Konflik Agraria dan Pengaruh Kebijakan Politik Pemicu Masalah Bagi Masyarakat Adat  

0
278
Musyawarah Wilayah (Muswil) III AMAN Bengkulu, Rabu (12/13/2017). (Foto : Muhamad Anton)

RedAksiBengkulu.co.id, REJANG LEBONG – Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Provinsi Bengkulu, Ruka Simbolingi mengatakan, persoalan-persoalan Agraria di Provinsi Bengkulu masih sering terjadi. Masyarakat adat yang hidup di lahan milik negara masih sering berkonflik dengan pemerintah. Masyarakat adat yang menempati kawasan hutan yang diklaim negara masih mendapatkan perlakuan tidak adil.

Dia mencontohkan, di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Dusun Banding Agung Kabupaten Kaur – Bengkulu. Masyarakat adat asli yaitu Suku Semende mendapatkan perlakuan tidak adil oleh Petugas Gabungan TNBSS pada 2012 lalu. Yang mana, masyarakat digusur dan pondok-pondok yang dianggap memasuki kawasan Taman Nasional itu, dibakar.

“Perlakuan tidak adil terhadap masyarakat adat yang dilakukan oleh pemerintah masih kerap terjadi. Terkadang konflik yang terjadi menimbulkan masalah baru terhadap masyarakat adat dan tak jarang masyarakat adat sering berurusan dengan hukum”, kata Ruka di Desa Cawang Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, saat menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) III AMAN, Rabu (12/13/2017).

Ditambahkan dia, selain masalah konflik agrarian tersebut, hak politik masyarakat adat juga belum dirasakan oleh masyarakat adat sendiri. Itu dibuktikan masih banyak desa-desa yang dihuni masyarakat adat di Provinsi Bengkulu yang wilayah desanya berstatus definitif tidak mendapatkan hak mengelola Dana Desa.

“Di Kaur, ada 10 desa definitif yang dihuni oleh masyarakat adat tetapi masyarakatnya tidak bisa melakukan apa-apa melalui Dana Desanya karena wilayahnya diklaim masuk dalam kawasan hutan milik negara. Dan kalau diganggu, maka masuk dalam tindakan kriminal”, ujarnya.

Terkait masih banyaknya konflik-konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat, AMAN bertekad membantu pemerintah dalam merealisasikan Reforma Agraria khususnya di Provinsi Bengkulu. Lebih lanjut, kata dia, AMAN yang bergerak diberbagai sektor ini juga mengupayakan disahkannya undang-undang tentang masyarakat adat. Juga meminta konsep Reforma Agraria tidak membeda-bedakan baik kawasan hutan maupun bukan kawasan hutan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan juga Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara. Yang mana masyarakat adat punya Hak Konstitusi dan punya hak atas wilayah adatnya”, terangnya.

Sementara itu, dituturkan Arafik, Sekretaris Jenderal KNPI Provinsi Bengkulu dalam seminar memperkuat peran politik masyarakat adat mengatakan, partisipasi politik juga harus diperkuat dengan mengutus perwakilan masyarakat adat duduk di legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

“Banyak cita-cita masyarakat adat yang belum terakomodir negara. Ini karena kader-kader dari masyarakat adat belum banyak dalam posisi pemegang kebijakan politik”, katanya.

Wakil Bupati Rejang Lebong, Iqbal Bastari disambut dengan tarian khas Adat Rejang, Tari Kejei. (Foto : Muhamad Antoni/RedAksiBengkulu)

Pada kesempatan tersebut AMAN Rejang Lebong menyerahkan rancangan dan draft akademik mengenai pengakuan masyarakat adat di kabupaten tersebut. Wakil Bupati Rejang Lebong Iqbal Bastari menyatakan siap mendukung Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai pengakuan masyarakat adat di Kabupaten Rejang Lebong.

“Kami akan segera menyerahkannya ke DPRD Rejang Lebong agar Raperda mengenai pengakuan masyarakat adat  ini disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda)”, kata Iqbal.

