Redaksibengkulu.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan fakta yang mengkhawatirkan: usia rata-rata petani di Indonesia kian menua. Fenomena ini terjadi lantaran banyak petani yang enggan anak-anak mereka melanjutkan profesi di sektor pertanian, sebuah sektor yang ironisnya menjadi tulang punggung perekonomian bangsa dan hajat hidup orang banyak.
Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menjelaskan bahwa kondisi ini terekam jelas dalam data Sensus Ekonomi (SE) yang tengah dilakukan pihaknya. "Jadi petani kita usianya menua, karena apa? Mereka ingin anaknya tidak bekerja di sektor pertanian. Padahal sektor pertanian kan menjadi hajat hidup orang banyak, tulang punggung perekonomian kita juga," ungkap Sonny dalam sebuah acara yang disiarkan oleh redaksibengkulu.co.id, Senin (20/7/2026).
Minimnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian bukan tanpa alasan. Berdasarkan hasil sensus BPS, Sonny membeberkan bahwa profitabilitas pertanian yang cenderung kecil menjadi pemicu utama, seiring dengan meningkatnya biaya produksi. BPS turut mengidentifikasi persoalan ini secara mendalam melalui sensus ekonomi. Ia mencontohkan beberapa penyebabnya, seperti kenaikan harga logistik dan tingginya biaya produksi. "Kita bisa mengidentifikasi apa penyebab biaya produksi tadi tinggi, apakah biaya transportasinya dan seterusnya. Nah sensus ekonomi itu sedetil itu akan tahu," terangnya.
Also Read
Sensus Ekonomi yang dilaksanakan BPS merupakan agenda sepuluh tahunan. Rentang waktu ini dipilih untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai perubahan struktur ekonomi nasional, termasuk sektor-sektor dengan kontribusi terbesar terhadap penyerapan tenaga kerja. Untuk SE tahun ini, BPS melibatkan 251 ribu petugas yang tersebar berdasarkan wilayah kerja statistik. Ratusan ribu petugas ini akan melakukan pendataan secara langsung (door-to-door) ke 95,3 juta keluarga di seluruh Indonesia. Proses sensus ekonomi sendiri berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Fokus Khusus pada Ekonomi Digital dan Hijau
Selain mendata sektor-sektor tradisional, Sonny juga menyebut bahwa ekonomi digital dan ekonomi hijau menjadi fokus utama dalam sensus BPS kali ini. Menurutnya, ekonomi digital telah memicu disrupsi pada peta ekonomi nasional, mempermudah kehidupan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan produktivitas. Namun, ia mengingatkan para pelaku ekonomi digital untuk mewaspadai ancaman terkait pemanfaatan internet, seperti keamanan siber. "Pemerintah pasti senang kalau ada masyarakat yang semakin sejahtera tapi kan juga keamanan dalam penggunaan jaringan internet dan seterusnya, keamanan siber, ya itu juga penting banget untuk mereka. Dan mereka tentunya perlu seperti pelatihan, terus kemudian dihubungkan dalam satu ekonomi digital sehingga mereka lebih mudah lagi di dalam berproduktivitas," jelasnya.
Sementara itu, perhatian khusus terhadap ekonomi hijau didorong oleh meningkatnya kekhawatiran global terhadap perubahan iklim. Sektor ini dinilai memiliki potensi besar untuk mendapatkan insentif dari pemerintah. Sonny menambahkan, dampak kerusakan lingkungan dan penipisan sumber daya alam juga akan masuk dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) Hijau. Ia menegaskan bahwa kemajuan suatu negara tidak seharusnya dibayar dengan kerusakan lingkungan.
"Kita semakin sadar tentang climate change, dampaknya luar biasa sehingga pemerintah bisa sama memberikan insentif nanti kepada pelaku ekonomi yang lebih pro terhadap ekonomi hijau. Misalkan mereka punya pengolahan limbah yang lebih baik, mereka memproduksi barang-barang yang ramah lingkungan, atau mereka kemudian menggunakan input-input yang juga ramah lingkungan," terangnya. "Jadi kita bisa hitung, kalau di dalam GDP itu gross domestic product atau ukuran skala ekonomi negara, itu bisa dihitung juga GDP hijaunya. Jadi, semakin maju sebuah negara, bisa jadi kemajuannya diikuti oleh kerusakan lingkungan. Itu kan yang tidak kita inginkan," pungkas Sonny, menyoroti pentingnya pembangunan berkelanjutan.
