Konflik Tertinggi  Terhadap Harimau Sumatera, Provinsi Bengkulu Nomor 2 Di Sumatera

0
374
Foto COver Mengenal Konflik Harimau dan Manusia. (Desain : Sumatran Tiger)
Grafik konflik Harimau Sumatera, Data Proyek Sumatran Tiger melalui kajian Spatio – Temporal Patterns of Human-Tiger Conflicts in Sumatran 2001-2016 yang dilakukan oleh  Erlinda C. Kartika

RedAksiBengkulu.co.id, BENGKULU – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, hingga 2017 populasi Harimau Sumatera (Pantera Tigris Sumatrae) di Sumatera kurang dari 700 ekor. Berkurangnya populasi Harimau Sumatera ini diakibatkan tingginya angka konflik di 8 provinsi yang mencapai hingga 1.065 kasus. Konflik Harimau Sumatera ini dirilis oleh Proyek Sumatran Tigers melalui kajian Spatio – Temporal Patterns of Human-Tiger Conflicts in Sumatran 2001-2016 yang dilakukan oleh Erlinda C. Kartika.

Pada grafik konflik dijelaskan, konflik Harimau di Provinsi Sumatera Selatan tercatat pada kisaran 0 -25 kasus, Lampung antara 75 – 100 kasus, Sumatera Utara antara 50 – 75 kasus, Sumatera Barat kisaran 75 – 100 kasus. Lalu di Riau kisaran 125 – 150 kasus, Jambi 200 kasus, Bengkulu dengan 216 kasus dan Aceh 230 kasus.

Di grafik yang dirilis Proyek Sumatran Tiger itu juga dijelaskan, angka tertinggi konflik yang sering terjadi antara manusia dan Harimau adalah Harimau berkeliaran di sekitar pemukiman penduduk. Sehingga menimbulkan ketakutan tetapi tidak menimbulkan korban. Pada 2013, korban meninggal maupun luka akibat konflik antara manusia dengan Harimau berada di angka kisaran  40 -50 kasus. Tercatat juga adanya korban hewan ternak yang dimangsa Harimau  mencapai 1.248 ekor.

Akibat konflik tersebut dapat disimpulkan, bahwa yang menyebabkan terganggunya populasi hingga habitat Harimau Sumatera sejak 2001 hingga 2016,  ada sebanyak 130 ekor Harimau mati akibat konflik antara manusia dan juga perburuan liar.

Provinsi Bengkulu sendiri merupakan provinsi tertinggi kedua terkait angka konflik. Yang mana angka yang tercatat dalam Sumatran Tiger itu disebutkan sebanyak 216 kasus. Adapun sebaran wilayahnya yakni, Kabupaten Kaur 60 kasus, Seluma 49 kasus, Lebong 36 kasus, Muko-Muko 26 kasus, Bengkulu Utara 22 kasus dan Rejang Lebong 11 kasus.

Grafik Korban Akibat Konflik Harimau Sumatera ,Data Proyek Sumatran Tiger melalui Kajian Spatio.

Rudijanta Tjahja Nugraha, National Project Manager Sumatran Tiger kepada RedAksiBengkulu.co.id membeberkan persentase konflik Harimau di Bengkulu meliputi, Harimau memakan ternak (livestock depredation) kisaran persentasenya sebesar 42%. Kemudian Harimau yang berkeliaran di sekitar lokasi aktivitas manusia (stray tiger) sekitar38%. Lalu kasus Harimau menyerang manusia ada sekitar 8%. Sedang Harimau yang dibunuh dan mati sekitar 12%.

“Yang paling tinggi kasusnya terjadi di Kabupaten Kaur, mencapai 60 kasus. Untuk kabupaten lain di Provinsi Bengkulu ini sebarannya hampir merata,” katanya.

Dia juga menjelaskan, konflik Harimau Sumatera di Kabupaten Kaur didominasi dengan konflik tingginya Harimau berkeliaran di pemukiman warga. Sehingga konflik yang terjadi di habitat Harimau Sumatera tidak termasuk dalam persentase pihaknya. Karena hal tersebut dianggap sebagai manusia lah yang mengganggu habitatnya Harimau.

“Konflik itu dinamakan semacam perebutan ruang atau kompetisi ruang antara manusia dan Harimau. Kalau di dalam kawasan hutan kan memang habitat Harimau Sumatera. Dan itu bukan konflik karena memang habitatnya,” ujarnya.

Masih di Kabupaten Kaur, lanjut Rudijanta, Proyek Sumatran Tigers mencatat, konflik Harimau dengan manusia itu terjadi di beberapa kecamatan. Diantaranya di Kecamatan Maje tercatat ada 32 kasus, Kecamatan Kaur Selatan 16 kasus, Kecamatan Nasal 10 kasus dan beberapa kecamatan lainnya.

