Ketua Pansus LHP BPK DPRD Kepahiang Akui 2 OPD Penyebab Kepahiang Dapat WDP

0
70
Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kepahiang terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan Daerah Kepahiang tahun anggaran 2016, Zainal. (Foto : Hendra Afriyanto/RedAksiBengkulu)
Ketua DPRD Kepahiang, H Badarudin ketika diwawancarai awak pers terkait sebab Kepahiang meraih Opini WDP dari BPK RI. (Foto : Hendra Afriyanto/RedAksiBengkulu)

RedAksiBengkulu.co.id, KEPAHIANG – Diketahui, ada 2 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi penyebab Kepahiang mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI Perwakilan Bengkulu. Yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Sekretariat Daerah (Setdakab) Kepahiang. Ini diungkapkan Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kepahiang terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan Daerah Kepahiang tahun anggaran 2016, Zainal.

“Yang bisa saya jelaskan adalah, menurut BPK RI yang sangat mempengaruhi tak bisa pertahankan WTP dikarenakan oleh dua OPD itu”, kata Zainal, Kamis (8/6/2017) usai finishing pembahasan LHP.

Ditambahkannya, 2 instansi tersebut diketahui dipimpin oleh orang yang sama. Yang mana kala itu, selaku Kepala Disdikbud (dulunya Disdikpora) dan juga Penjabat Sekretaris Daerah Kepahiang.

 

Berita Terkait :

Ketua DPRD Kepahiang Beberkan Lebih Rinci Lagi Soal Temuan BPK RI di PDAM dan Disdikbud

Raih Opini WDP, Ketua DPRD Kepahiang Beberkan Penyebabnya Adalah ….

 

Namun ketika disinggung, apakah orang yang dimaksudkan itu Zamzami Zubir, Zainal menjawab, jika ia tidak ingin menyebutkan nama orang tersebut.

“Saya tidak menyebutkan siapa orangnya. Tapi seharusnya Bupati Kepahiang itu menempatkan orang (pejabat) harus ‘the right man on the right job’. Dan itu terkesan tidak dilakukan bupati. Karena buktinya, ketidakberesan pengelolaan keuangan itu terjadi pada pejabat penata keuangan dan bendahara. Sehingga Kepahiang meraih WDP”, tutur Zainal.

Namun ketika RedAksiBengkulu.co.id mengkonfirmasikan kepada Sekda Kepahiang Zamzami Zubir, sayangnya belum ada tanggapan. Mengingat ketika ditemui, Zamzami sedang rapat bersama pihak Bappeda Kepahiang. Dan ketika ditelpon, tak ada respon.

Terhimpun, dari LHP atas Laporan Keuangan Pemda Kepahiang tahun 2016 dari BPK RI Perwakilan Bengkulu, diketahui terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah dan Dikpora Kepahiang yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah senilai Rp 3,6 miliar dan terindikasi adanya kerugian daerah senilai Rp 1,2 miliar.

 

 

 

 

 

 

Laporan : Hendra Afriyanto
Editor : Aji Asmuni

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.