Redaksibengkulu.co.id – Kehadiran Qubika Boutique Hotel Nusantara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi bukti nyata geliat pembangunan dan investasi di IKN. Bukan hanya sekadar mimpi, IKN kini mulai berdenyut dengan investasi swasta pertama di jantungnya. Hal ini menunjukkan bahwa IKN bukan hanya siap dibangun, tetapi juga siap tumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyambut baik kehadiran hotel butik tersebut. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, menyatakan bahwa Qubika menjadi contoh nyata keterbukaan dan keramahan IKN terhadap para pelaku usaha. "Kami harap Qubika bisa menjadi pemantik bagi investor lainnya," ujar Agung saat berada di Sepaku, Jumat (9/5/2025).
Agung menambahkan, keberanian PT Indonesia Kubika Nasional membangun hotel ini menunjukkan bahwa IKN telah menjadi kenyataan, bukan sekadar visi masa depan. Kecepatan, kreativitas, dan keberanian perusahaan ini patut diapresiasi. Qubika Boutique Hotel menjadi investasi swasta murni pertama yang beroperasi di KIPP IKN, menandai dimulainya perputaran ekonomi riil di kawasan tersebut. Keberadaan hotel ini mengirimkan sinyal positif kepada investor lain, menunjukkan prospektifnya IKN untuk pengembangan usaha.
"Qubika membawa manfaat ekonomi dan sosial secara langsung, termasuk menyerap tenaga kerja lokal di sekitar wilayah IKN," tambah Agung. Hal senada disampaikan Direktur Qubika Boutique Hotel Nusantara, Ferry Angkawidjaya. Ia mengungkapkan bahwa beberapa warga lokal telah direkrut dan keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dari filosofi investasi Qubika di IKN. "Kami optimis dan akan terus memperluas usaha di IKN karena peluang masih terbuka sangat lebar," ujarnya. Keberhasilan Qubika diharapkan akan menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di IKN dan mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara yang baru.
Redaksibengkulu.co.id – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapat suntikan dana segar yang fantastis! Asian Development Bank (ADB) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dua lembaga keuangan internasional ternama, telah menggelontorkan dana gabungan mencapai Rp16,5 triliun untuk mendukung proyek ambisius ini. Kucuran dana tersebut menjadi bukti nyata kepercayaan global terhadap visi IKN sebagai kota masa depan yang berkelanjutan dan inklusif.
ADB, yang telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada 5 Mei 2023 untuk kolaborasi pembangunan kota hutan netral karbon di IKN, telah mengalokasikan dana sekitar Rp75 miliar untuk bantuan teknis dan penyediaan tenaga ahli. Langkah ini menegaskan komitmen ADB dalam membantu Indonesia mewujudkan IKN sebagai kota ramah lingkungan.
Sementara itu, AIIB menunjukkan minat besar terhadap IKN. Setelah mengajukan Letter of Interest pada 29 Agustus 2023, Presiden AIIB mengunjungi Jakarta dan bertemu pemerintah Indonesia pada 11 Maret 2025. Hasilnya? AIIB berpotensi menyetujui pinjaman senilai USD 1 miliar atau sekitar Rp16,43 triliun untuk pembangunan infrastruktur strategis IKN. Ini merupakan suntikan dana terbesar yang akan mempercepat pembangunan berbagai fasilitas vital di ibu kota baru.
Agung Wicaksono, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan IKN dijalankan dengan tata kelola pembiayaan yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan. "Ini menjadi kunci agar dana internasional yang masuk dapat dikelola secara profesional dan tepat sasaran, sehingga proyek dapat berjalan lancar dan sesuai target," tegas Agung pada Senin, 5 Mei 2025. Untuk memastikan hal tersebut, Otorita IKN bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menggelar kegiatan capacity building.
Redaksibengkulu.co.id – Kalimantan Timur resmi masuk daftar penanganan khusus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2025. Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini tak lepas dari keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembangunan IKN membutuhkan perlindungan ekosistem yang menyeluruh agar pembangunan strategis nasional berjalan lancar tanpa hambatan ekologis.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa Kalimantan Timur melengkapi enam provinsi prioritas penanganan karhutla: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Menurutnya, IKN menjadi alasan utama penetapan ini. "Kalimantan Timur dimasukkan sebagai kawasan khusus karena ada IKN. Ini penting untuk menjamin perlindungan ekologis terhadap pembangunan nasional yang strategis," tegas Muhari.
