Redaksibengkulu.co.id, New York – Mohammad Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Republik Indonesia, menggema di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Dalam sesi Interactive Leaders Dialogue pada Climate Summit 2026, Jumhur menegaskan visi pembangunan Indonesia yang ambisius: pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan harus berjalan beriringan, bukan saling meniadakan.
Indonesia, melalui Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC), menargetkan pencapaian net-zero emissions pada tahun 2060, atau bahkan lebih awal. Menteri Jumhur menekankan bahwa aksi iklim ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, penguatan ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan resiliensi masyarakat. "Paradigma pembangunan Indonesia jelas: pertumbuhan dan perlindungan lingkungan harus maju bersama," tegas Jumhur dalam keterangan resminya, Kamis (24/9/2026).
Untuk mewujudkan komitmen tersebut, serangkaian aksi lintas sektor telah digulirkan. Jumhur memaparkan inisiatif mulai dari pengurangan emisi dari limbah dan metana, dekarbonisasi industri, pengembangan industri rendah karbon, hingga penerapan teknologi carbon capture, utilisation and storage (CCUS) secara bertanggung jawab. Sektor energi juga menjadi fokus dengan pengembangan energi surya skala besar dan implementasi B50 untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Transformasi industri rendah karbon juga didorong melalui pengembangan kendaraan listrik, yang sekaligus bertujuan memperkuat nilai tambah di dalam negeri.
Also Read
Menteri Jumhur menggarisbawahi bahwa transisi menuju ekonomi hijau harus bersifat adil, tertib, dipimpin oleh negara, dan berpusat pada rakyat. Keberhasilan transisi ini, menurutnya, tidak hanya diukur dari kemajuan teknologi atau nilai investasi semata. "Melainkan juga dari keterjangkauan energi, ketersediaan kerja layak, nilai tambah lokal, perlindungan kelompok rentan, serta manfaat lingkungan yang nyata," imbuhnya.
Dalam forum tersebut, Indonesia juga memimpin tiga Solution Dialogues yang krusial, mencakup pembiayaan iklim, pembiayaan adaptasi di era overshoot, dan pengurangan emisi metana. Dialog pembiayaan iklim menyoroti pentingnya skema pendanaan yang selaras dengan kebutuhan implementasi NDC dan Rencana Adaptasi Nasional (NAP), mulai dari penyiapan program, teknologi, peningkatan kapasitas, hingga transparansi. Jumhur menekankan bahwa hibah dan pembiayaan sangat konsesional tetap esensial untuk data risiko, sistem peringatan dini, perlindungan ekosistem, kapasitas pemerintah daerah, dan aksi komunitas.
Indonesia juga mendorong dukungan yang tepat waktu, memadai, dan mudah diakses untuk kerugian dan kerusakan (loss and damage) yang dialami negara dan masyarakat akibat dampak cuaca ekstrem dan perubahan iklim yang berlangsung lambat.
Pengurangan emisi metana, yang pada tahun 2022 menyumbang 18,12% dari total emisi gas rumah kaca Indonesia, diidentifikasi sebagai aksi iklim yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Perbaikan pengelolaan sampah dan air limbah, penerapan ekonomi sirkular, serta penguatan sistem data, pelaporan, dan verifikasi (MRV) tidak hanya menurunkan emisi, tetapi juga meningkatkan kualitas udara, kesehatan publik, dan layanan masyarakat.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia menempatkan adaptasi sejajar dengan mitigasi. Dalam mengantisipasi kenaikan muka air laut, Indonesia telah mengembangkan proyek Giant Sea Wall di pantai utara Jawa, di samping upaya perlindungan dan restorasi ekosistem mangrove serta pesisir. Langkah ini krusial untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat, mata pencarian, dan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir. "Indonesia memandang adaptasi sebagai upaya melindungi pembangunan, sebelum risiko iklim berubah menjadi kerusakan yang lebih besar," jelas Jumhur.
Keterlibatan aktif Indonesia dalam Leaders Dialogue dan tiga Solution Dialogues ini menegaskan bahwa agenda lingkungan dan iklim bukanlah isu pelengkap dalam pembangunan. Keputusan strategis di sektor energi, industri, investasi, pengelolaan sampah, pembiayaan, dan pesisir akan secara langsung menentukan ketahanan pangan, kesehatan, lapangan kerja, kualitas lingkungan, serta kemampuan masyarakat menghadapi risiko iklim yang terus meningkat.
Menjelang Konferensi Para Pihak (COP31) di Antalya, Indonesia mendorong kemajuan yang kredibel dalam pelaksanaan dan peningkatan New Collective Quantified Goal on Climate Finance. Indonesia juga menegaskan bahwa multilateralisme harus menghasilkan perlindungan dan peluang pembangunan yang nyata, khususnya bagi masyarakat dan negara yang paling rentan terhadap krisis iklim.
"Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mengubah ambisi iklim menjadi peluang pembangunan yang nyata dan ketahanan bagi semua," pungkas Jumhur.
