Redaksibengkulu.co.id melaporkan, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, tantangan mewujudkan kesejahteraan umum yang adil dan setara dengan negara lain masih menjadi pekerjaan rumah besar. Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini, kondisi ini menuntut adanya transformasi fundamental pada struktur ekonomi nasional. Didik menekankan bahwa amanat konstitusi untuk memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan tema HUT RI ke-81: "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur."
Meskipun telah terjadi kemajuan signifikan dalam mencapai tujuan kesejahteraan, Didik J Rachbini dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (15/8/2026) menegaskan bahwa Indonesia masih jauh dari kondisi adil dan setara jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Ia menyoroti sejarah ekonomi Indonesia, yang sempat terpuruk pada 1998 dengan pendapatan per kapita hanya sekitar US$ 455. Berkat kepemimpinan Presiden ke-3 B. J. Habibie, stabilitas ekonomi dan politik berhasil dipulihkan, ditandai dengan penurunan nilai tukar rupiah dari Rp 16.400 menjadi Rp 6.500 per dolar AS, serta lahirnya UU Bank Indonesia Independen dan UU Anti-Monopoli. Era selanjutnya di bawah Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri turut memperkuat fondasi ekonomi, mengantarkan Indonesia menjadi anggota G-20 dengan pendapatan per kapita mencapai US$ 5.000.
Namun, di balik capaian tersebut, Didik menyayangkan bahwa Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lain yang memulai pembangunan pada periode yang sama, sekitar empat hingga lima dekade lalu. Ia membandingkan dengan Korea Selatan, yang pada tahun 196
Also Read