Lalu di kecamatan di kabupaten lain seperti di Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma  ada 11 kasus, Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara 10 kasus dan terakhir Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong 10 kasus. Khusus untuk kasus Harimau dibunuh atau ditangkap,  Provinsi Bengkulu menempati rangking pertama dengan 30 kasus. Menyusul kemudian Provinsi Jambi dengan 23 kasus.

Ditambahkannya lagi, meski tidak menyebutkan angka populasi Harimau, Provinsi Bengkulu sendiri relatif masih banyak karena kantong-kantong habitat Harimau Sumatera ada di wilayah tersebut. Yakni seperti Hutan Lindung, TNKS dan TNBBS.

 

 

Upaya Yang Akan Dilakukan ?

Adapun upaya penanganan konflik agar lebih baik dengan tujuan meminimalkan korban, dalam hal ini akan menyiapkan sumber daya manusia baik petugas taman nasional, masyarakat dan juga pemerintah daerah agar bisa bersinergi dalam penanganan konflik tersebut, khususnya di Bengkulu.

“Kami merilis data konflik ini sebagai salah satu bahan agar upaya apa saja yang bisa dilakukan agar lebih terstruktur, termasuk melihat sebaran konfliknya, Kalau ada konflik yang termasuk tinggi di suatu daerah, maka kami akan intensif melakukan upaya mitigasi maupun pencegahan di wilayah tersebut dengan melibatkan semua pihak”, kata Rudijanta.

Rudijanta Tjahja Nugraha, National Project Manager Sumatran Tiger. (Foto : ist)

Rudi melanjutkan, upaya lainnya yakni menyiapkan dan membentuk sebuah tim dalam penanganan koflik pun akan dilakukan pihaknya selain petugas patrol Taman Nasional sebagai kantong Habitat Harimau Sumatra juga masyarakat di sekitar kawasan hutan yang sering terjadi konflik.

Di beberapa tempat, pihaknya juga mengupayakan bagaimana menyiapkan masyarakat dalam mencegah terjadinya konflik. Apalagi konflik Harimau yang sering menyerang ternak warga, caranya dengan membuat kandang-kandang ternak anti serangan Harimau.

“Tapi kandang itu juga harus dibuat sedemikian rupa supaya tidak melukai Harimau,” sampainya.

Dukungan operasional terhadap tim yang akan dibentuk juga akan didukung dengan peralatan maupun pelatihan mengenai penanganan konflik Harimau Sumatera sesuai dengan Peraturan KLHK Nomor P.53/Menhut II/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar

“Dalam regulasi itu kami juga mengupayakan bagaimana dorongan pemerintah daerah agar ikut berperan aktif dalam upaya penanganan konflik,” sambung Rudi.

Di Provinsi Bengkulu sendiri, tambahnya, termasuk positif dalam penanganan konflik Harimau Sumatera. Karena tim koordinasi penanganan konflik di wilayah tersebut pada 3 – 4 tahun lalu sudah terbentuk. Dorongan terhadap pemerintah daerah pun akan pihaknya lakukan dalam penanganan konflik.

“Dulu sudah terbentuk tim koordinasi penanganan konflik Harimau ini dan mungkin sudah banyak yang lupa. Tapi kami akan mendorong agar aktif kembali. Dulu juga sebelum dibentuk tim, pemerintah daerah juga sudah mengalokasikan APBD untuk menyupport kegiatan ini,” demikian Rudi.

Di sisi lain, upaya penanganan serta pencegahan konflik terhadap Harimau Sumatera juga diantisipasi melalui sudut pandang Islam. Yang mana Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa untuk melindungi satwa langka di Indonesia. Penekanan religi untuk menekan angka perburuan dan kematian satwa langka ini tertuang melalui Fatwa MUI No. 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem.

Lahirnya fatwa ini selain memperkuat kebijakan pemerintah Indonesia dalam melestarikan dan melindungi satwa langka dan terancam punah, fatwa tersebut juga diharapkan memberikan kepastian hukum menurut pandangan Islam tentang perlindungan terhadap satwa. Terutama yang memilki status rawan, terancam punah bahkan punah.

Dikutip Mongabay.co.id, Ketua Dewan Ulama Bidang Lingkungan Sumber Daya Alam, Hayu Prabowo mengungkapkan, fatwa tersebut dikeluarkan untuk memberikan penjelasan serta bimbingan kepada seluruh umat Islam di Indonesia pada perspektif syariah hukum yang terkait dengan masalah konservasi hewan.

 

 

 

 

Laporan : Muhamad Anton

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.