JAKARTA – Redaksibengkulu.co.id melaporkan bahwa Perum Bulog telah menyatakan kesiapannya untuk menyuplai produk BerasKita Medium secara masif ke jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menariknya, dalam penyaluran ini, Bulog tidak akan menerapkan batasan kuota pemesanan guna menjamin ketersediaan pangan di tingkat desa.
Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program prioritas pemerintah yang dikenal dengan sebutan Kopdes. Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa pihaknya akan memenuhi permintaan beras sebanyak mungkin tanpa ada pembatasan jumlah.
"Kami siapkan sebanyak yang diminta. Jadi kami tidak batasi," ujar Ahmad Rizal saat memberikan keterangan di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026).
Also Read
Rizal menjelaskan bahwa kebijakan tanpa kuota ini merupakan instruksi langsung dari Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, Dony Oskaria. Hal ini dilakukan untuk menyukseskan agenda strategis Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Ia juga memberikan catatan perbedaan antara pengecer umum dengan KDKMP. Jika pengecer biasa dibatasi maksimal 2 ton per pesanan sesuai aturan Bapanas, maka untuk KDKMP yang melalui Agrinas Pangan, tidak ada batasan jumlah. "Seberapa banyak yang dipesan oleh Agrinas Pangan, itulah yang akan kami kirimkan melalui aplikasi SPHP," tambahnya.
Sebagai tahap awal, pemerintah menargetkan setidaknya 100 titik KDKMP akan menjadi proyek percontohan (pilot project) sebelum pertengahan Oktober mendatang. Target ini telah disepakati dalam pertemuan yang dipimpin oleh Menko Pangan.
"Harapannya, sebelum tanggal 20 Oktober, minimal sudah ada 100 KDKMP yang siap menjadi proyek percontohan dengan suplai yang lengkap. Kami akan berkoordinasi dengan Kemenko Pangan untuk menentukan titik-titiknya. Jika bisa lebih dari 100 titik, tentu akan jauh lebih baik," pungkas Rizal.
Terkait jenis produk, Bulog memastikan bahwa beras yang didistribusikan ke jaringan Kopdes Merah Putih adalah beras kualitas medium. Hal ini dikarenakan produk tersebut merupakan bagian dari komoditas subsidi pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat luas.
