Pasca Banjir Bandang dan Longsor di PT PGE Lebong Tahun 2016
Jika Sungai Tak Segera Dinormalisasi, Ini Dampak Yang Akan Terus Dialami Petani

0
176
Kondisi terkini persawahan dan Sungai Air Kotok di Kecamatan Bingin Kuning pasca banjir bandang di kawasan PT PGE yang terjadi pada April 2016 lalu. [Foto : Rafik Sanie]

Kondisi persawahan warga jika usai hujan deras. [Foto : Rafik Sanie]
RedAksiBengkulu.co.id, LEBONG – Petani Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, akhir-akhir ini tengah dilanda kegelisahan. Betapa tidak, benih padi yang baru mereka tanam sekitar satu bulan lalu selalu rusak karena luapan Sungai Air Kotok.

Persoalan yang masih terus menghantui warga desa ini pun akhirnya dibawa dan dibahas bersama di Ruang Komisi II Sekretariat DPRD Lebong, Kamis (22/2/2018). Warga setempat bersama perwakilan pihak PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Lebong, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lebong, masyarakat pemerhati hutan dan lingkungan hidup pun menggelar rapat dengar pendapat (hearing).

Pada kesempatan itu, Azwari, petani Desa Bungin mengemukakan keluhan kondisi sawahnya selama beberapa tahun belakangan ini. Dikatakan dia, 30 hektar sawah di desanya bukan lagi persoalan terancam gagal tanam, namun juga gagal panen.

Karena, sambung Azwari, untuk mengaliri sawah warga yang selama ini melalui Sabo Dam I selaku bendungan pengatur laju air, kondisinya kini mengalami pendangkalan akibat material banjir yakni lumpur, pasir dan bebatuan.

Bukan cuma persoalan saluran air, mengenai kandungan belerang di aliran sungai, konon dulunya kawasan itu merupakan aliran letusan gunung berapi. Hanya saja ada yang dianggap warga sedikit aneh adalah, dulu pepohonan kelapa dan pohon-pohon besar lain sebagai penyangga hutan tidak pernah mati meski diterjang banjir. Namun kini, pepohonan itu sudah banyak yang mati dan sulit untuk tumbuh lagi.

“Kami itu cuma minta empati dari pihak PT PGE, memikirkan bagaimana untuk mengatasi banjir agar Sungai Air Kotok yang meluap tidak masuk ke persawahan kami lagi,” tegas Azwari.

Hearing yang digelar di ruang Komisi II DPRD Lebong membahas keluhan petani dan solusi normalisasi Sungai Air Kotok. [Foto ; Rafik Sanie]
Nurkholis Sastro dari Aliansi Lingkar Hijau Kabupaten Lebong pada hearing itu menyampaikan data terkait kondisi yang terjadi saat ini. Disampaikannya, ada 2.500 hektar lahan persawahan di 4 kecamatan yang terdampak material pasir, lumpur dan bebatuan akibat luapan Sungai Air Kotok. Sementara itu, ada sekitar 1.000 petani yang menggantungkan ekonomi dari persawahan tersebut.

“Semangat yang kami bangun adalah ketika kami gagal mengantisipasi dampak banjir tahun 2016 lalu, akan ada 10 Bak Kontrol (BK) menggunakan irigasi mengalami dampak jangka panjang. Kalau saja 10 BK itu tercemar, maka ada 2.500 hektar lebih sawah akan hancur,” kata Sastro.

Sastro juga menegaskan, bahwa di sepanjang kawasan sungai itu tidak ada rambu-rambu peringatan tanda bahaya bagi petani setempat menuju persawahan. Persoalan ini pun mungkin terkesan sepele namun kenyataannya membawa dampak negatif bagi petani. Itu dibuktikan banyaknya korban jiwa yang terenggut  ketika petani menyeberangi sungai lalu terseret arus.

“Beberapa minggu lalu ada 2 warga desa meninggal dunia akibat terseret aliran air ketika ingin menyeberang sungai. Kami juga sudah berdiskusi dengan pihak keamanan. Kalau masalah ini berlarut, dikhawatirkan akan menjadi masalah jangka panjang dan akan memicu konflik horizontal di masyarakat”, terang Sastro lagi.

Disampaikan Rafik Sanie, Pemerhati Lingkungan di Kabupaten Lebong, longsor yang terjadi di Bukit Beriti Besar dan Beriti Kecil dan terjangan sisa material longsor serta paparan belerang merupakan bencana yang terjadi dalam jangka pendek. Dari survei mereka di Bukit Beriti Besar dan Beriti Kecil, diketahui ada 4 danau dengan ukuran yang berbeda-beda. Yang mana danau tersebut merupakan hulu dari Sungai Air Kotok.

