Laporan : Hendra Afriyanto

RedAksiBengkulu.co.id, KEPAHIANG – Pada paripurna dengan agenda Mendengarkan Jawaban Fraksi-fraksi DPRD Kepahiang terhadap Pendapat Bupati Kepahiang mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) atas Usul Prakarsa DPRD Kepahiang yakni Ranperda Pengelolaan Sampah, Penataan Pedagang Kaki Lima dan Kearsipan.

Namun dari jawaban 5 fraksi yakni Fraksi PKPI, Fraksi Golkar, Fraksi NasDem, Fraksi Gerindra dan Fraksi Kebangkitan Pembangunan Demokrasi (FKPD) menyoroti sosialisasi peraturan daerah (perda) dari pihak Eksekutif. Sehingga perda yang telah disahkan bisa direalisasikan dan bermanfaat bagi masyarakat Kepahiang.

Juru bicara Fraksi Gerindra Hamdan Sanusi mengatakan, kami sangat menyayangkan perda yang disahkan mestinya disosialisasi sehingga bisa dilaksanakan. Karena persoalan sosialisasi perda itu bukan kewenangan Legislatif melainkan Eksekutif.

“Apa gunanya dirancang lalu disahkan perda itu kalau tak disosialisasi dan dilaksanakan”, ujar Hamdan.

Menyikapi hal ini, Bupati Kepahiang Hidayatullah Sjahid mengatakan, anggaran sosialisasi perda nihil. Sehingga dalam pelaksanaannya (sosialisasi) masih belum terlaksana.

“Anggaran sosialisasi perda tahun ini sama sekali tidak teralokasi dalam APBD Tahun Anggaran 2017. Kami berharap tahun 2018 bisa dianggarkan”, jawab bupati.

Berikut 11 Perda Yang Disahkan Tahun 2016

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PT BANK BENGKULU.
2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.
4. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG.
5. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG.
6. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY).
7. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.
8. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN DAN PENERAPAN HUKUM ADAT REJANG KEPAHIANG.
9. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG.
10. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.
11. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Comments

comments