Wilayah Kaltim memang berpotensi tinggi mengalami karhutla, terutama di area gambut dan lahan mineral yang rawan terbakar saat kemarau. Data BNPB menunjukkan 99% karhutla di Indonesia disebabkan aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan dengan cara membakar. Meski demikian, upaya pemerintah berhasil menekan luas lahan terbakar dari 1,8 juta hektare (2015) menjadi 72 ribu hektare (2024).
Tren penurunan ini diharapkan berlanjut, terutama dengan fokus khusus pada Kaltim di tahun 2025. Meskipun tahun 2025 diprediksi masih tergolong basah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap siaga. BPBD Kaltim, dibantu TNI/Polri dan kelompok masyarakat peduli api, telah menangani beberapa titik api yang terpantau di Kutai Timur dan Paser. Langkah antisipatif ini diharapkan mampu mencegah bencana karhutla skala besar yang dapat mengancam IKN.
Redaksibengkulu.co.id – Mimpi Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki sistem transportasi canggih berupa Autonomous Rail Transit (ART) atau kereta otomatis tanpa rel, tampaknya harus sedikit ditunda. Rangkaian kereta ART yang didatangkan dari China ternyata tak mampu beroperasi secara otonom sesuai harapan. Hasil evaluasi Proof-of-Concept (PoC) menunjukkan sejumlah kendala teknis yang cukup signifikan.
Kondisi jalan di IKN yang masih dalam tahap pembangunan menjadi salah satu faktor penghambat utama. Evaluasi tersebut mengungkap beberapa masalah teknis lainnya yang belum diungkap secara detail, namun cukup serius hingga membuat kereta ART tersebut harus dikembalikan ke China.
Keputusan mengembalikan unit ART ke negara asalnya diambil karena belum memenuhi standar operasional dan keselamatan yang telah ditetapkan. Langkah ini, menurut otoritas IKN, diambil untuk memastikan agar pengembang dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan teknologi sebelum diuji coba kembali. Pemerintah memastikan tidak ada kerugian finansial karena biaya uji coba ditanggung sepenuhnya oleh vendor.
Meskipun mengalami penundaan, Otorita IKN menegaskan komitmennya untuk tetap menghadirkan sistem transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Pengembangan sistem transportasi di IKN harus memenuhi standar keamanan dan kenyamanan yang tinggi sebelum dioperasikan secara penuh.
Kendati demikian, cita-cita IKN untuk memiliki sistem transportasi ramah lingkungan berbasis teknologi tetap menjadi prioritas. Konsep ART dengan baterai dan sistem sensor canggih sejalan dengan visi IKN sebagai kota pintar yang mengedepankan mobilitas berkelanjutan. Penundaan ini diyakini sebagai bagian dari proses menuju terciptanya sistem transportasi yang handal dan aman di IKN.
Redaksibengkulu.co.id – Kalimantan Timur (Kaltim) resmi masuk daftar kawasan khusus penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2025. Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini tak lepas dari keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di provinsi tersebut. Perlindungan ekosistem menyeluruh di sekitar IKN menjadi alasan utama penetapan ini.
"Kalimantan Timur dimasukkan sebagai kawasan khusus karena IKN. Ini penting untuk menjamin perlindungan ekologis terhadap pembangunan nasional yang strategis," tegas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, di Jakarta, Senin (5/5/2025).
Kaltim bergabung dengan enam provinsi lain yang menjadi prioritas penanganan karhutla: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Keenam provinsi ini memiliki sejarah panjang karhutla, terutama di lahan gambut, dan berpotensi mengalami peningkatan kasus saat musim kemarau.
BNPB mencatat, 99% karhutla di Indonesia disebabkan ulah manusia. Oleh karena itu, Abdul Muhari mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya dalam pengelolaan lahan dan pencegahan pembakaran terbuka. "Kerugian ekologis akibat karhutla sangat besar. Semua pihak harus menjaga lingkungan, termasuk ekosistem gambut yang jika dikelola dengan baik, bisa memberikan manfaat ekonomi," imbuhnya.
Data BNPB menunjukkan keberhasilan penurunan luas lahan terbakar di enam provinsi prioritas selama empat tahun terakhir. Luas lahan terbakar turun drastis dari 1,8 juta hektare pada 2015 menjadi 72 ribu hektare pada 2024. Dengan tahun 2025 yang masih tergolong basah, BNPB optimis tren penurunan ini berlanjut, terutama dengan perhatian khusus pada Kaltim.