 

 

Di Pulau Enggano Rentan Konflik Agraria, Masyarakat Adat Butuh Regulasi

Disampaikan Herwin Kauno selaku Anggota Badan Pelaksana Harian AMAN Pulau Enggano,  saat menghadiri Muswil III AMAN Provinsi Bengkulu mengatakan, permasalahan yang sama dengan masyarakat adat di daerah lain terkait hak-hak masyarakat adat sama dengan yang dialami masyarakat adat Pulau Enggano.

Dikatakan dia, masyarakat adat Pulau Enggano sendiri saat ini tengah dihadapi konflik agraria. Yang mana pembukaan lahan terkesan tidak melihat keberadaan masyarakat adat di wilayah tersebut. Sehingga ini perlu dibuatkan regulasi dari pemerintah supaya ada penindakan jika ada pelanggaran di pulau terluar di Samudera Hindia ini memiliki 6 suku asli. Yakni Suku Kaitora, Kauno, Kaharuba, Kaahua, Kaarubi dan suku pendatang yang disebut Kaamai.

“Pembukaan lahan itu seperti semaunya sendiri. Baik yang dilakukan pemerintah maupun pendatang. Yang memiliki modal bisa memilki lahan di Pulau Enggano sebanyak-banyaknya”, katanya.

 

 

Rejang Lebong Jadi Percontohan Reforma Agraria

Utusan Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Reforma Agraria Useb Setiawan mengatakan, Kabupaten Rejang Lebong menjadi salah satu kabupaten percontohan Reforma Agrarian. Sebelumnya kabupaten percontohan juga dibentuk di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dan Musi Banyu Asin (Muba) Sumatera Selatan (Sumsel).

Wakil Bupati Rejang Lebong, Iqbal Bastari disambut dengan Tarian Perang asal Pulau Enggano. (Foto : Muhamad Antoni/RedAksiBengkulu)

Disampaikan dia, saat ini pihak Pemkab Rejang Lebong sendiri sudah menyiapkan Tim Terpadu Reforma Agrarian yang terdiri dari Asisten Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan juga masyarakat adat. Tim ini akan menentukan titik-titik lokasi tanah yang bisa menjadi objek Reforma Agrarian.

“Tim sudah dibentuk sejak 2016 melalui SK Bupati Rejang Lebong. Tim ini akan menetukan objek lokasi Reforma Agraria”, kata Useb.

Reforma Agraria, lanjut dia, merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo yang berfungsi menata ulang pemilikan dan penguasaaan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Reforma Agraria sendiri dijalankan dengan dua skema yaitu objek Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Untuk objek Agrarian, merupakan tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) atau tanah yang izin HGU nya sudah habis.

“Kalau di Rejang Lebong sendiri luasannya sedang dipetakan. Karena ada HGU yang sudah habis maupun mendekati habis. Saya sudah mengecek di Desa Talang Blitar, masyarakat secara de facto sudah mengelola bekas kawasan HGU seluas 2.500 hektar”, ujarnya.

Dengan adanya objek Reforma Agraria di Rejang Lebong, bisa dilaksanakan dan diharapkan redistribusi dan legalisasi dari konsep Reforma Agraria yang bisa mengatasi ketimpangan di masyarakat terhadap pengelolaan lahan.

Lebih lanjut, tambah Useb, peran lembaga non pemerintah sangat diperlukan untuk mengawal pelaksanaan Reformasi Agrarian di Rejang Lebong dan juga menginventaris petani-petani yang menggarap di lokasi objek Reformasi Agrarian. Dia menambahkan, peran masyarakat nantinya juga diperlukan dalam menjaga kelestarian lingkungan di kawasan objek Reforma Agrarian tersebut.

“Reforma Agrarian tidak hanya untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi juga untuk menyelesaikan konflik yang sering terjadi. Terutama masyarakat adat dan juga pemulihan lingkungan”, demikian Useb.

 

 

Laporan : Muhamad Anton

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.