Redaksibengkulu.co.id – Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, dengan tegas membantah tudingan sabotase terhadap operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Bantahan ini muncul setelah Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, sebelumnya menyuarakan dugaan adanya upaya penghambatan, terutama terkait lambatnya penempatan manajer.
Ferry menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut bukan karena sabotase, melainkan semata-mata menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tata kelola KDMP. Perpres ini krusial karena di dalamnya mencakup detail penting seperti besaran gaji dan tunjangan bagi para manajer kopdes.
"Jadi isu itu tidak ada. Kami sama sekali bukan menyabotase, tapi karena memang semata-mata menunggu peraturan presidennya keluar yang menyangkut soal besaran gaji dan tunjangan," ujar Ferry dalam rapat kerja bersama Komisi VI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Also Read
Ia menambahkan bahwa Perpres tata kelola KDMP kini telah terbit dan siap diterbitkan secara resmi. Dengan demikian, proses pembuatan Surat Keputusan (SK) pengangkatan manajer KDMP dapat segera dilaksanakan. Ferry menjanjikan SK tersebut akan diterbitkan paling lambat dalam satu hingga dua hari ke depan, lengkap dengan rincian gaji dan tunjangan. Status para manajer kopdes nantinya akan berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagai pegawai PT Agrinas Pangan Nusantara selama dua tahun.
Sebelumnya, Joao Angelo De Sousa Mota memang menyoroti lambatnya proses penempatan manajer yang menurutnya menghambat operasional KDMP. Ia menduga ada upaya sabotase struktural. Joao menegaskan bahwa Agrinas Pangan Nusantara siap menyerap dan menempatkan antara 13.000 hingga 15.000 manajer kopdes. Ia pun mempertanyakan hambatan yang dihadapi oleh Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pihak yang berwenang dalam penempatan ribuan manajer ini.
Melalui unggahan di akun Instagram resminya @bung.joaomota pada Selasa (15/9/2026), Joao menyayangkan kurangnya inisiatif dari pemegang kewenangan. Ia merasa kondisi ini seolah-olah sengaja menghambat program Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya sangat bagus.
"Ini semua kok sepertinya sedikit-sedikit harus dilempar ke Pak Presiden. Apa sih ini kendalanya gitu? Masalahnya cuman hanya menempatkan orang kok susah sekali gitu. Kayak saya nggak habis pikir gitu, itu ada apa? Ini adalah bentuk-bentuk sabotase gitu secara struktural gitu, karena tidak ingin melihat program Presiden yang sangat bagus ini bisa berjalan gitu," ungkap Joao, mempertanyakan motif di balik lambatnya proses tersebut.
