Redaksibengkulu.co.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengambil langkah antisipatif dengan mengumumkan kajian mendalam terkait potensi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax terhadap sektor manufaktur nasional. Kenaikan harga yang signifikan, dari sebelumnya Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter, memicu kekhawatiran akan membengkaknya biaya operasional industri.
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, menjelaskan bahwa fokus utama kajian adalah potensi lonjakan biaya pengiriman, baik untuk bahan baku yang masuk maupun distribusi produk jadi dari pabrik ke distributor hingga ritel. "Kami akan mencermati secara rinci dampak kenaikan harga Pertamax yang baru-baru ini berlaku," ujar Febri saat ditemui di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Rabu lalu.
Febri menambahkan, pihaknya akan melakukan perhitungan cermat untuk mengidentifikasi sejauh mana kenaikan harga Pertamax ini akan memengaruhi struktur biaya produksi dan logistik di berbagai sektor industri. Ini penting untuk mengukur potensi tekanan terhadap harga jual produk manufaktur di pasaran.
Also Read
Kendati demikian, Febri menegaskan bahwa dampak paling krusial bagi stabilitas industri manufaktur sejauh ini tetap bersumber dari fluktuasi harga BBM bersubsidi. Oleh karena itu, kalangan industri memberikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan pemerintah yang konsisten mempertahankan harga BBM subsidi. Langkah ini dinilai berhasil menjaga permintaan pasar dan daya beli masyarakat.
Alasannya jelas, stabilitas harga BBM subsidi dinilai vital dalam menjaga daya beli masyarakat, yang pada gilirannya menopang permintaan produk manufaktur. Konsumsi rumah tangga merupakan tulang punggung utama permintaan produk-produk industri.
"Jika terjadi kenaikan harga BBM subsidi, dampaknya akan langsung terasa pada daya beli masyarakat dan secara simultan menekan permintaan produk manufaktur," pungkas Febri. Situasi ini berpotensi memicu inflasi dan mengganggu roda perekonomian nasional jika tidak diantisipasi dengan baik.
