Perbup BU Tentang TPP Diindikasikan Tabrak Aturan Yang Lebih Tinggi

0
80
Ilustrasi

RedAksiBengkulu.co.id, BENGKULU UTARA – Peraturan Bupati (Perbup) Bengkulu Utara (BU) Nomor 31 Tahun 2017, lalu pada perubahan Perbup Nomor 2 Tahun 2018 tentang Golongan Pejabat Penerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), diindikasikan menabrak SK BKN Nomor K.26-20/V.24-25/99 tentang Administrasi Pemerintahan yang Mengatur tentang Kewenangan Pelaksana harian (Plh) dan Pelaksana tugas (Plt).

Kebijakan tersebut juga disinyalir menabrak Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Belas atas PP Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan.

Hasil verifikasi Badan Kepegawaian, Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) Bengkulu Utara juga membenarkan bahwa pemberian TPP Pelaksana Tugas (Plt) dengan besaran sama dengan jabatan eselon yang di Plt kan.

“Soal Plt Eselon III yang mendapatkan TPP Eselon II itu sepertinya memang tidak dibenarkan.  Meski di Perbup diperbolehkan,  tapi tidak di SK Bupati BU,” ungkap Ahli Hukum Setdakab BU, Zulkarnain.

Berita Terkait : Soal Pembayaran TPP, Dua Pejabat Ini Beda Penafsiran Hukum

Zulkarnain pun membenarkan jika Perbup terkait TPP itu bertabrakan dengan aturan lainnya, bahwa jabatan Plt tidak mendapatkan tunjangan atas jabatan yang diembannya sementara tersebut.

“Soal TPP Plt itu juga sepertinya ada aturan yang melarang. Jadi sudah semestinya,  apa yang sudah diterima, dikembalikan. Karena TPP itu sudah jelas berdasarkan eselonering”, lanjutnya. 

Zul menambahkan, isi surat dari Kepala BKN yang mengacu dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang antara lain mengatur tentang Kewenangan Plh dan Plt menyebutkan, perihal kewenangan Plh dan Plt dalam Aspek Kepegawaian. Kata Zul lagi, dari kutipan Kepala BKN menegaskan, PNS yang diperintahkan sebagai Plh atau Plt, tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya.

“Penunjukan PNS sebagai Plh atau Plt tidak perlu ditetapkan dengan keputusan, melainkan cukup dengan Surat Perintah dari Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat”, sambungnya.

Bahwa, Plh atau Plt adalah bukan jabatan definitif. Oleh karena itu, tambah Zul lagi, PNS yang diperintahkan sebagai Plh atau Plt tidak diberikan tunjangan jabatan struktural.  Sehingga dalam surat perintah tidak perlu dicantumkan besarnya tunjangan jabatan.

“Di aturan sudah jelas, pengangkatan Plh atau Plt tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya, dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya,” tutup Zul.

Sementara itu, menurut Plt Kepala Dinas Sosial Bengkulu Utara, Suharto Handayani, yang diketahui telah menerima TPP jabatan Eselon II sejumlah Rp 8 juta setiap bulannya dan sudah diterimanya selama 5 bulan, Suharto menganggap hal ini masih polemik. Namun ia akan tetap mengikuti aturan. Meskipun hal itu tidak dibenarkan, Suharto mengaku itu bukan kesalahan darinya, melainkan menjadi catatan tersendiri bagi tim verifikasi TPP.

“Saya kembalikan jika menyalahi aturan. Tapi saat ini saya masih mengacu pada Perbup. Mengenai Perbup yang tidak sinkron dengan SK Bupati yang merupakan turunan Perbup, itu bukan wewenang saya yang berkomentar”, katanya.

Terlebih, lanjutnya lagi, jika dalam pemberian tunjangan kapada dirinya sebagai Plt menerima tunjangan jabatan Eselon II dianggap menyalahi, Suharto pun siap mengikuti aturan yang benar, meski itu wajib dikembalikan.

 

Laporan : Firdaus

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here