Ketua Komite X DPR Syaiful Huda mengkritik rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa pendidikan melalui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Huda mengatakan rencana itu akan berdampak serius bagi masa depan pendidikan di Indonesia, termasuk biaya pendidikan tinggi.

“Pengenaan PPN dapat berdampak serius pada layanan pendidikan karena pajak ini ditagihkan oleh lembaga

pendidikan kepada wali siswa yang sah. Biaya pendidikan akan tinggi,” kata Huda dalam keterangan tertulis, Kamis (10/6/2021).

Baca juga: Muhaimin: Rencana Pemungutan PPN Sembako Perlu Dipertimbangkan Kembali

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengakui, sebagian penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sebenarnya dilakukan oleh pihak swasta.

Dia juga mengakui bahwa beberapa penyelenggara pendidikan memungut biaya tinggi

karena kualitas kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung.

Namun, Huda menegaskan, sektor pendidikan secara umum masih bergantung pada bantuan pemerintah karena keterbatasan sarana dan prasarana, serta potensi ekonomi yang lemah.

Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan di email Anda.
email pendaftaran

Oleh karena itu, dia merasa tidak pantas menjadikan sektor pendidikan sebagai subjek pajak.

“Kami memahami 85 persen penerimaan negara bergantung pada sektor pajak.

Namun, pemerintah harus berhati-hati memasukkan pendidikan sebagai item pajak,” katanya.

Baca juga: Ketua Komisi X DPR Minta Pemerintah Berikan SKB Pengawasan Sekolah Secara Langsung

Dia berargumen bahwa sistem Universal Service Obligation (USO) akan lebih cocok untuk standarisasi akses pendidikan.

Menurut Huda, sekolah yang dianggap mapan membantu sekolah yang kurang mapan dengan sistem ini.

“Jadi kalaupun ada potensi penerimaan pemerintah dari sektor pendidikan, outputnya juga ditujukan untuk pendidikan. Istilahnya juga berasal dari education for education,” kata Huda.

Baca juga: Komisi X: 30 persen sekolah adakan kelas tatap muka dalam satu minggu

Diduga, layanan pendidikan termasuk dalam daftar layanan yang dikenakan tarif PPN sesuai rancangan UU SRC.

Selain sektor pendidikan, beberapa sektor lain yang dikenakan PPN adalah kebutuhan pokok (sembako), pelayanan kesehatan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, dan jasa asuransi.

LIHAT JUGA :

pcpm35rekrutmenbi.id
indi4.id
connectindonesia.id