Redaksibengkulu.co.id – Ancaman kejahatan siber terhadap sektor keuangan di Indonesia semakin nyata dan mengkhawatirkan. Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, baru-baru ini membeberkan proyeksi kerugian fantastis yang bisa mencapai ratusan triliun rupiah akibat serangan siber pada tahun 2026.
Menurut Destry, angka kerugian yang diperkirakan mencapai US$ 6,2 miliar, atau setara dengan Rp 111,02 triliun (dengan asumsi kurs Rp 17.908), akan didominasi oleh kasus penyalahgunaan data, penipuan (fraud), hingga skema penipuan daring (scam). Data ini, lanjutnya, bersumber dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet dan statistik di Indonesia, menegaskan urgensi penanganan masalah ini.
Pernyataan mengejutkan ini disampaikan Destry dalam sambutannya pada acara FEKDI x IFSE yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Ia menyoroti betapa cepatnya lanskap digital berkembang, namun di sisi lain, risiko keamanannya juga turut meningkat secara signifikan.
Also Read
Menyadari besarnya risiko tersebut, Bank Indonesia tidak tinggal diam. Destry menegaskan bahwa BI secara aktif memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, mulai dari industri keuangan hingga kementerian dan lembaga terkait. Kolaborasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko serangan siber, khususnya dengan memperkuat sistem pembayaran yang berorientasi pada perlindungan konsumen.
Hal ini sejalan dengan mandat utama BI untuk menciptakan sistem pembayaran yang tidak hanya aman, tetapi juga andal dan tepercaya bagi seluruh penggunanya. "Kami tentunya mendapatkan mandat bagaimana kita menciptakan dan membangun sistem pembayaran yang aman, tentu menjadi tugas kami untuk menciptakan sistem pembayaran yang termasuk dengan ekosistemnya yang tentunya yang andal, aman, dan juga bisa dipercaya oleh pengguna," jelas Destry, menggarisbawahi komitmen lembaga moneter tersebut.
Lebih lanjut, Destry memaparkan bahwa BI telah menyiapkan serangkaian kebijakan komprehensif untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup penjagaan stabilitas moneter, kebijakan makroprudensial, serta pengembangan sistem pembayaran yang pro-pertumbuhan. "Membentuk pertumbuhan ekonomi yang baik ini tentu dengan pemanfaatan tadi, akselerasi dan digitalisasi di Indonesia itu perlu kita akselerasi di depan," pungkasnya, menekankan pentingnya digitalisasi sebagai motor penggerak ekonomi yang harus dibarengi dengan keamanan siber yang mumpuni.
