Soal Pembayaran TPP, Dua Pejabat Ini Beda Penafsiran Hukum

0
219
Ilustrasi

RedAksiBengkulu.co.id, BENGKULU UTARA – Besaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pemkab Bengkulu Utara (BU) berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 31 Tahun 2017 lalu pada perubahan Perbup Nomor 2 Tahun 2018 dijelaskan, bahwa ada 7 golongan pejabat yang menerima TPP. Yakni Eselon II/A Rp 20 juta, Eselon II/B Rp 8 juta, Eselon III/A Rp 2 juta, Eselon III /B Rp 1,8 juta, Eselon IV/A Rp 700 ribu dan Eselon IV/B Rp 500 ribu serta Pelaksana/JFT Rp 300 ribu.

Diketahui, TPP itu sudah diberikan dan diterima para pejabat di lingkungan Pemkab BU selama 6 bulan terakhir ini, yakni sejak 2017 hingga 2018. Hanya saja, pada pemberian TPP ini serasa ada yang janggal. Diduga ada 3 pejabat Eselon III namun posisinya saat ini sedang menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) atau mengisi posisi jabatan Eselon II. Padahal jabatan itu statusnya masih Plt alias belum definitif, namun, secara pembayaran TPP ketiga pejabat itu menerima TPP layaknya pejabat defenitif Eselon II defenitif.

Sedangkan menurut Surat Keputusan (SK) Bupati Bengkulu Utara yakni Nomor 800/343/BKPSDM/2017 dan SK Bupati Nomor 800/7/BKPSDM/2018 tentang besaran TPP bagi ASN di lingkungan Pemkab BU disebutkan dalam Diktum Kedua. Yakni, TPP sebagaimana dimaksud diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN di lingkungan Pemkab BU, ditetapkan berdasarkan eselon jabatan yang besarannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan (SK) Bupati ini.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bengkulu Utara, Setyo Budi Raharjo [Foto : ist]
Ketika dikonfirmasi ke Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bengkulu Utara, Setyo Budi Raharjo seperti terkesan gerah menyikapi ini. Menurutnya khusus jabatan Plt dalam penerimaan TPP harus memilih salah satu. Jabatan Plt tidak bisa mengambil tunjangan TPP ganda, hanya karena ia mengemban dua tugas sekaligus yakni jabatan eselon III yang defenitif dan jabatan eselon II yang ditunjuk.

“Saya tidak suka kamu mengutak-atik masalah TPP ini. Dari mana kata-kata dan ide mengangkat soal TPP ini ? Yang jelas, baca Perbup. Jabatan Plt bisa menerima TPP Eselon II, tapi harus memilih salah satu”, katanya.

Andi Daniel, Kabag Hukum Setdakab Bengkulu Utara. (Foto : Firdaus/RedAksiBengkulu)

Sedangkan menurut Bagian Hukum Setdakab Bengkulu Utara, Andi Daniel mengaku jika ia sudah mengetahui pemberian TPP kepada Plt yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Oleh karena itu, kata Andi, bahwa pemberian TPP hanya berlaku sesuai dengan Eselonering. Maksudnya, Plt yang sebenarnya di posisi Eselon III namun menerima TPP Eselon II, maka pejabat itu wajib melakukan pengembalian.

“Di Perbup pada pasal 8 benar memperbolehkan. Tapi tidak disebutkan eselon yang dimaksud alias kurang jelas. Nah, larangan Plt menerima TPP Eselon II itu ditegaskan pada SK Bupati”, kata Andi Daniel.

Lanjut Andi, dari pada persoalan ini semakin rumit, baiknya yang bersangkutan segera melakukan pengembalian kelebihan TPP. Karena penerimaan TPP yang bukan semestinya diterima Plt tersebut menyalahi aturan dan salah besar.

Baca Juga : Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri di Bengkulu Utara Naik. Tapi Jadi Sorotan ?

Untuk diketahui, ketiga pejabat Plt yang disinyalir telah terlanjur menikmati TPP yang bukan posisi eselon sebenarnya yaitu, Plt Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPA) dengan TPP yang diterima selama 6 bulan yakni Rp 8 juta per bulannya. Kemudian Plt Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) dengan TPP yang diterimanya selama 2 bulan di 2018 besarannya Rp 8 juta per bulannya. Lalu Plt Dinas Sosial TPP yang sudah terima sebanyak 6 bulan di tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp 8 juta per bulannya.

Plt Kepala DTPHP Bengkulu Utara, Kuasa Barus [Foto : ist]
Terpisah, Plt Kepala DTPHP Bengkulu Utara Kuasa Barus membantah jika ia telah menerima TPP tersebut. Bahkan di 2018 ini dia pun mengaku belum menerima TPP

“Soal informasi TPP itu tidak benar. Saya malah belum menerima TPP tahun ini”, aku Barus.

Barus juga menjelaskan, persoalan TPP itu ia tidak ingin berbenturan dengan aturan. Jika TPP nya tahun ini kelak akan diberikan sesuai dengan kapasitasnya sebagai Plt, Barus mengaku tidak akan mengambil tunjangan tersebut.

“Saya tidak mau berbenturan dengan aturan. Jika nanti dipaksakan saya diberikan tunjangan Eselon II, sementara aturan tidak membenarkan, TPP tersebut tidak akan saya ambil. Saya hanya mengambil TPP sesuai dengan apa yang menjadi hak saya”, demikian Barus.

 


Laporan : Firdaus

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.