Redaksibengkulu.co.id, Jakarta – Isu impor daging sapi yang masih masif menjadi sorotan utama Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengakui bahwa Indonesia belum mampu mencapai swasembada daging sapi, dengan kebutuhan impor yang masih menyentuh angka sekitar 1 juta ekor. Pemerintah kini bergerak cepat menyiapkan strategi ambisius untuk mengatasi ketergantungan ini.
Zulhas menjelaskan, untuk memangkas angka impor tersebut, pemerintah tengah menggodok Peraturan Presiden (Perpres) yang bertujuan mempercepat pengembangan peternakan sapi nasional. Salah satu langkah krusial adalah menjalin kerja sama dengan sejumlah negara untuk mendatangkan sapi indukan berkualitas. "Betul, kita masih impor 1 juta sapi. Kami sudah usulkan Perpres untuk pengembangan yang cepat. Nanti akan ada kerja sama dengan beberapa negara agar kita bisa mendapatkan indukan sapi," terang Zulhas saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Sapi-sapi indukan ini, lanjut Zulhas, rencananya akan didatangkan dari berbagai negara potensial seperti di Eropa dan Brasil. Namun, ia juga menekankan bahwa upaya mendapatkan sapi indukan berkualitas bukanlah perkara mudah. "Bisa dari Eropa, bisa dari Brasil, dan lain-lain. Kan tidak mudah juga itu dapat indukan," imbuhnya, menggarisbawahi tantangan dalam mewujudkan target swasembada.
Also Read
Tak hanya fokus pada daging sapi, pemerintah juga menunjukkan komitmen serupa dalam menekan impor komoditas pangan lain, yakni bawang putih. Zulhas mengungkapkan bahwa gerakan tanam bawang putih secara massal akan segera diluncurkan di 17 provinsi di seluruh Indonesia.
"Kita tanam. Besok tanggal 19 akan dipelopori oleh Pak Kapolri, Mentan, dan lain-lain, kita bersama Pak Presiden akan meluncurkan gerakan tanam bawang putih di 17 provinsi," jelas Zulhas. Inisiatif ini diharapkan dapat secara signifikan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih di masa mendatang, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional secara menyeluruh.