"Kolaborasi antar kementerian/lembaga dan dukungan masyarakat menjadi kunci keberhasilan penanggulangan karhutla selama musim kemarau tahun ini, yang puncaknya diperkirakan pada akhir Mei hingga Juni," pungkas Abdul Muhari.
Redaksibengkulu.co.id – Rencana besar pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mengalami penundaan. Pemerintah secara resmi memutuskan untuk menunda relokasi yang sebelumnya dijadwalkan pada 2024, dan menetapkan jadwal baru pada tahun 2026. Keputusan ini diumumkan melalui surat resmi yang ditandatangani pada 24 Januari 2025 dan disebarluaskan kepada seluruh kementerian, lembaga, dan ASN.
Alasan penundaan ini bukan tanpa sebab. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menjelaskan bahwa penundaan dilakukan untuk menyelaraskan strategi pembangunan IKN terbaru dengan prioritas pembangunan nasional. Proses penataan ulang organisasi di kementerian dan lembaga pasca-pembentukan Kabinet Merah Putih menjadi salah satu faktor utama. Konsolidasi internal masih berlangsung, sehingga penyesuaian struktur organisasi dan sumber daya manusia mutlak diperlukan sebelum pemindahan ASN dilakukan. Perubahan struktur organisasi ini, menurut Rini, sangat berpengaruh pada penempatan ASN dan penataan aset kelembagaan.
Bukan hanya masalah internal pemerintahan, kesiapan infrastruktur dan logistik di IKN juga menjadi kendala besar. Hingga akhir 2024, pemerintah masih melakukan penyesuaian gedung perkantoran dan unit hunian ASN. Kompleksitas logistik dan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan lapangan juga menjadi pertimbangan krusial dalam keputusan penundaan ini.
Pemerintah berencana melakukan penapisan ulang terhadap ASN yang akan dipindahkan pada tahun 2026. Langkah ini bertujuan agar pemindahan lebih relevan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan nasional yang dinamis. Penapisan diharapkan dapat mengoptimalkan penempatan sumber daya manusia sesuai dengan tugas dan fungsi di ibu kota baru. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sebagai inisiator Undang-Undang IKN, memegang peran penting dalam penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pemindahan ASN ini. Pertanyaannya, akankah IKN siap di tahun 2026?
Redaksibengkulu.co.id – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) serius membangun sektor pendidikan di IKN. Bukan hanya sekadar gedung, pembangunan sekolah dan kampus bertaraf internasional ini merupakan investasi besar untuk sumber daya manusia, fondasi utama kota masa depan. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, menjelaskan bahwa berbagai jenis sekolah dibangun, mulai dari SD internasional hingga sekolah terpadu yang mencakup SD, SMP, dan SMA.
Nantinya, Nusantara Intercultural School (NIS) yang dikelola Yayasan Jakarta Intercultural School (JIS), dan Australian Independent School (AIS) akan beroperasi di IKN. Sekolah-sekolah ini mengusung pendekatan pembelajaran modern dan guru-guru berkualitas internasional, menjamin standar pendidikan setara sekolah unggulan di Jakarta atau luar negeri.
Tak hanya sekolah, pembangunan kampus perguruan tinggi juga digenjot. Universitas Gunadarma dan Universitas Negeri Surabaya telah berkomitmen membuka Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) di IKN. Langkah ini memastikan warga IKN mendapat akses pendidikan tinggi berkualitas tanpa harus pindah dari ibu kota baru.
OIKN tak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memastikan kelancaran investasi dengan dukungan teknis dan administratif. Akses jalan, listrik, dan komunikasi disiapkan untuk menunjang operasional sekolah dan kampus. Agung Wicaksono menegaskan komitmen OIKN menciptakan iklim investasi kondusif agar penyelenggara pendidikan dapat beroperasi optimal dan memberikan layanan terbaik. Pendidikan berkualitas menjadi daya tarik utama bagi ASN dan keluarga mereka untuk pindah ke IKN.
Redaksibengkulu.co.id – Meski belum ada pengumuman resmi terkait jadwal seleksi CPNS 2025, antusiasme masyarakat sangat tinggi. Banyak yang mulai mencari informasi formasi CPNS 2025, persyaratan, hingga strategi agar lolos seleksi. Kabar pembukaan seleksi pada Juli 2025 masih simpang siur. Namun, persiapan dini tetap penting. Salah satu langkahnya adalah memahami formasi yang mungkin tersedia berdasarkan jenjang pendidikan. Kabar baiknya, formasi CPNS untuk lulusan SMA/SMK kemungkinan besar masih dibuka tahun ini, bahkan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan! Berikut tiga formasi CPNS 2025 di IKN yang cocok untuk lulusan SMA:
-
Pengendali Ekosistem Hutan: Formasi ini ideal bagi pencinta alam dan peduli lingkungan. Tugas utamanya menjaga kelestarian hutan dan ekosistem di IKN. Meskipun tampak sederhana, peran ini krusial untuk keberlanjutan lingkungan ibu kota baru.
