Redaksibengkulu.co.id – Sebuah keputusan mengejutkan datang dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang secara resmi menghentikan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada 1.653 satuan pendidikan. Kebijakan ini, menurut Kepala BGN Sudaryono, merupakan hasil dari pemutakhiran data menyeluruh yang dilakukan lembaga tersebut.
Sudaryono merinci bahwa mayoritas sekolah yang dikeluarkan dari daftar penerima manfaat adalah institusi swasta bertaraf internasional. Selain itu, satuan pendidikan yang telah menjalin kemitraan dengan lembaga nasional maupun internasional juga turut terdampak. Faktor krusial lainnya adalah kemandirian finansial sekolah. BGN menegaskan bahwa sekolah yang dinilai mampu membiayai operasionalnya tanpa bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak lagi menjadi prioritas.
"Mayoritas dari 1.653 sekolah yang kami keluarkan ini adalah sekolah swasta bertaraf internasional, satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, serta sekolah yang sudah mandiri secara finansial dan tidak lagi bergantung pada Dana BOS," jelas Sudaryono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/9/2026).
Also Read
Proses pemutakhiran data ini tidak dilakukan sembarangan. BGN berkolaborasi erat dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama untuk mengumpulkan data satuan pendidikan secara komprehensif. Pendataan tersebut berhasil mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, meliputi sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, hingga satuan pendidikan keagamaan lainnya.
Dari total tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah menikmati layanan MBG. Namun, Sudaryono juga mengungkapkan bahwa sekitar 240.000 satuan pendidikan lainnya masih belum tersentuh program ini, dan mereka inilah yang akan menjadi target perluasan layanan di masa mendatang.
Dialihkan ke Wilayah 3T dan Stunting Tinggi
Dana MBG yang sebelumnya dialokasikan untuk ribuan sekolah yang dicoret kini akan dialihkan. Sudaryono menegaskan bahwa BGN akan memperluas layanan secara bertahap, dengan prioritas utama pada satuan pendidikan di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) serta daerah-daerah dengan angka stunting yang masih sangat tinggi. "Prioritas kami adalah sekolah-sekolah di wilayah 3T, serta wilayah lain yang angka stunting-nya tinggi dan tinggi sekali," tegas Sudaryono.
Sebagai contoh, wilayah Maluku dan Papua menjadi fokus utama. Data BGN menunjukkan bahwa sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua provinsi tersebut belum terlayani program MBG. "Tentu saja wilayah seperti Maluku dan Papua ini menjadi prioritas, ditambah dengan wilayah-wilayah lain yang angka stunting-nya tinggi dan wilayah 3T lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia," pungkas Sudaryono, menggarisbawahi komitmen BGN untuk pemerataan gizi di seluruh pelosok negeri.
