Sidang Kasus OTT Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti
KPK Didesak Tindaklanjuti Dugaan Fee Rp 1,5 Miliar Ke Kepala DPUPR Kota Bengkulu

Direktur Puskaki Bengkulu, Melyan Sori (Foto : ist)

RedAksiBengkulu.co.id, BENGKULU – Penyidik KPK didesak oleh Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) Bengkulu, untuk menindaklanjuti terkait keterangan saksi yang Haris Taufan Tura (HTT) yang menyebutkan adanya fee senilai Rp 1,5 miliar yang diberikan kepada Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, Syafriandi. (Baca : Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu Disebut Terima Fee Proyek Rp 1,5 Miliar)

Mengingat kesaksian dari saksi yang juga merupakan staf administrasi di PT Rico Putra Selatan (RPS) selaku perusahaan yang memenangkan proyek jalan tersebut, menurut Direktur Puskaki Bengkulu Melyan Sori, dinilai cukup mengejutkan publik.

Kata Melyan, kesaksian Haris yang terungkap di persidangan bahwa adanya fee sebesar Rp 1,5 miliar yang mengalir Syafriandi itu, hendaknyalah segera ditelusuri fakta dan data-datanya oleh Penyidik KPK. Sama halnya dengan fakta persidangan dalam kasus OTT oknum Jaksa Kejati Bengkulu, Parlin Purba.

Yang awalnya diketahui Rp 10 juta, namun ternyata dalam fakta persidangan juga mengalir ke Asintel Kejati saat itu, Edi Sumarno, sebesar Rp 50 juta, yang masuk di dalam dakwaan dan tuntutan JPU KPK.

“Saya fikir dengan nilai yang disebutkan oleh Haris tersebut adalah fantastis. Dan keterangan itu bukan main-main. Karena saksi diucapkan dibawah sumpah dan dalam persidangan yang resmi dia terang-terangan mengungkapkan bahwa itu fee untuk Syafriandi”, kata Melyan, Jum’at (22/9/2017).

Harapannya, sebagai masyarakat dan juga penggiat anti korupsi agar fakta persidangan itu dikembangkan oleh Penyidik KPK, sehingga akan terungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus ini dan kasus yang lainnya.  Kemudian lanjut Melyan, kalau memang nantinya keterangan itu benar dan didukung dengan alat bukti, mudah-mudahan akan ada tersangka baru.

Jika Syafriandi membantah atas keterangan saksi tersebut, lanjut Melyan, tidak ada pilihan bagi Syafriandi untuk membersihkan namanya dan Syafriandi pun harus melaporkan saksi. Namun jika Syafriandi menggelar jumpa pers dan tidak detail menjelaskan tentang keterangan itu, maka akan sia-sia dan tidak akan menjawab kecurigaan publik dalam perkara itu karena nilainya fantastis.

Yang jelas, tambahnya lagi, pihaknya selaku penggiat anti korupsi mendesak KPK untuk mengembangkan fakta baru ini yang sebelumnya diketahui keterangan saksi tersebut sudah ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi saat diperiksa oleh penyidik KPK.

“Jangan sampai fakta baru ini tidak didalami pihak KPK. Karena akan membuat pertanyaan ke publik dan krisis kepercayaan kepada KPK,” pungkasnya.

 

 

 

 

 

 

Laporan : Julio Rinaldi
Editor : Aji Asmuni

Comments

comments

Facebooktwittermail

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *