Redaksibengkulu.co.id – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tengah mengintensifkan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) mereka. Langkah strategis ini diambil guna memperkokoh kedudukan Indonesia di kancah perdagangan hasil hutan global, pasar karbon, serta berbagai bentuk kerja sama pengelolaan hutan internasional.
Inisiatif penguatan ini diwujudkan melalui program "Public Diplomacy and Negotiation Training (Beginner Cohort)", yang berlangsung pada tanggal 4-5 Agustus 2026 di kota Bandung. Pelatihan ini merupakan kolaborasi antara Kemenhut dengan Multistakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5), didukung penuh oleh International Institute for Sustainable Development (IISD) dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Peserta yang terlibat datang dari berbagai kementerian dan lembaga kunci, meliputi Kemenhut, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Bappenas, menunjukkan komitmen lintas sektor.
Menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, fondasi utama dalam memperkuat posisi Indonesia di forum-forum internasional adalah kemampuan untuk membangun kepercayaan. "Kepercayaan adalah mata uang paling berharga dalam diplomasi," tegas Ristianto dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (6/8/2026), mengutip adagium diplomasi yang relevan.
Also Read
Ristianto lebih lanjut menjelaskan bahwa Indonesia diberkahi dengan potensi kehutanan yang masif, siap untuk diintegrasikan ke dalam kerja sama dan aktivitas ekonomi global. Namun, potensi luar biasa ini membutuhkan strategi komunikasi yang efektif agar memperoleh pengakuan dan kepercayaan dari mitra-mitra internasional. "Kita memiliki hutan tropis yang luas, ekosistem mangrove terluas di dunia, keanekaragaman hayati yang tak ternilai, serta beragam praktik terbaik dalam pengelolaan hutan lestari," paparnya. "Namun, semua pencapaian ini tidak akan memberikan dampak optimal jika tidak mampu dikomunikasikan secara efektif kepada dunia. Sebuah produk yang unggul harus dikenal, dipercaya, dan direkomendasikan."
Beberapa agenda kehutanan strategis dinilai krusial untuk diperkuat melalui komunikasi dan negosiasi di panggung internasional. Ini mencakup perluasan pengakuan terhadap Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+), penguatan peran International Tropical Peatland Center (ITPC), dorongan untuk pengembangan World Mangrove Center (WMC), serta pemantapan posisi Indonesia dalam pengembangan Pasar Karbon Berkualitas Tinggi (High Quality Carbon Market). Semua agenda ini saling terkait erat dengan perdagangan produk hasil hutan, kerja sama pengelolaan gambut dan mangrove, serta tentunya, pengembangan pasar karbon global.
Sebagai salah satu negara pemilik kawasan hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab sekaligus peluang besar. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen mendorong pengelolaan hutan yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi signifikan, tetapi juga secara simultan mendukung pencapaian target lingkungan dan agenda pembangunan berkelanjutan.
Sesi pelatihan ini secara komprehensif membahas berbagai regulasi internasional yang berdampak pada perdagangan hasil hutan Indonesia. Materi yang disampaikan meliputi penyusunan pesan strategis yang efektif untuk audiens global, teknik negosiasi yang canggih, serta strategi pembangunan koalisi. Uniknya, kegiatan ini juga mengintegrasikan simulasi negosiasi lintas kementerian, sebuah langkah vital untuk memperkuat koordinasi internal dalam mengusung kepentingan nasional di forum-forum internasional.
Kemenhut menegaskan bahwa kapasitas pemerintah dalam mengartikulasikan kebijakan secara konsisten dan didukung oleh data akurat merupakan faktor penentu dalam memantapkan posisi Indonesia. Ini berlaku dalam diskusi perdagangan, pasar karbon, dan seluruh spektrum kerja sama kehutanan di tingkat global.
