dampaknya mengena rakyat Indonesia, termasuk di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Seperti yang dituturkan Acil, warga Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan. Ia sudah merekam data e-KTP lebih kurang 2 tahun lalu atau sejak kantor Disdukcapil lama di Gang SMA PGRI tepatnya di belakang Sekretariat Daerah Rejang Lebong.

Bahkan Acil mengaku sempat dipanggil oleh Disdukcapil Rejang Lebong untuk rekam ulang data e-KTP pada Desember 2016 lalu. Namun kenyataannya sampai kini tetap belum menerima e-KTP. Alasan Disdukcapil Rejang Lebong pun masih sama. Yakni tak ada blangko e-KTP-nya.

“Masa sudah 2 tahun tidak juga jadi e-KTP saya. Saya pikir, waktu dipanggil suruh rekam ulang itu dapat e-KTP, ternyata tidak. Alasan mereka (Disdukcapil) blangkonya habis. Masa iya selama 2 tahun saya nunggu, (e-KTP) yang saya tidak dicetak juga? Saya sekarang tidak ber-KTP dan malas ngurusnya lagi. Karena untuk apa kalau tidak juga selesai”, paparnya kepada RedAksiBengkulu.co.id..

Senada dipaparkan Ririn, siswi SMAN 1 Rejang Lebong. Ia sudah merekam data untuk pembuatan e-KTP sejak Oktober 2016.

“Saya sudah rekam data sekitar sejak 5 bulan lalu dan sampai sekarang e-KTP saya belum juga selesai. Padahal sebentar lagi kami akan tamat sekolah dan syarat pendaftaran kuliah biasanya wajib ada KTP. Khawatirnya kami direpotkan dengan hal ini”, aku Ririn. 

Sementara dilansir republika.co.id, berikut nama-nama yang disebut-sebut menikmati aliran dana e-KTP :

  1. Gamawan Fauzi (mantan mendagri) sejumlah 4,5 juta dolar AS dan Rp 50 juta.
  2. Diah Anggraini (mantan sekjen Kemendagri) sejumlah 2,7 juta dolar AS dan Rp 22,5 juta.
  3. Drajat Wisnu Setyawan (ketua panitia pengadaan) sebesar 615 ribu dolar AS dan Rp 25 juta.
  4. Enam anggota panitia lelang masing-masing sejumlah 50 ribu dolar AS.
  5. Husni Fahmi (Staf Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) sejumlah 150 ribu dolar AS dan Rp 30 juta.
  6. Anas Urbaningrum (mantan ketua Fraksi Demokrat di DPR) sejumlah 5,5 juta dolar AS.
  7. Melcias Marchus Mekeng (ketua Banggar DPR) sejumlah 1,4 juga dolar AS.
  8. Olly Dondokambey (mantan wakil ketua Banggar DPR yang saat ini menjabat Gubernur Sulawesi Utara) sejumlah 1,2 juta dolar AS.
  9. Tamsil Linrung (mantan wakil ketua Banggar DPR) sejumlah 700 ribu dolar AS.
  10. Mirwan Amir (mantan wakil ketua Banggar DPR) sejumlah 1,2 juta dolar AS.
  11. Arief Wibowo (anggota Komisi II DPR dari fraksi PDI-Perjuangan) sejumlah 108 ribu dolar AS.
  12. Chaeruman Harahap (mantan Ketua Komisi II DPR dari fraksi Partai Golkar) sebesar 584 ribu dolar AS dan Rp 26 miliar.
  13. Ganjar Pranowo (Wakil Ketua Komisi II DPR dari fraksi PDI-Perjuangan saat itu yang sekarang Gubernur Jawa Tengah) sejumlah 520 ribu dolar AS.
  14. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Banggar DPR sejumlah 1,047 juta dolar AS.
  15. Mustoko Weni (anggota Komisi II DPR) sejumlah 408 ribu dolar AS.
  16. Ignatius Mulyono (anggota Komisi II DPR dari Partai Demokrat) sejumlah 258 ribu dolar AS.
  17. Taufik Effendi (Wakil Ketua Komisi II DPR dari Partai Demokrat) sejumlah 103 ribu dolar AS.
  18. Teguh Djuwarno (Wakil Ketua Komisi II dari PAN) sejumlah 167 ribu dolar AS.
  19. Miryam S Haryani (anggota Komisi II dari Partai Hanura) sejumlah 23 ribu dolar AS.
  20. Rindoko, Nu’man Bdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz dan Jazuli Juwaini selaku ketua kelompok fraksi (kapolsi) di Komisi II masing-masing 37 ribu dolar AS.
  21. Markus Nari (anggota Komisi II dari Partai Golkar) sejumlah Rp 4 miliar dan 13 ribu dolar AS.
  22. Yasonna Laoly sejumlah 84 ribu dolar AS (saat itu sebagai Wakil ketua banggar dari PDI-P dan saat ini menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM).
  23. Khatibul Umam Wiranu (anggota Komisi II dari fraksi Partai Demokrat) sejumlah 400 ribu dolar AS.
  24. M Jafar Hapsah (mantan ketua Fraksi Partai Demokrat) sejumlah 100 ribu dolar AS.
  25. Ade Komarudin (Sekretaris Fraksi Partai Golkar) sejumlah 100 ribu dolar AS.
  26. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri masing-masing mendapatkan sejumlah Rp 1 miliar.
  27. Wahyudin Bagenda selaku Direktur Utama PT LEN Industri Rp 2 miliar.
  28. Marzuki Ali sejumlah Rp 20 miliar.
  29. Johanes Marliem sejumlah 14,88 juta dolar AS dan Rp 25,24 miliar
  30. 37 anggota Komisi II lain yang seluruhnya berjumlah 556 ribu dolar AS, masing-masing mendapatkan uang berkisar antara 13 ribu dolar AS sampai dengan 18 ribu dolar AS.
  31. Beberapa anggota tim Fatmawati, yaitu Jimmy Iskandar Tedjasusila, alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny AKhir, Dudi dan Kurniawan masing-masing sejumlah Rp 60 juta.
  32. Manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah Rp 137,989 miliar.
  33. Perum PNRI sejumlah Rp 107,710 miliar
  34. PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp 145,851 miliar
  35. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp 148,863 miliar
  36. PT LEN Industri sejumlah Rp20,925 miliar
  37. PT Sucofindo sejumlah Rp 8,231 miliar.
  38. PT Quadra solution sejumlah Rp 127,32 miliar.

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.