RedAksiBengkulu.co.id, LEBONG – Ikatan Pemuda Kabupaten Lebong (IPKL) menggelar seminar daerah di Hotel Dinda Ceria, Selasa (26/6/2018). Seminar yang mengusung tema ‘Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Rangka Mensejahterakan Masyarakat di Kabupaten Lebong’ itu dihadiri berbagai lintas sektor sekitar 70 orang.
KKI (Komunitas Konservasi Indonesia) Warsi Lingkar Hijau Lebong Nurkholis Sastro mengatakan, sejak 1982 Lebong ditetapkan sebagai bagian dari kawasan TNKS. Sekitar 68 % wilayah Lebong merupakan bagian dari kawasan konservasi. Sementara itu 78 % penghidupan masyarakat adalah petani atau peladang. Dalam hal ini, petani dan peladang tentunya butuh lahan untuk bertanam.
“Karena itu, yang perlu diupayakan adalah bagaimana mensinergikan kawasan konservasi untuk meningkatkan penghidupan masyarakat,” ungkap Sastro.
Untuk mencapai hal tersebut, lanjut Sastro, ada 5 strategi yang bisa dilakukan. Pertama, konservasi SDA sebagai landasan pembangunan. Kedua, menguatkan lembaga bidang sumber daya alam (SDA) lingkungan hidup dan kelembagaan masyarakat. Ketiga, mewujudkan kepastian ruang hak dan fungsi bagi pengelolaan kawasan lindung dan budidaya. Keempat, mewujudkan kepastian pembatasan kerusakan di masa sekarang dan ke depan. Kelima, mewujudkan keadilan pembagian biaya dan manfaat SDA (global-nasional).
Ketua DPRD Lebong, Teguh Raharjo Eko Purwoto menyampaikan, jika membahas mengenai pengelolaan SDA, tentu tidak bisa dipisahkan dari sumber daya manusia (SDM). Ia menyarankan kepada Pemkab Lebong untuk kerjasama dengan SDM yang mumpuni membuat kajian ilmiah, agar Pemkab Lebong memiliki buku data yang konkrit tentang kekayaan SDA Lebong.
“Supaya selanjutnya bisa dibahas terkait pengelolaan atau pemanfaatannya dalam rangka mensejahterakan masyarakat Lebong”, ujar Teguh.
Dalam eksplorasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni, tidak merusak lingkungan, memperhatikan kepentingan ekonomi, tidak mengakibatkan perpecahan, dan tidak mendatangkan kemudaratan sosial. Inti konsepnya yaitu, penegakan amal soleh dengan tetap memperhatikan serta menciptakan keamanan dan ketertiban.
“Lebong dianugerahi SDA yang kaya. Meskipun letak geografisnya tidak begitu strategis. Selama ini Lebong sama sekali tidak pernah terjadi konflik. Untuk itu, selaku wakil rakyat akan berupaya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”, terang Teguh.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong Mirwan Effendi mengungkapkan, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Hulu Lais selama ini dinilai telah memberikan dampak positif di Lebong. Namun ia tetap khawatir seluruh karyawan lokal yang bekerja pada beberapa perusahaan-perusahaan subkon terancam akan habis kontrak usai PT PGE Hulu Lais akan berproduksi.
“Yang akan perlu dipikirkan, kemana angkatan kerja lokal yang bekerja di perusahaan subkon tersebut”, imbuhnya.
Dia menambahkan, ekstensifikasi dan intensifikasi lahan adalah satu solusi guna meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lebong ke depannya. Menurutnya, perbandingan luas kawasan konservasi dengan luas Areal Penggunaan Lain (APL) Kabupaten Lebong adalah sekitar 70 % banding 30 %.
Kondisi lahan yang tetap sementara penduduk bertambah menyebabkan berbagai permasalahan, termasuk alih fungsi lahan dan eksploitasi di kawasan konservasi. Solusinya adalah intensifikasi dan diversifikasi tanaman lahan. Contoh intensifikasi yang sudah diupayakan Pemkab Lebong yakni melalui program tanam 2 kali setahun.
“Lahan pertanian Lebong saat ini sudah bisa mencapai 2 kali musim tanam, namun kenyataannya belum seluruh lahan tersebut yang mengaplikasikannya”, pungkas Mirwan.
Sedangkan pernyataan dari Senior Construction Engineer PT PGE Hulu Lais, Budi Wigiarto menjelaskan, potensi panas bumi di Lebong sangat besar dan mampu menghasilkan energi listrik yang mencapai 875 Mega Watt (MW). Potensi itulah harus segera dimanfaatkan dalam rangka untuk mempersiapkan memasuki masa peralihan dari penggunaan energi yang berbahan karbon, seperti bensin, ke Energi Baru Terbarukan (EBT).
Terkait peranan PGE untuk kesejahteraan masyarakat, dari hasil produksi PGE nantinya akan ada dana bagi hasil dan bonus produksi. Hal ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2016 tentang Bonus Produksi.
“Energi panas bumi disebut sebagai EBT karena bisa diperbaharui selama kualitas alam di sekitarnya terjaga. Saat ini dapat dilihat bahwa kita sudah memasuki fase evolusi listrik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan hybrid dan listrik,” terang Budi.
Di sisi lain Kabag Duk Ops Binda Bengkulu, Kolonel Infantri Yanuar Yusvi Herminto menyampaikan, sebagai bagian dari aparatur negara, harapan ke depan tentu Indonesia tetap aman, damai dan sejahtera. PGE merupakan perusahaan negara, yang merupakan milik rakyat, termasuk masyarakat Lebong.
Terkait adanya kendala ataupun permasalahan yang muncul selama proses pembangunan yang dilaksanakan PGE, adalah lumrah. Dalam hal ini memang banyak kepentingan yang harus disinkronkan.
“Apabila PGE dikelola dengan baik hasilnya akan besar. Perusahaan ini adalah perusahaan rakyat Lebong”, tutupnya.
Adapun yang hadir pada kegiatan tersebut diantaranya, Kabag Duk Ops. Binda Bengkulu, Kolonel Infantri Yanuar Yusvi Herminto, Sekda Lebong Mirwan Effendi, Ketua DPRD Lebong Teguh Raharjo Eko Purwoto, Senior Supervisor PT PGE Hululais Ahmad Nurdin dan KKI Warsi Bengkulu Nurkholis Sastro.
Turut hadir juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Lebong Reko Haryanto, Danramil Lebong Utara Kapten Infanteri Hidarman, Kasat Intel Polres Lebong AKP Ngatmin, para kepala desa, Organisasi Masyarakat (Ormas), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan lainnya.[RILIS]