Aliansi BEM FISIP Se-Sumbagsel Beberkan Tuntutan di Simpang Lima Bengkulu
Laporan : Tata Riri
RedAksiBengkulu.co.id, BENGKULU – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Se-Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) mengkritisi permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia dengan menggelar aksi damai di Simpang Lima Ratu Samban Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Rabu (22/2/2017) pagi.
Pantauan RedAksiBengkulu.co.id, massa longmarch dari Masjid Jamik menuju Simpang Lima Ratu Samban lalu berorasi mengkritisi kinerja pemerintah yang lambat dan masih banyaknya permasalahan yang belum tuntas. Aksi damai juga bertujuan untuk menyuarakan aspirasi rakyat dengan menawarkan gagasan solutif untuk mengatasi permasalahan yang ada.
“Kami menyuarakan untuk bangkitnya para pemuda untuk segera mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia, seperti kasus pelanggaran HAM di Indonesia, permasalahan harga komoditi, hasil minyak bumi hingga pemberdayaan petani”, kata Koordinator lapangan (korlap) aksi, Bambang Kurniadi dalam orasinya.
Selain itu, aksi mahasiswa itu juga menyoroti permasalahan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke Indonesia yang tidak luput dari pantauan Aliansi BEM FISIP Se-Sumbagsel. Maraknya TKA yang bekerja di Indonesia dengan jabatan strategis mengkhawatirkan adanya indikasi penjajahan Indonesia. Mahasiswa itu juga menuntut TKA yang ada di Indonesia wajib berbahasa Indonesia.
Keikutsertaan BEM FISIP dari luar Bengkulu dalam aksi tersebut karena sedang menggelar pertemuan Aliansi BEM FISIP se-Sumbagsel yang mana Universitas Bengkulu sebagai tuan rumahnya. Universitas di wilayah Sumbagsel yang berpartisipasi dalam aksi tersebut antara lain, Universitas Sriwijaya (Unsri), Universitas Bandar Lampung (UBL), Universitas Bangka Belitung (UBB) dan Universitas STISIPOL Candradimuka Palembang.
Berikut Tuntutan Aliansi BEM FISIP Se-Sumbagsel :
- Menuntut pemerintah untuk adil dan tidak tebang pilih dalam penegakkan hukum
- Mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM di Indonesia
- Menuntut pemerintah mewajibkan Tenaga Kerja Asing (TKA) berbahasa Indonesia
- Menuntut pemerintah untuk tegas dalam mengontrol keluar masuknya tenaga kerja asing di Indonesia
- Melarang Tenaga Kerja Asing memiliki jabatan strategis di perusahaan milik negara
- Mendesak pemerintah untuk membuat standarisasi harga komoditi hasil bumi nasional
- Mendesak pemerintah untuk mengurangi kegiatan impor pangan
- Menuntut pemerintah untuk aktif melakukan pemberdayaan petani
- Mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan lahan produksi di Indonesia
- Mendesak pemerintah menindak tegas perusahaan yang terbukti merusak lingkungan serta mrekonstruksi terhadap eksploitasi yang dilakukan
- Mendesak pemerintah untuk melarang aktivitas yang dapat menyebabkan kerusakan alam
