Kasus Dugaan Korupsi Jalan di Pulau Enggano
Kuasa Direktur PT GASK Dituntut 12 Tahun dan Bayar UP Rp 6 Miliar

0
146
Sidang Tuntutan Lie Eng Jun, Kuasa Direktur PT GASK dituntut 12 tahun penjara dan Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 6,03 miliar. [Foto : Julio Rinaldi/RedAksiBengkulu]

RedAksiBengkulu.co.id, BENGKULU – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Bengkulu akhirnya menjatuhkan tuntutan 12 tahun penjara dan Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 6,03 miliar terhadap Kuasa Direktur PT Gamely Alam Sakti Kharisma (GASK), Lie Eng Jun.

Terdakwa Lie Eng Jun dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHAP.

“Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Lie Eng Jun selama 12 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan serta membayar sisa Uang Pengganti sebesar Rp 6.032.596.940 dari total Kerugian Negara (KN) Rp 6.132.596.940”, ucap JPU yang diketuai Adi Nuryadin Sucipto, saat membacakan tuntutan, Rabu (11/7/2018) di Pengadilan Tipikor Bengkulu.

Menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum terdakwa, Zainul Idwan menilai, tuntutan itu sangat bernilai emosional dan tidak manusiawi sebagaimana fakta di persidangan sebelumnya bahwa kerugian negara Rp 6,9 itu tidak dilakukan investigatif secara mendalam oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Kami punya hitungan-hitungan tersendiri. Sebagai contoh, di dalam hitungan BPK biaya upah tukang itu senilai Rp 189 juta. Bagaimana BPK menilai hitungan seperti itu ? Sedangkan upah salah satu tukang aspal itu senilai Rp 750 juta. Jadi, itu salah satu kekeliruan dari hitungan BPK,” jelasnya.

Sekedar mengulas, PT Gamely Alam Sari Kharisma (GASK) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jalan, khususnya Jalan Lapen di Pulau Enggano Bengkulu pada 2016 lalu. Perusahaan milik Lie Eng Jun ini dilaporkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu ke Kejati Bengkulu lantaran masuk salah satu temuan BPK RI Perwakilan Bengkulu.

Berita Terkait :
Jadi Temuan BPK Karena Merugikan Negara Hingga Rp 7,1 Miliar, Perusahaan Ini Dilaporkan
Adik Ipar Gubernur Bengkulu Diduga Terima Aliran Dana Kasus Jalan Pulau Enggano
Biaya Kapal Tongkang Proyek Jalan di Pulau Enggano Rp 1,4 Miliar, Koord Pidsus : Kembalikan !
TERUNGKAP ! Ternyata yang Mengajukan Proyek Jalan di Pulau Enggano Tahun 2016 Adalah …

Berdasarkan hasil perhitungan BPK RI Perwakilan Bengkulu, Proyek Jalan Lapen di Pulau Enggano Tahun 2016 yang dikerjakan kontraktor ini ditemukan Kerugian Negara mencapai Rp 7,1 miliar. Pada perkara ini diduga ada keterlibatan Rico Maddari, adik ipar mantan Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti. Rico  disebut-sebut telah menerima aliran dana dari Lie Eng Jun untuk pembelian motor gede (Moge) pada 2016.

Berdasarkan pengakuan Lie Eng Jun, dia telah memberikan aliran dana sebesar senilai Rp 500 juta tersebut kepada Rico di luar biaya operasional. Pertemuan Rico dan Lie Eng Jun berlangsung di Senayan City Jakarta secara tidak sengaja. Karena saat itu, Rico saksi sedang bersama keluarganya berlibur ke Jakarta.

 

Laporan : Julio Rinaldi

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.