Soal Rumah Sakit Jalur Dua, Bupati Kepahiang : Tidak Ada Masalah

Laporan : Aji Asmuni

Rumah Sakit Jalur Dua yang berada di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang. (Foto : Dokumentasi RedAksiBengkulu)

RedAksiBengkulu.co.id, KEPAHIANG – Disinggung soal Rumah Sakit Jalur Dua yang berada di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu yang dikelola Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong , Bupati Kepahiang Hidayatullah Sjahid mengungkapkan bahwa tidak ada permasalahan dengan hal tersebut. Dijelaskannya, bahwa dikelolanya bangunan rumah sakit yang sudah lebih dari 13 tahun terbengkalai itu, Pemkab Rejang Lebong sudah minta izin dari Gubernur Bengkulu.

“Tidak jadi masalah. Karena ada 2010 Pemkab Rejang Lebong dan Pemkab Kepahiang sepakat bahwa (aset) bangunan rumah sakit itu diserahkan ke Pemprov Bengkulu. Kalau Pemkab Rejang Lebong mau mengelolanya lagi mereka (Pemkab Rejang Lebong) sudah izin ke Kementerian (Dalam Negeri) dan Gubernur Bengkulu. Izin itu izin pemanfaatan”, ujar Hidayat ditemui usai menghadiri HUT ke-12 PT PLN (persero) Sektor Pengendali Pembangkit Bengkulu (SBKL), Jumat (27/1/2017).

Bupati menambahkan, bahwa pembangunan rumah sakit tersebut dulunya atau sekitar tahun 2002 dibangun oleh Pemkab Rejang Lebong sebelum Pemkab Kepahiang dimekarkan tahun 2003. Pembangunan rumah sakit itu menggunakan dana pinjaman lunak Asian Development Bank (ADB).

Disinggung apa kontribusi Pemkab Rejang Lebong kepada Pemkab Kepahiang jika rumah sakit itu jadi beroperasi, mengingat secara geografi, lahan Rumah Sakit Jalur Dua tersebut masuk ke wilayah Pemkab Kepahiang? Bupati Hidayat menjawab, sedang diatur.

“Itu (kontribusi) lagi diatur. Bagaimana nanti hak yang diterima Pemkab Kepahiang (atas rumah sakit tersebut) nanti ada MoU-nya,” jawab bupati.

Di sisi lain, disinggung soal aset lainnya yang berada Kecamatan Ujan Mas dan Merigi yang kesannya kini terbengkalai, Hidayatullah Sjahid menjelaskan, bahwa hal itu sedang dilakukan pendataan oleh DPRD Kepahiang.

“Itu juga lagi proses. DPRD Kepahiang sedang mendata (aset) itu melalui Pansus Aset. Ada 200 lahan yang belum disertifikat dan itu akan diselesaikan sertifikatnya,” demikian penjelasan Bupati Kepahiang.

 

 

Berita Terkait :

Soal Rumah Sakit Jalur Dua Di Perbatasan, Berikut Komentar Bupati Rejang Lebong

Armin Jaya : RS Jalur Dua ‘Dosa’ Pemekaran Kabupaten Kepahiang

 

 

Sementara itu, belum lama ini Pansus Aset I yang membahas aset daerah Kepahiang yang belum di-P3D (Personil, Pembiayaan, Perlengkapan dan Dokumen) DPRD Kepahiang, yang diketuai Zainal, meninjau Rumah Sakit (RS) Jalur Dua. Tinjauan tim pansus itu fokus kepada kepemilikan status rumah sakit yang notabene tengah direhab Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong (RL).

Anggota Pansus Aset I, Armin Jaya kepada RedAksiBengkulu.co.id mengungkapkan, pada prinsipnya Pemkab Kepahiang berpegang teguh terhadap UU Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Pansus lebih mendesak permasalahan RS Jalur Dua itu segera di P3D-kan terlebih dahulu.

Armin juga menjelaskan, terkait status kepemilikan lahan RS Jalur Dua itu telah memiliki sertifikat atas nama Pemkab Rejang Lebong, Armin menjawab sah–sah saja. Bahkan Armin menyatakan, jika memang sertifikat lahan RS Jalur Dua itu sudah ada, justru jadi terbantu untuk nantinya di P3D-kan.

“Tapi yang kami pedomani tetap berlandaskan UU Nomor 39 Tahun 2003. Semestinya Pemkab Rejang Lebong sewaktu itu menyerahkan kepemilikannya (RS Jalur Dua) ke kabupaten pemekaran (Kabupaten Kepahiang)”, begitu kata Armin.

 

Baca Juga :

Pemkab Rejang Lebong Merehab, DPRD Kepahiang Yang Sidak. Kok Bisa?

 

Comments

comments

Facebooktwittermail

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *