Komisi II DPRD BU : Baiknya Pengadilan yang Putuskan Siapa Yang Berhak Atas …..

Kampus Unras Argamakmur Bengkulu Utara. (Foto : Firdaus/RedAksiBengkulu)

RedAksiBengkulu.co.id, BENGKULU UTARA – Ketua Komisi III DPRD Bengkulu Utara (BU) Mohtadin mengatakan, meski dua kubu yayasan yakni Yayasan Ratu Samban Argamakmur (YRSA) dan Yayasan Ratu Samban Bengkulu Utara (YRSBU) sedang berpolemik, namun Universitas Ratu Samban (Unras) tetap berjalan normal.

“Kami salut dengan Unras meski dua kubu yayasan sedang berpolemik namun aktivitas kampus berjalan seperti biasa. Patut diapresiasi dan diacungi jempol kepada dua kubu yayasan itu”, kata Mohtadin.

DPRD Bengkulu Utara, sambung Mohtadin, tidak bisa turut campur soal polemik yang terjadi di kedua kubu yayasan tersebut. Hanya saja pihaknya turut prihatin dengan kedua yayasan yang saling klaim pengakuan tersebut.

“Dari pengamatan kami, sepertinya masing-masing yayasan memiliki dasar dan ego untuk mengurus Unras. Maka dari itu, kami mengimbau agar masalah ini segera tuntas. Bila perlu, pengadilan yang memutuskan”, jelas Mohtadin.

Disinggung soal pengucuran dana beasiswa Pemkab Bengkulu Utara yang notabene atas instruksi Bupati Bengkulu Utara Mian kepada Rektor Unras versi YRSA, Sugeng Suharto untuk diserahkan kepada 128 mahasiswa Unras sebesar Rp 640 juta belum lama ini, Mohtadin no comment.

Mengingat penyerahan beasiswa tersebut menurut Eka Septo, selaku Ketua Bidang Hukum dan HAM Unras, dasar penyerahan beasiswa itu diragukan. Itu karena SK Kopertis Nomor 2/ 65/K2/KL/2017 yang dimiliki YRSA namun menurut Koordinator Kopertis Wilayah 2 Palembang, Prof Dr H Slamet Widodo MS, MM, SK itu tidak diakui.

“Soal itu saya tidak bisa berkomentar. Saya sendiri belum melihat DPA nya. Jadi saya tidak tahu”, demikian Mohtadin.

 

Berita Terkait :

Apa Yang Sebenarnya Terjadi di Universitas Ratu Samban Argamakmur Bengkulu Utara ?
Dasar Pemkab Bengkulu Utara Kucurkan Dana Beasiswa Mahasiswa Unras Diragukan ?
Ketua YRSA Syafrianto Daud : No Comment !
Siapa Yang Berhak Atas Yayasan dan Universitas Ratu Samban ? YRSBU atau YRSA ?

 

Untuk diketahui, berdasarkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD pada Pasal 7 ayat 2 huruf a, yang menjelaskan, hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit ; telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Sementara Akta Notaris YRSA terbit dengan Nomor 8 Tanggal 08 Juni 2017 yang selaku Notarisnya adalah Mufti Nokhman SH yang berkedudukan di Bengkulu, baru tercatat di Kemenkumham pada 9 Juni 2017 dengan Nomor AHU-0009650-AM.01.04 Tahun 2017.

Jika mengacu pada Permendagri, YRSA bisa menerima hibah dari APBD Pemkab Bengkulu Utara jika YRSA sudah terdaftar  selama 3 tahun. Namun, berdasarkan Akta Notarisnya, YRSA baru terdaftar di 2017 ini. Itu artinya YRSA masih belum bisa menerima dana hibah dari APBD karena belum 3 tahun.

 

 

 

 

 

 

Laporan : Firdaus
Editor : Aji Asmuni

Comments

comments

Facebooktwittermail

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *