Soal Penggunaan Trawl di Perairan Bengkulu, Plt Gubernur Membolehkan Sedangkan Sekdaprov Melarang

0
144
Spanduk tentang ancaman putus sekolah bagi anak-anak ne;ayan tradisional Bengkulu jika Pemerintah Provinsi Bengkulu tetap melegalkan penggunaan trawl di perairan Bengkulu. [Foto : Tata Riri/RedAksiBengkulu)

RedAksiBengkulu.co.id, BENGKULU – Plt. Gubernur Bengkulu melegalkan jaring super besar atau lebih dikenal dengan Pukat Harimau (Trawl) beroperasi di perairan Bengkulu. Akan tetapi dengan syarat trawl beroperasi di atas 4 mil dari pesisir. Hal tersebut disampaikan dalam temu nelayan di rumah Dinas Gubernur Bengkulu pada Jumat (16/02/2018) malam.

Namun pernyataan gubernur justru membuat nelayan tradisional di Bengkulu tidak terima dan berang. Nelayan tradisional Bengkulu menolak dengan keras adanya legalisasi penggunaan trawl di Bengkulu karena akan berakibat menurunkan kesejahteraan nelayan.

Koordinator Aliansi Nelayan Tradisional Bengkulu (ANTB), Ujang Joker dalam aksi penolakan trawl di kantor Gubernur Bengkulu, Senin (19/02/2018) pagi menungkapkan, penggunaan trawl harus dihentikan seluruhnya karena dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem laut serta menyebabkan hasil tangkapan nelayan tradisional semakin berkurang secara drastis. Pernyataan Plt Gubernur itu juga dinilai tidak berpihak kepada nelayan tradisional karena telah melegalkan trawl untuk beroperasi di Bengkulu.

“Penggunaan kapal trawl harus dihentikan. Kami minta Plt. Gubernur dapat melarang trawl beroperasi di Bengkulu karena nelayan tradisional akan sengsara”, kata Ujang Joker.

Dalam sambutannya, Sekda Provinsi Bengkulu, Nopian Andusti berjanji, trawl tidak diperbolehkan beroperasi serta akan menindak tegas nelayan yang masih menggunakan kapal trawl. [Foto : Tata Riri/RedAksiBengkulu]
Di sisi lain, Sekda Provinsi Bengkulu, Nopian Andusti berjanji, trawl tidak diperbolehkan beroperasi di Bengkulu serta akan menindak tegas nelayan yang masih menggunakan kapal trawl di Provinsi Bengkulu.

“Dalam minggu ini, pemerintah, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu akan menertibkan kapal trawl yang meresahkan nelayan tradisional Bengkulu, serta akan mendirikan pos pemantauan. Kami meminta kerjasama dari nelayan juga”, singkat Nopian.

Hal yang sama juga disampaikan Direktur Kanopi Bengkulu, Ali Akbar yang menyebutkan bahwa, pemerintah Bengkulu telah menentang aturan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang melarang penggunaan trawl dengan membuat kesepakatan bahwa trawl masih boleh beroperasi dengan jarak diatas 4 mil.

“Kami minta Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi untuk melihat ke Provinsi Bengkulu. Yang mana pemerintahnya malah melegalkan penggunaan trawl. Sedangkan trawl sudah jelas dilarang pemerintah pusat. Pemerintah Bengkulu berarti membangkang”, ujar Ali Akbar.

Ali juga menambahkan, Provinsi Bengkulu tidak memiliki kapal untuk melakukan razia kapal trawl. Itu artinya, Pemerintah Bengkulu tidak bisa menjamin bahwa kapal trawl tidak beroperasi di bawah 4 mil. Tercatat, sekitar 350 kapal trawl masih beroperasi di Provinsi Bengkulu.

 

 

Laporan : Tata Riri

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.