“Antara kedua bukit tersebut terdapat 4 danau. Ini akan jadi bencana jangka panjang kalau tidak diantisipasi dari sekarang”, tegas Rafik.

Dari kajian pihaknya dan dari para ahli, bahwa kawasan Hulu Lais itu memiliki kerapuhan tanah yang sangat tinggi. Dikhawatirkan ketika tanah tersebut mengalami pergeseran, maka banjir besar akan menerjang Kabupaten Lebong.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lebong Teguh Raharjo Eko Purwanto yang ikut menganalisa apa yang sedang terjadi di Sungai Air Kotok menuturkan, dari hasil sidak beberapa hari lalu, bahwa kondisi air Sungai Air Kotok di hulu jernih tanpa ada sisa material longsor yang terjadi pada 2016 lalu. Hanya saja, pihaknya menemukan alat berat pihak PT PGE sedang beroperasi melakukan pengerukan material di areal kerja proyek PT PGE.

“Ada aset PT PGE berupa jembatan. Di bagian lain, jembatan itu ada upaya menahan aliran material. Kami memprediksi akibat normalisasi di areal kerja PT PGE membuat lumpur terus mengalir ke Sabo Dam”, kata Teguh.

Teguh meyakini jika normalisasi tersebut dihentikan sementara, maka aliran Sungai Air Kotok akan menjadi jernih ketika hujan turun. Lanjut dia, permasalahan masyarakat yang terdampak dan menjadi keluhan petani saat ini adalah harus dilakukan normalisasi pada Sabo Dam yang terus mengalami pendangkalan.

“Karena Sabo Dam tersebut berfungsi mengatur debit air agar tidak meluap ke persawahan milik warga”, ujarnya.

Sementara Pimpinan Proyek PT PGE Proyek Hulu Lais, Hasan Basri, membantah jika gagalnya panen sawah yang dialami petani akibat luapan Sungai Air Kotok karena adanya pengerjaan proyek yang dilakukan pihaknya di hulu Sungai Air Kotok. Hasan menambahkan, bahwa dari areal proyek seluas 80 hektar di kecamatan yang terdampak material longsor itu bukan termasuk di dalam wilayah kerja PT PGE.

“Wilayah (kerja) kami dari 80 hektar, hanya 10 Cluster dan sisanya adalah jalan. Di luar daerah tersebut bukan wilayah PGE,” ujarnya.

Untuk wilayah yang terdampak longsor sendiri, lanjut Hasan, berada di wilayah Cluster A dengan luasan wilayah 2 hektar. Sedangkan pada Sungai Air Kotok sendiri bukan termasuk dalam wilayah kerja PT PGE.

Hearing yang digelar di ruang Komisi II DPRD Lebong membahas keluhan petani dan solusi normalisasi Sungai Air Kotok. [Foto ; Rafik Sanie]
Adapun hasil yang disepakati pada hearing itu yakni, untuk Jangka Pendek, Pemkab Lebong akan mengkordinir ;

  1. Pengerukan, peninggian pematang, memindahkan aliran yang berada di dalam Sabo Dam
  2. Melakukan penataan sisa longsoran material pasca banjir bandang
  3. Intansi terkait melakukan analisis kondisi air
  4. Menindaklanjuti rekomendasi Tim Geologi dari Kementrian ESDM RI pasca longsor dan banjir bandang

Sedangkan untuk Jangka Menegah/Panjang meliputi ;

  1. Mengusulkan pengerukan dan pematang Dam yang lebih permanen
  2. Mengusulkan ke Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII, Direktorat Jenderal Dirjen SDA Kementrian PUPR untuk pembangunan Sabo Dam Baru atau tambahan
  3. Review Amdal

 

 

Ancaman Yang Ditimbulkan Sejak Banjir Bandang

Dari data terhimpun, sejak tragedi longsor di kawasan PT PGE pada akhir April 2016 lalu hingga pertengahan Februari 2018, tercatat ada 9 orang yang jadi korban. Baik itu kejadiannya di kawasan proyek PT PGE, Sungai Air Kotok maupun di kawasan anak sungai lainnya.

Belum lama ini atau tepatnya pada Rabu (14/2/2018), ada 2 petani meninggal karena terseret arus sungai ketika petani itu sedang melintasi Sungai Air Karat. Sungai Air Karat merupakan anak Sungai Air Kotok.