-
Pemadam Kebakaran: Posisi ini sangat vital di wilayah berkembang seperti IKN. Tugasnya tidak hanya memadamkan kebakaran, tetapi juga pencegahan dan edukasi keselamatan masyarakat.
-
Penata Laksana Penyehatan Lingkungan: Bagi yang tertarik dengan kebersihan dan kesehatan masyarakat, formasi ini patut dipertimbangkan. Tugasnya memastikan lingkungan IKN bersih, sehat, dan bebas penyakit.
Ketiga formasi tersebut menawarkan peluang emas bagi lulusan SMA untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN dan meraih penghasilan yang menjanjikan. Segera persiapkan diri untuk menghadapi seleksi CPNS 2025!
Redaksibengkulu.co.id – Merayakan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan komitmennya membangun sektor pendidikan kelas dunia. Langkah nyata ditunjukkan dengan menggandeng tujuh investor besar untuk membangun fasilitas pendidikan di IKN. Rapat percepatan pembangunan yang digelar Rabu, 30 April 2025, menandai babak baru pengembangan pendidikan di IKN.
Tujuh investor tersebut, yang identitasnya belum diungkap secara lengkap oleh Otorita IKN, akan membangun berbagai institusi pendidikan berkualitas internasional. Nama-nama besar seperti Al Azhar dan Patra Jasa telah dikonfirmasi sebagai bagian dari konsorsium ini. Keterlibatan mereka menandakan keseriusan pemerintah dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mumpuni di IKN.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, memberikan jaminan dukungan penuh pemerintah. "Pemerintah menjamin kepastian hukum dan kemudahan perizinan," tegas Agung. Hal ini penting mengingat kebutuhan akan fasilitas pendidikan berkualitas tinggi untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah ke IKN.
Bukan hanya dukungan administratif dan legal, Otorita IKN juga memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung. Aksesibilitas ke lokasi proyek pendidikan akan menjadi prioritas, baik selama masa konstruksi maupun setelah operasional. Komitmen ini menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam membangun IKN sebagai kota masa depan yang berkelanjutan dan berpendidikan tinggi. Kehadiran investor-investor besar ini diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan dan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai di IKN.
Redaksibengkulu.co.id – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) berkolaborasi dengan Asian Development Bank (ADB) dan Monash University menggelar kelas pengantar bertajuk "Kota Peka Air". Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi Otorita IKN dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia lewat program edukasi dan pelatihan berbasis inovasi. Acara yang berlangsung di Auditorium Kantor Otorita IKN, Nusantara, pada 29 April 2025 ini, didukung pendanaan dari Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia melalui program Sustainable Infrastructure Assistance Program Phase 2 (SIAP2).
Konsep "Kota Peka Air" sendiri merupakan pendekatan inovatif yang memadukan desain perkotaan dengan sensitivitas terhadap siklus air. Tujuannya? Membangun kota yang tangguh terhadap perubahan iklim, efisien dalam mengelola sumber daya air, dan menyediakan ruang hijau yang asri bagi penduduknya. Profesor Tony Wong dari Monash University, pakar Water Sensitive Urban Design, menjadi pembicara utama, berbagi pengalaman dan wawasannya dalam merancang kota berkelanjutan.
Program pengembangan kapasitas ini terbagi dalam empat tahap: kelas pengantar, pendampingan teknis lapangan, pelatihan daring, dan pelatihan kelompok hybrid. Semua ini bertujuan meningkatkan pemahaman teknis, mendorong kolaborasi antar sektor, dan memperkuat kemampuan lokal dalam merancang serta mengelola kota yang ramah air.
Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menekankan komitmen pembangunan IKN yang berprinsip pada keberlanjutan dan inovasi. Kemitraan dengan ADB dan DFAT, menurutnya, memastikan pembangunan IKN selaras dengan kebutuhan generasi mendatang. Deputi Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN, Mia Amalia, menambahkan bahwa integrasi desain peka air dalam tata ruang IKN bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga adaptasi alami terhadap siklus air untuk memperkuat ketahanan kota terhadap perubahan iklim.