Sidang Mantan Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah
Ustadz Dan Juga Mantan Gubernur Bengkulu Ini Dituntut 3 Tahun dan Denda Rp 50 Juta

0
153
Sidang Tuntutan Mantan Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah atas perkara dugaan korupsi pembayaran Honor Tim Pembina RS M Yuns Bengkulu Tahun 2011. (Foto : ist)
Pengacara Junaidi Hamsyah, Rodiansyah Trista Putra. (Foto : Julio Rinaldi/RedAksiBengkulu)

RedAksiBengkulu.co.id, BENGKULU – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Novi akhirnya menjatuhkan tuntutan  3 tahun penjara dan denda Rp 50 juta serta Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 32 juta kepada terdakwa mantan Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah, atau biasa disapa Ustadz Junaidi Hamsyah (UJH).

Junaidi Hamsyah dituntut dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pembayaran Honor Tim Pembina Rumah Sakit M Yunus (RSMY) Bengkulu Tahun 2011.

Novi mengatakan, pertama, menuntut Terdakwa Junaidi Hamsyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 junto Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan primair.

Kedua, membebaskan terdakwa dari dakwaan primair.  Ketiga, menyatakan Terdakwa Junaidi Hamsyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

“Keempat, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Junaidi Hamsyah dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan dengan perintah agar tetap ditahan,” paparnya, Jum’at (20/10/2017) di Pengadilan Tipikor Bengkulu.

Kelima, tambah Novi, menyatakan Terdakwa Junaidi Hamsyah, dibebankan pidana untuk membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 32.405.607 yang merupakan jumlah honor Tim Pembina RSMY Bengkulu yang diterima terdakwa selaku Wakil Gubernur/Pembina sejak Desember 2010 – Desember 2011.

Dengan ketentuan, jika terdakwa tidak membayar UP paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi UP tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar UP, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 bulan.

Menanggapi tuntutan JPU, Penasehat Hukum Terdakwa, Rodiansyah Trista Putra, menyatakan, jika melihat fakta persidangan tentu pihaknya menyesalkan soal nominal tuntutan yang disampaikan JPU.

“Karena antara perbuatan yang dilakukan terdakwa yang dinyatakan JPU terbukti tidak sesuai dengan rasa keadilan yang dilimpahkan kepada terdakwa dengan jumlah tuntutan 3 tahun itu,” ungkapnya.

Pihaknya berasumsi, sambung Rodi,  melihat dakwaan bahwa ada 3 klasifikasi yang dikenakan terhadap terdakwa. Pertama menerima honor berdasarkan SK Gubernur Nomor : F.148 Tahun 2009 dan dinyatakan tidak terbukti oleh JPU. Kedua, menerbitkan SK Gubernur Nomor : Z.17.XXXVIII Tahun 2011 yang tidak bisa kita bantah lagi dan memang diakui terdakwa.

“Tetapi, produk gubernur itu sebagaimana fakta yang sudah kita saksikan bersama, sudah sesuai dengan ketentuan. Artinya secara prosedur sudah dilengkapi. Karena gubernur ini bekerja melalui sistem. Kalaupun ada kekeliruan, di situ maka sistemnya yang tidak bekerja dengan baik”, terangnya.

Ketiga, terdakwa didakwa JPU menerima honor dari penerbitan Nomor : Z.17.XXXVIII Tahun 2011 itu sebesar Rp 32 juta. Namun pihaknya keberatan juga dengan fakta itu karena sesungguhnya fakta yang ada di persidangan Rp 32 juta itu tidak ada bukti yang menyatakan uang itu sampai kepada terdakwa.

“Hanya ada satu saksi, Fitrawan, yang menyatakan uang itu sudah diserahkan kepada terdakwa, namun dalam hal ini terdakwa membantah. Dalam hukum, sebenarnya keterangan Fitrawan hanya berdiri sendiri. Satu saksi bukanlah saksi atau Unus Testis, Nullus Testis” pungkasnya.

 

 

 

 

 

 

Laporan : Julio Rinaldi
Editor : Aji Asmuni

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.