Redaksibengkulu.co.id – Sistem keuangan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan kembali menghadapi tekanan serius. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan bahwa lembaga tersebut mengalami defisit sebesar Rp 5,2 triliun per April 2026. Angka ini muncul setelah rasio klaim program JKN menembus 108,72%, menandakan bahwa biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayarkan jauh melampaui pendapatan iuran yang terkumpul.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (9/6/2026), Prihati merinci bahwa hingga April 2026, total beban pelayanan kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan mencapai Rp 65,03 triliun. Ironisnya, pendapatan iuran yang berhasil dihimpun hanya Rp 59,8 triliun. Kesenjangan sebesar Rp 5,2 triliun ini menjadi bukti nyata bahwa laju pertumbuhan biaya pelayanan kesehatan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan pendapatan program.
Prihati menjelaskan bahwa secara historis, rasio klaim JKN memang cenderung berada di atas 100% sejak program ini dimulai, khususnya kembali meningkat tajam sejak tahun 2023 setelah sempat menunjukkan perbaikan pada tahun 2019. Jika tren ini terus berlanjut, ketahanan dana jaminan sosial kesehatan berpotensi menghadapi tekanan yang semakin besar, mengancam keberlanjutan program JKN di masa mendatang.
Also Read
Menyikapi kondisi ini, BPJS Kesehatan tidak tinggal diam dan telah menyiapkan sejumlah strategi komprehensif. Dari sisi peningkatan pendapatan, upaya difokuskan pada optimalisasi iuran melalui peningkatan kepatuhan badan usaha, rekrutmen serta reaktivasi peserta, penguatan sistem penagihan, dan pemanfaatan teknologi digital. Langkah-langkah proaktif ini diklaim telah berhasil menyumbang tambahan pendapatan sebesar Rp 2,3 triliun sepanjang tahun 2025.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga gencar melakukan optimalisasi mutu dan efektivitas layanan guna menekan beban biaya. Strategi ini mencakup penguatan layanan kesehatan primer, pengelolaan rujukan yang lebih tepat sasaran, serta peningkatan verifikasi dan validasi klaim. Upaya efisiensi ini dilaporkan telah berkontribusi pada optimalisasi biaya manfaat sebesar Rp 13,18 triliun pada tahun yang sama. Seluruh langkah ini menunjukkan komitmen BPJS Kesehatan untuk menjaga stabilitas finansial dan keberlangsungan Program JKN demi pelayanan kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat Indonesia.
