Mulai Sekarang, Penyampaian Aspirasi Ke DPRD Kepahiang Diimbau ‘Daftar’ Dulu

0
70
Sekretariat DPRD Kepahiang. (Foto : Hendra Afriyanto/RedAksiBengkulu)

Laporan : Hendra Afriyanto

Kabag Umum Sekretariat DPRD Kepahiang, Sopian Amsah. (Foto : Hendra Afriyanto/RedAksiBengkulu)

RedAksiBengkulu.co.id, KEPAHIANG – Selama ini banyak masyarakat Kabupaten Kepahiang mendatangi Sekretariat DPRD Kepahiang guna menyampaikan aspirasi mereka sifatnya mendadak tanpa jadwal dan pemberitahuan terlebih dahulu. Bukan tidak diperbolehkan atau tidak etis, namun satu sisi perihal ini membuat pegawai dan staf Sekretariat DPRD Kepahiang terkesan menjadi kewalahan dalam menghadapi masyarakat ketika audiensi dengan para wakil rakyatnya.

Menyikapi hal ini, Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kepahiang, Sopian Amsah mengungkapkan, kedepan pola seperti di atas akan diubah. Artinya, siapa pun masyarakat khususnya di Kabupaten Kepahiang, ketika akan audiensi atau pertemuan dengan para anggota DPRD Kepahiang, diimbau untuk pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihaknya. Baik lisan maupun secara tertulis (surat pemberitahuan).

Hal ini, sambung Sopian, supaya audiensi masyarakat dengan Legislator bisa difasilitasi dengan tertib dan terjadwalkan dengan baik. Serta, tak lain demi kenyamanan dan pelayanan DPRD Kepahiang pada masyarakat.

“Masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi apalagi ingin audiensi dengan anggota DPRD Kepahiang, diimbau untuk memberitahu kami terlebih dahulu minimal 1 hari sebelumnya. Ini supaya kami bisa memfasilitasi masyarakat dengan baik”, ujar Sopian Amsah kepada RedAksiBengkulu.co.id.

Lebih lanjut Sopian menambahkan, pola ini diterapkan supaya aspirasi yang disampaikan bisa terakomodir sesuai kehendak masyarakat dan bisa dipertemukan dengan Anggota DPRD Kepahiang sesuai dengan bidang kerjanya.

Mengingat waktu itu, cerita Sopian, ada masyarakat dari Desa Suro Kecamatan Ujan Mas ingin mengadukan soal tower (provider), tapi kurang terakomodir dengan baik. Andai masyarakat memberitahu terlebih dulu kedatangan mereka, pihaknya segera memberitahu Ketua Komisi III sesuai dengan tupoksinya.

“Kalaupun ketua tidak ada, bisa wakil dan anggotanya yang menemui masyarakat, sehingga kedatangan masyarakat ke DPRD bisa terakomodir dengan maksimal. Dari pengalaman itu, kami coba berbenah,” demikian Sopian.

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.