Warga yang melintasi sungai [Foto : Rafik Sanie]
Kedua petani itu Nurina (45) warga Kelurahan Mubai dan Witoni (46) warga Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Atas. Keduanya dilaporkan meninggal karena tenggelam akibat terseret arus Sungai Air Karat.

Selain ancaman nyawa bagi warga, kondisi itu terus mengancaman ternak atau perikanan warga. Ini dibuktikan pada pertengahan Febuari lalu banyak ikan mati di kolam milik petani.

Menurut pengakuan warga Desa Karang Anyar Kecamatan Lebong Tengah, Ario, matinya ikan-ikan jenis Ikan Mas itu diketahui sejak Sungai Air Kotok sering meluap dan diduga mengandung belerang. Selama ini, kolam petani itu memanfaatkan aliran air kolamnya dari aliran Dam yang merupakan anak Sungai Air Kotok.

Sayangnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebong mengaku hingga sejauh ini pihaknya belum mengecek kandungan air sungai yang diduga mengandung belerang itu.

“Kami memang belum cek kandungan airnya terkait dengan kandungan belerang yang selalu dikeluhkan warga selama ini,” kata Kepala DLH Lebong, Zamhari.

Ancaman lainnya yakni terhambatnya perekonomian masyarakat. Sedang petani setempat mengandalkan ekonominya dari hasil panen padi. Intensitas hujan yang tinggi masih terus menghantui petani akan meluapnya Sungai Air Kotok dan merusak tanaman padi akibat terjangan material pasir, lumpur dan bebatuan.

Dituturkan Misrul Fatah, warga Desa Pelabuhan Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning, Sungai Air Kotok biasanya digunakan untuk tradisi tahunan, Buang Apem atau semacam tradisi Sedekah Bumi.

“Kecamatan Bingin Kuning terkenal sebagai daerah lumbung padi. Kini untuk mengadakan ritual tersebut sangat susah, karena debet air yang kian mendangkal dan kalau hujan airnya kotor”, ujar Misrul Fatah kepada RedAksibengkulu.co.id.

Sama halnya dengan desa lain, Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning, dalam melakukan budaya ritual sedekah bumi penduduk setempat menyebutnya ‘Pasir Lebar’ yang lokasinya dilakukan di sebuah pohon Beringin besar yang dianggap masyarakat setempat keramat.

Pohon Beringin itu digunakan sebagai tempat lokasi  untuk pelaksanaan Kedurai Apem setahun sekali. Mereka mempercayai lokasi itu sebagai tempat ritual adat guna mengingat leluhur dan sebagai upaya tolak balak. Syaratnya dengan membawa Kue Apem dan ada niat yang baik serta dengan nazar.

Ritual Kedurai Apem setiap satu tahun sekali ini dilaksanakan oleh beberapa desa di 2 kecamatan di Lebong. Namun, sejak banjir terus melanda, justru menghayutkan bangunan keramat Beringin Kuning.

“Tapi niat masyarakat untuk melaksanakan Kedurai Apem tidak akan hilang”, kata Ukal, Tokoh Adat di Kecamatan Bingin Kuning.

 

 

PT PGE Akan Diberhentikan Aktivitasnya Jika ….

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebong, Zamhari usai hearing di Ruang Komisi II DPRD Lebong, Kamis (22/2/2018) mengungkapkan, aktivitas PT PGE Proyek Hulu Lais bisa saja dihentikan jika memang terbukti melakukan pelanggaran berat.  Pemberhentian tersebut berdasarkan hasil rekomendasi investigasi dari Tim Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI melalui surat, Nomor : 1505/45BGL/V/2016 tertanggal 10 Mei 2016.

Dalam rekomendasi tersebut disebutkan, daerah Cluster A, PT PGE Hulu Lais masih berpotensi terjadi banjir bandang susulan. Untuk itu jika terjadi hujan deras di hulu sungai, masyarakat diimbau untuk tidak berada dan beraktivitas di daerah bencana dan sekitarnya.

Kemudian, melakukan normalisasi aliran Sungai Air Kotok dan Sungai Air Karat dari hulu sampai ke hilir dengan cara mengeruk material endapan material banjir bandang serta memperlebar aliran sungai supaya sungai menjadi lancar dan membuat tanggul-tanggul pengendali aliran sungai.

Selanjutnya membuat Sabo Dam pada aliran sungai di lereng bagian atas dan tengah termasuk membuat Cek Dam pada aliran Sungai Air Kotok dan Sungai Air Karat. Kemudian, membuat beberapa tanggul pengaman yang kuat dan tebal (sesuai dengan persyaratan teknis) di bagian atas lokasi bor sumur PT PGE.

“Hasil investigasi tim berdasarkan hasil kajian dari Tim UGM dan Vulkanologi untuk bisa menangani bersama. Dan itu memang terbukti sekarang”, kata Zamhari.

Ia juga menjelaskan, perlunya melakukan penanaman kembali (reboisasi) di lereng atas dengan tanaman keras, berakar kuat dan dalam yang dapat berfungsi menahan lereng serta tidak membangun pemukiman di sepanjang lembah atau bantaran sungai.

“Kajian ini harus dilakukan lintas sektor”, tambah Zamhari.

Ketika disinggung apa konsekuensinya jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh PT PGE, Zamhari menegaskan, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menghentikan dan menutup aktivitas PT PGE.

“Kalau berbicara hukum kalau memang itu benar terjadi, kami bisa melakukan upaya administrastif, menegur dan bisa jadi menghentikan sementara. Dan yang terberat kami bisa saja menutup usahanya”, lanjut Zamhari.

Zamhari juga membenarkan bahwa rekomendasi dari Kementerian ESDM terhadap PT PGE dan Pemkab Lebong yakni normalisasi dua sungai secara total dan harus dilakukan.

“Jika tidak, maka seumur hidup bencana banjir bandang akan terus dialami warga”, demikian Zamhari.

 

 

Solusi Cepat Yang Harus Dilakukan

Nurkholis Sastro dari Aliansi Lingkar Hijau Kabupaten Lebong mengatakan, solusi jangka pendek yang perlu dilakukan paling penting, pertama adalah, normalisasi Sabo Dam I dan II dengan cara percepat pengerukan. Kedua, merecovery dan merekontruksi Sabo Dam I dan II untuk mengetahui komposisi tanah. Ketiga, melakukan pemetaan wilayah berdampak bencana. Dan keempat, menambah Sabo Dam untuk mengatur debet air Sungai Air Kotok.

“Untuk normalisasi dan pengerukan itu harus dilakukan dalam waktu dekat dan baiknya harus selesai 2018 ini”, tegas Sastro.

Meterial longsor dan banjir bandang yang menyisakan kondisi Sungai Air Kotok semakin parah. [Foto : Rafik Sanie]
Pemerhati Lingkungan Kabupaten Lebong, Rafik Sanie pun memberikan solusi yakni hutan di wilayah tersebut harus dijaga kelestariannya dan tidak boleh lagi ada aktivitas manusia yang berlebihan. Karena hal itu berakibat rusaknya kawasan Bukit Beriti yang bisa menyebabkan danau di puncaknya menjadi tergerus.

“Itu yang harus dilakukan bersama saat ini sehingga kekhawatiran banjir besar semoga tidak terjadi lagi”, ujar Rafik.

Terpisah, Asisten II Sekretariat Kabupaten Lebong, Dalmuji menyampaikan, untuk normalisasi Sabo Dam di Kecamatan Bingin Kuning akan ditangani Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dan pengerjaan proyek perbaikan Sabo Dam Sabo tersebut sudah dianggarkan sekitar Rp 10 Miliar dan sudah dilakukan tender.

“Tender sudah dilakukan dan pemenangnya sudah ada. Itu kabar yang kami peroleh. Pengerjaannya pun akan dilakukan tahun ini,” kata Dalmuji.

Pun demikian, petani setempat mengaku belum merasa puas dengan kabar tersebut. Beberapa petani ingin percepatan normalisasi segera dilakukan. Menjawab keluhan petani tersebut, Ketua DPRD Lebong, Teguh Raharjo Eko Purwoto meminta kepada OPD terkait untuk segera melakukan percepatan normalisasi, mengingat petani ingin segera bercocok tanam lagi. Jumat (23/2/2018), Dalmuji bersama pejabat OPD Lebong lainnya segera menurunkan alat berat untuk melakukan pengerukan di Sabo Dam.

“Upaya normalisasi ini harus disegerakan. Kalau bisa hari ini atau besok”, kata Teguh.

Sementara PT PGE pun ikut bersama membantu pengerukan di Sabo Dam.

“Kami mengekor saja dengan pemerintah,” singkat Hasan, selaku pemimpin proyek PT PGE Hulu Lais.

Untuk diketahui, kedalaman Sabo Dam sebelum banjir bandang melanda mencapai 4 – 5 meter. Namun kini hanya sekitar 50 – 60 cm. Artinya pendangkalan yang dialami Sabo Dam ini nyaris menutup penuh saluran air. Termasuk juga kedalaman Sungai Air Kotok yang sebelumnya mencapai 3 – 4 meter, kini menyisakan 40 – 50 cm.

 

Laporan : Muhamad Anton

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.